<
Lintaspapua.com

Penyidikan Dana Prospek Biak Numfor Dihentikan, LSM Kampak Papua Minta KPK RI Ambil Tindakan Tegas

LINTAS PAPUA - Minggu, 5 Desember 2021 - 00:27 WITA
Penyidikan Dana Prospek Biak Numfor Dihentikan, LSM Kampak Papua Minta KPK RI Ambil Tindakan Tegas
Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua, meminta KPK segera melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua serta Polres Biak Numfor. (istimewa/LR) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua, meminta KPK segera melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua serta Polres Biak Numfor atas dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/85/VIII/2010/Reskrim tentang hasil gelar perkara penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan atau penyelewengan Dana Prospek Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2017, senilai Rp 26.659.300.000,- ( dua puluh enam milIar, enam ratus lima puluh sembilan juta, tiga ratus ribu rupiah ).

“Ya, terkait penghentian penyidikan Dana Prospek, Kami LSM sudah menyurati KPK. Kami minta ketegasan langsung kepada Ketua KPK untuk selidiki Dana Prospek yang ditangani pihak Polres Biak Numfor dan BPKP Provinsi Papua,” ujar  Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua, saat diwawancarai, Sabtu 4/12/2021.

Menurutnya,  berdasarkan laporan, yang mana hasil perhitungan keuangan negara dan hasil gelar perkara Tipikor, bertentangan dengan peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 27 tahun 2017, yaitu tentang pedoman pengelolaan Dana program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung di Provinsi Papua.

 

Berdasarkan investigasi LSM sendiri, Johan katakan bahwa ditemukan keanehan, kecurangan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak Tipikor Polres Biak Numfor. Tidak sesuai dengan kenyataan. Seharusnya BPKP melakukan audit investigasi dilapangan bukan berpedoman pada dokumen penyidik Tipikor dan pihak pemerintah daerah.

“Dana Prospek ini sumber dana dari dana otonomi khusus. Peruntukannya jelas, dokumen nya pun jelas. Tetapi tidak menyentuh masyarakat kampung. Hasil investigasi dan data yang LSM peroleh, Sejak tahun 2017 dana Prospek tersebut sudah di realisasikan Namun ternyata peruntukannya bukan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan kampung, melainkan dari hasil gelar perkara dokumen-dokumennya sudah ada, dan sudah di SP2-D kan untuk pembayaran utang di beberapa instansi pemerintah daerah. Ini kan aneh,”  ungkapnya.

Aktivis yang akrab di sapa Johan ini, menyimpulkan berdasarkan data, investigasi dan keterangan yang di peroleh, maka kami berpendapat BPKP dan pihak Tipikor Polres Biak Numfor tidak mencermati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, terlebih khusus ditanah Papua.

Dimana BPKP sebagai lembaga auditor Republik Indonesia telah memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat di lapangan. Kedua Lembaga semestinya mengacu pada peraturan Gubernur dan Perdasus yang ada. Sehingga kami menyimpulkan Pencairan Dana Prospek tahun 2017 bertentangan dengan UU, yaitu keputusan Gubernur nomor : 188.5/88.A/tahun 2017, tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Dana Prospek dan Kelembagaan Kampung, serta melanggar pasal 18 bagian 4 Perdasus nomor 25 tahun 2013.

“BPKP tidak melakukan Audit investigasi secara rinci dan BPKP tidak bisa membuktikan rincian dana Prospek yang dipakai untuk membiayai kegiatan lain di OPD tersebut,” lanjutnya menjelaskan poin kedua.

Ditambahkan, bahwa  pihak Tipikor Polres Biak Numfor menghentikan penyidikan karena mengacu pada hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP.

“BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara karena berpedoman pada SK bupati nomor 900/72/tahun 2019 tentang penetapan utang pihak ketiga tahun 2016,2017,2018 tanpa memastikan Apakah utang pihak Ketiga 2016,2017 sudah diselesaikan atau belum. Kemudian BPKP tidak merincikan berapa besaran dana yang dipakai pemerintah daerah sesuai dengan SK bupati untuk membiayai kegiatan lain di beberapa OPD,” jelasnya.

Perlu diketahui awalnya laporan dugaan penyalahgunaan dana Prospek tahun anggaran 2017 ini dilaporkan oleh Wellem Rumkabu, sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Kampung (FKKK), Sejak tanggal 16 Juli 2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Polres biak numfor. LSM Kampak Papua membantu mengadvokasi dan mengawal prosesnya. Namun berdasarkan hasil dari BPKP tidak ada kerugian negara, sehingga pihak Tipikor Polres Biak Numfor mengeluarkan surat penghentian penyidikan Dana Prospek TA 2017.  (LR)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123