Bahas Masalah Tanah Pelabuhan Depapre, Bupati Jayapura Ingatkan Masyarakat Tidak Ganggu Kapal yang Keluar Masuk

Suasana pertemuan antara Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE., M.Si., dengan Suku Tenggroitouw, Yerisetouw, Soumilena dan masyarakat adat pesisir Tanah Merah, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (21/1/2022). (irfan  / lintaspapua.com)
0 3

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengingatkan sejumlah pihak agar tak mengganggu aktivitas kapal yang keluar masuk di Pelabuhan Petikemas Depapre.

Hal tersebut diungkapkan Mathius Awoitauw terkait adanya beberapa informasi terkait pengusiran yang dilakukan oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat terhadap kapal-kapal yang akan masuk keluar pelabuhan petikemas tersebut.

Terlebih, pada Minggu, 16 Januari 2022 lalu para pemilik hak ulayat mengusir kapal perintis penumpang KM Sabuk Nusantara 81 yang akan masuk di Pelabuhan Petikemas Depapre.

“Tapi, yang saya minta saat ini adalah kapal keluar masuk pelabuhan harus jalan. Tidak boleh diganggu, jangan ganggu kapal yang keluar masuk pelabuhan. Ada hal yang ganjal, oke itu bicara sendiri. Tetapi, tidak boleh mengganggu kapal keluar masuk,” ujar Mathius ketika dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan suku Tenggroitouw, Yerisetouw, Soumilena dan masyarakat adat pesisir Tanah Merah, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (21/1/2022) sore.

Dirinya menyinggung soal sering terjadinya gangguan berupa pengusiran dari pemilik hak ulayat terhadap kapal-kapal yang akan masuk keluar di pelabuhan petikemas Depapre.

“Ini hanya dialog biasa saja, karena selama ini ada gangguan-gangguan di pelabuhan. Maka itu saya bilang, kalau begitu kita kumpulkan dulu orang-orang yang berhak untuk bicara. Nah, tadi sudah bicara, ini ada hal-hal yang mengganjal. Kemudian yang mengganjal kita sudah jelaskan, ini sudah dibayar dan ini sudah selesai,” bebernya.

“Jadi saya pikir tadi kita sudah klirkan. Sehingga kita harus masuk ke tahap kedua. Karena yang sekarang ini masih 24 hektar, masih ada sekitar 50 atau 60 hektar lagi. Jadi kita harus masuk lagi, untuk memulai kerja-kerja itu. Oleh karena itu, hal ini harus dibicarakan baik agar jangan lagi ada ganjalan-ganjalan seperti ini dan harus transparan (terbuka).Tidak boleh ada hal-hal yang tertutup, karena itu tadi kita sudah bicara dengan mereka yang berhak,” tambah Bupati Jayapura dua periode tersebut.

Ketika ditanya terkait pertemuan selanjutnya itu apa saja yang akan dibicarakan, kata Mathius, pihaknya nanti yang akan menyampaikan langsung ke masyarakat terkait jadwal pertemuan dan juga materi apa saja yang akan dibahas bersama masyarakat adat pesisir Tanah Merah.

“Nanti kita akan sampaikan lagi, dan kita siapkan dulu materinya apa yang dibicarakan. Kalau terkait tuntutan masyarakat, mercusuar itu kan sudah diukur 6×6, itu sudah dibicarakan dan sudah sepakat, pemerintah tinggal bayar saja. Dari tim appraisal itu kan sudah ukur, oke satu meter itu sekian. Nah, kami pemerintah sudah siapkan uang untuk bayar. Tetapi, dari masyarakat menolak karena mereka minta harus sekian. Jadi dasarnya apa untuk bayar itu, gak bisa begitu,” imbuhnya.

“Jangan minta sesuai dengan keinginan masing-masing, itu gak bisa. Pemerintah pakai aturan, hanya itu saja yang sudah tadi kita jelaskan saat pertemuan tersebut. Mereka kayaknya sudah terima uang itu. Kemudian ada satu lagi tuntutan mereka, mengenai batas yang lebih tadi juga sudah kita jelaskan, bahwa itu sudah dibayarkan. Mungkin waktu pengukurannya itu salah, karena kelebihan di luar dan bukan di batasnya itu yang diukur. Tapi, kalau di batasnya itu sudah klir. Masalah seperti itu yang kita klirkan semua,”.

“Terus ada tuntutan lagi, ini kapal dari laut keluar masuk pelabuhan, bagaimana dengan jalur yang di lalui itu. Nah, tadi saya langsung bilang oke, nanti kita bicarakan lagi. Gak apa-apa, kalo itu perlu dibicarakan. Kan nanti kita harus ikut aturan juga, apakah memang itu harus dibayar. Jika memang itu harus dibayar, maka harus buat perjanjian dan gak ada masalah bagi pemerintah asal sesuai aturan,” tukasnya. (Irf)

Leave a Reply

Install di layar

Install
×