Forum Peduli Kemanusiaan Sikapi 3 Tahun Banjir Bandang dan Longsor di Sentani

Forum Peduli Kemanusiaan, saat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. (irfan / lintaspapua.com)
0 3

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Pada 16 Maret 2019, banjir bandang dan longsor serta meluapnya air Danau Sentani mengguncang wilayah Kabupaten Jayapura, Papua.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak Sabtu 16 Maret 2019 malam lalu tersebut mengejutkan warga. Banjir bandang dan longsor mengakibatkan 4 ribuan lebih warga mengungsi dan 350-an bangunan rusak dan ratusan orang meninggal.
Meski sudah tiga tahun berlalu, namun pekerjaan rumah bagi warga hingga saat ini belum tuntas.

Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura, Jhon Mauridz Suebu mengatakan, pada Sabtu 16 Maret 2019 telah terjadi bencana alam dan tercatat di hati masyarakat Kabupaten Jayapura. Sejumlah nyawa manusia, rumah warga, harta benda, perkantoran, rumah ibadah, aset olahraga, jalan jembatan dan air bersih, serta dusun dan kebun hingga hewan peliharaan hilang, lenyap dan rusak akibat bencana tersebut.

Dengan adanya bencana alam itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui BPBD Menerima bantuan berupa barang, makanan siap saji, air bersih, pakean layak pakai, sembako dan kurang lebih bantuan dana 25 miliar rupiah. Namun jenis bantuan tersebut belum pernah di pertanggungjawabkan ke publik hingga datangnya bencana non alam yakni, Covid-19.

Akan tetapi, Tuhan masih sayang masyarakat Kabupaten Jayapura yang mengalami akibat dan dampak tersebut, sehingga Negara menghibahkan bantuan dana Rp. 275.168.200.000; pada 3 September 2020. Dengan pembagian pada 4 item atau segmen yakni, jalan, jembatan, air bersih dan rehabilitasi rumah masyarakat terdampak banjir bandang.

Dengan kondisi kekurangan keuangan akibat Covid-19, kata Jhon Mauridz Suebu, Pemkab Jayapura atas perubahan, maka terdapat kesalahan penggunaan wewenang. Dengan cara meminjam dana hibah yang di anggarkan oleh Negara itu untuk pembiayaan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Jayapura. Mengamati kebijakan tersebut, sejumlah pemuda Kabupaten Jayapura tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan melakukan aksi demonstrasi sebanyak 6 kali hingga tanggal 26 Juli 2021 dengan membakar ban dan melumpuhkan askes pusat pemerintahan.

Pria yang juga Wakil Ketua DPC Kaderisasi Advokasi Rakyat Nusantara (ARUN) Kabupaten Jayapura menyampaikan, bahwa pihaknya sangat khawatir dengan sistem kinerja pemerintah daerah setempat.

“Jadi pemerintah harus jujur terbuka secara teransparansi dalam tugas-tugas pemerintahan yang lebih nyaman dan terarah. Terlebih dalam program kegiatan pembangunan dan keuangan,” paparnya dalam rilisnya yang dikirim melalui pesan elektronik WhatsApp, Rabu 16 Maret 2022 malam.

Sesama anak Sentani, Jhon Mauridz Suebu berharap agar Bupati Jayapura yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya itu terlebih dahulu dapat membersihkan para koruptor.

Pasalnya, hingga 6 Maret 2022 genap 3 tahun, dana Hibah yang di kucurkan untuk program pembangunan rumah bantuan bagi warga itu baru tercapai 35 persen dari proges yang di harapkan.

“Masyarakat penerima manfaat dari item keempat itu melihat sangat banyak kontraktor nakal, yang seharusnya pihak BPBD Memberikan sanksi. Namun kelihatannya mereka sedang memanipulasi data, untuk mendapatkan keuntungan bagi sama bersama kontraktor dan pejabat pengadaan,” bebernya.

Selain tidak adanya ketegasan dari BPBD, juga Pansus DPRD Kabupaten Jayapura terkait 275 miliar, yang sudah dibiayayai 200 juta rupiah. Belum tuntas, Pansus nya sudah dibubarkan sesuai masa kerja mereka. Sementara 31 persen pekerja honor tukang dan buruh belum di bayarkan. Masih ada sekitar 49 persen pekerjaan rumah bagi penerima manfaat yang belum dituntaskan.

“Sekitar 12 persen penerima manfaat sudah ada namanya di SK, namun belum di bangun satupun dari BPBD. Bahkan, ada kontraktor yang beraninya memanipulasi tanda tangan kepala kampung. Bahkan kontraktor yang pinjam bahan bangunan milik penerima .aaf belum ada pemberesan. Maka itu para pejabat dan kontraktor nakal segerah di proses. Saya sendiri juga korban banjir bandan juga korban dari Kebijakan dan pekerjaan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” tukasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi (RR) BPBD Kabupaten Jayapura, Gustaf mengatakan jika hasil pantauan di lapangan masih ada beberapa rumah yang belum selesai, namun secara keseluruhan semua berjalan baik.

“Secara keseluruhan sudah bagus, namun memang ada beberapa rumah yang belum selesai pada tahap finishing,” kata Gustaf kepada wartawan media online ini usai melakukan pemantauan pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi di Kampung Sosiri, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, belum lama ini. (Irf / lintaspapua.com)

Leave a Reply

Install di layar

Install
×