<
Lintaspapua.com

PTUN Jayapura Sahkan Keputusan Bupati Sorong Untuk Cabut Izin Usaha Perkebunan : Kemenangan Untuk Masyarakat Adat Papua Barat

LINTAS PAPUA - Selasa, 7 Desember 2021 - 15:55 WITA
PTUN Jayapura Sahkan Keputusan Bupati Sorong Untuk Cabut Izin Usaha Perkebunan : Kemenangan Untuk Masyarakat Adat Papua Barat
Suasana Persidangan di PTU Jayapura. (istimewa) ()
Penulis
|
Editor

KEMENANGAN UNTUK MASYARAKAT ADAT PAPUA BARAT


JAYAPURA (LINTAS PAPUA) Hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura  mengesahkan keputusan Bupati Sorong untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP)  PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo. Gugatan kedua perusahaan sawit  tersebut dengan Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR dan Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR ditolak
oleh PTUN Jayapura.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Putusan Sidang Bupati Sorong  vs Perusahaan Sawit yang digelar hari ini (07/12) secara daring. (istimewa)

Keputusan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Putusan Sidang Bupati Sorong  vs Perusahaan Sawit yang digelar hari ini (07/12) secara daring. Konferensi pers dihadiri  oleh Johny Kamaru, Bupati Sorong, Nur Amalia, S.H., MDM., Tim Pengacara Kabupaten  Sorong, DR. Pieter Ell, S.H., Tim Pengacara Kabupaten Sorong dan perwakilan  masyarakat adat di Sorong yakni Gideon Kilmi dan Manase Fadan.

Keputusan pencabutan IUP PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo oleh  Bupati Sorong adalah tindak lanjut hasil evaluasi perizinan yang dipimpin langsung oleh  Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  Perkebunan (TPHBun) Papua Barat dan telah melalui proses yang panjang sesuai dengan  tata aturan pemerintah.

Johny Kamuru, Bupati Sorong merasa bersyukur atas kemenangan bersama ini  khususnya bagi masyarakat di Sorong. Gugatan atas pencabutan izin ini merupakan  pelajaran bagi kita semua dan kemenangan ini menjadi jalan pintu masuk bagi  pengelolaan hutan berkelanjutan di Tanah Papua,” ucapnya.

Saat ini pemerintah Kabupaten Sorong fokus pada gugatan yang masih berjalan namun  kami bersama dinas terkait sedang menyusun programprogram pada prinsipnya untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah konsesi yang izinnya telah  dicabut,” tambahnya.

Perkara dimulai ketika Bupati Sorong, Johny Kamuru, mengeluarkan Surat Keputusan No.  525/KEP.65/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Papua Lestari  Abadi seluas 15.631 hektar pada tanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan No.  525/KEP.64/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT Sorong Agro
Sawitindo seluas kurang lebih 40.000 hektar pada tanggal 27 April 2021. Pencabutan izin

Kemenangan Masyarakat Adat Papua Barat. (istimewa)



ini merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di
Papua Barat yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dimulai sejak bulan Juli
2018.

Proses persidangan selama ini juga turut dihadiri dan disaksikan oleh perwakilan  masyarakat adat yang berada di wilayah bekas konsesi kedua perusahaan. Salah satu  perwakilan masyarakat adat yang masuk dalam konsesi PT, Sorong Agro Sawitindo  adalah Gideon Kilmi, perwakilan dari masyarakat adat Distrik Konhir.

“Saya merasa lega terhadap apa putusan tersebut dan kami merasa bersyukur atas pencabutan izin yang dilakukan bupati sorong sebagai anak adat.” ujarnya.

Kedua perusahaan, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, telah  memperoleh Izin Usaha Perkebunannya sejak tahun 2013 yang lampau. Sejak tahun 2013  itu, kedua perusahaan belum melakukan penanaman kelapa sawit sama sekali dan  bahkan belum memperoleh hak atas tanah di wilayah mereka masing masing. Apabila  ditelusuri lebih jauh, kedua perusahaan bahkan telah memperoleh Izin Lingkungan
mereka sejak 2009. Lebih dari 1 dekade berlalu dan tidak ada aktivitas sama sekali dari  kedua perusahaan tersebut.

Evaluasi perizinan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Sorong, tetapi di seluruh  wilayah Provinsi Papua Barat. Selain 2 perusahaan yang berperkara di PTUN, terdapat 8  perusahaan lain yang izinnya dicabut, termasuk PT Inti Kebun Lestari yang juga  mengajukan gugatan PTUN dan putusannya belum dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN  Jayapura dan juga terdapat 6 perusahaan lain yang dengan sukarela mengembalikan
wilayah konsesinya kepada Pemerintah. Wilayah wilayah yang telah dicabut izinnya  kemudiaan akan didorong pengelolaannya oleh masyarakat adat. (***)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123