<
Lintaspapua.com

Deputi Sinka BKN Pusat Kunjungi Keerom, Tercatat 800 ASN Belum Pemutakhiran Data Pegawai

LINTAS PAPUA - Senin, 29 November 2021 - 12:25 WITA
Deputi Sinka BKN Pusat Kunjungi Keerom, Tercatat 800 ASN Belum Pemutakhiran Data Pegawai
Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, bersama Sekda Keerom, Trisiswanda Indra N, SPT, saat menerima kunjungan Deputi BKN Pusat Bidang Sinka, Suharmen, S.Kom, MSi di Aula Kantor Bupati Keerom Jumat (26/11/2021) pagi. (arief/lintaspapua.com) ()
Penulis
|
Editor

Di Keerom Masih ada 800-an ASN yang belum melakukan Pemutakhiran Data Pegawai.

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi dan Sekda Keerom, Trisiswanda Indra N, SPT menerima kunjungan Deputi Sinka BKN Pusat, Suharmen, S.Kom, MSi, pada Jumat (26/11/21) pagi di Aula Kantor Bupati Keerom, Jalan Transpapua, Arso.

Dalam kunjungan ini, Deputi Sinka ditemani salah seorang direktur BKN Pusat dan juga Kepala BKN Kanreg IX Wilayah Papua. Pada kesempatan ini, Deputi Sinka melakukan kunjungan adalah dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri di lingkungan Pemkab Keerom.

Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, bersama Sekda Keerom, Trisiswanda Indra N, SPT, saat menerima kunjungan Deputi BKN Pusat Bidang Sinka, Suharmen, S.Kom, MSi di Aula Kantor Bupati Keerom Jumat (26/11/2021) pagi. (arief/lintaspapua.com)

Turut hadir juga diacara ini, para pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Keerom. Diantaranya Kepala BKPSDM Keerom, Lukas Saranga, Kepala Inspektorat, Vincen Jehandu, dan lain-lain.

Wakil Bupati Keerom pada kesempatan tersebut mengemukakan selamat datang atas kunjungan Deputi Sinka ke Kabupaten Keerom. Ia juga menjelaskan saat ini Pemkab Keerom bersama Badan Kepegawaian Provinsi Papua tengah melaksanakan Latsar bagi CPNS di Kabupaten Keerom.

‘’Pemkab Keerom juga sangat mendukung kegiatan pemutakhiran data mandiri ASN. Karena ini menyangkut kepentingan ASN itu sendiri. Saya berharap ASN yang belum melakukan pemutakhiran data untuk bisa segera melakukannya,’’paparnya.

Sementara itu Deputi Sinka BKN Pusat, Suharmen, S.Kom, MSi, dalam sambutannya sekaligus arahannya menerangkan tentang pentingnya ASN untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri.

‘’Berbicara tentang manajeman kepegawaian, karena ASN adalah pegawai pemerintah maka semua aktivitas dan tahapan tentang kepegawaian diatur dalam peraturan dan perundangan, yaitu UU no 5 tahun 2014 tentang ASN tentang aparatur sipil. Dalam UU ini mengamanatkan data-data apa saja yang harus ada dalam database kepegawaian,’’ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa data kepegawaian sesuai amanat UU dan peraturan lain yang menguatkan adalah Peraturan Pemerintah dan Perpres. Disebutkan bahwa data kepegawaian adalah milik pegawai yang bersangkutan dan BKN hanya mengelolanya.

‘’Dalam konteks ini, data kepegawaian ini akhirnya adalah untuk memberikan hak dan kewajiban pemerintah kepada seluruh ASN yang ada,’’lanjutnya.

Ia menjelaskan secara nasional khususnya di Kanreg IX, ada 39 instansi yang berada dibawah koordinasi Kanreg IX Papua. Adapun jumlah pegawai yang ada sebanyak 97.843 orang. Dari jumlah tersebut dari sebelumnya yang belum melakukan pemutakhiran data yang sebelumnya 59 persen kini telah mencapai 89 persen.

‘’Jadi saat ini masih ada sekitar 19 persen yang belum melakukan pemutakhiran data di 39 instansi tadi termasuk di Keerom. Di Keerom, dari jumlah pegawai sebanyak 3065 orang terdiri dari 1602 laki-laki dan 1463 perempuan, diperkirakan masih ada sekitar 800-an ASN di Keerom yang belum melakukan pemutakhiran,’’ujarnya.

Maka ia berharap, ASN yang belum melakukan pemutakhiran data, bisa segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Dijelaskan, saat ini BKN telah menyiapkan aplikasi yang memudahkan ASN untuk melakukan pemutahiran data.

‘’Jadi ASN bisa melakukan pemutakhiran data dimanapun dia berada yang penting ada sinyal maka ia bisa melakukan pemutakhiran data melalui androidnya, bahkan melakukan tandatangan secara digital,’’tambahnya.

Ditambahkan pemutakhiran data ini penting karena akan menjamin hak pegawai bisa terlayani dengan baik, seperti proses kenaikan pangkat, pindah instansi hingga proses pensiun. ‘’Kita targetkan dalam 4 tahun data kepegawaian kita akan berkualitas, jika semua pegawai telah melakukan pemutakhiran data,’’pungkasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123