<
Lintaspapua.com

Laurenzius Kadepa : Kekosongan Posisi Wakil Gubernur Papua Segera Terisi

LINTAS PAPUA - Sabtu, 27 November 2021 - 14:44 WITA
Laurenzius Kadepa : Kekosongan Posisi Wakil Gubernur Papua Segera Terisi
 ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzius Kadepa menyatakan kekosongan posisi Wakil Gubernur Papua mesti segera terisi.

Pasalnya, sejak Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021 lalu, posisi Wakil Gubernur Papua belum ada yang menempati hingga kini.

Padahal Gubernur Papua, Lukas Enembe kini dalam pemulihan kesehatan, sementara banyak hal di Papua kini butuh kebijakan kepala daerah.“Misalnya mengenai bantuan kemanusiaan untuk masyarakat kita yang mengungsi. Kebutuhan bahan makanan, dan medis bagi mereka yang terdampak konflik,” kata Laurenzus Kadepa, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya, kini Gubernur Papua sedang konsentrasi dalam memulihkan kesehatannya. Iapun belum bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan pemerintahan.“Belum dapat mengambil posisi seperti saat beliau sehat. Harus ada pembantu pak gubernur yang benar benar tahu tentang kondisi Papua kini,” ucapnya.

Sementara, mengenai siapa yang akan menempati posisi Wakil Gubernur Papua, itu merupakan ranah koalisi Partai Politik. Yang perlu diingat dan diutamakan adalah kepentingan rakyat Papua dan pelaksanaan pemerintah. Sebab, kini pemerintahan di Papua dijalankan oleh Sekda. Namun ia tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat politis.“Kami juga butuh informasi dari partai koalisi terkait progres dan tahapan yang sudah berjalan, agar dalam tahun ini atau awal tahun 2022 posisi Wagub Papua terisi,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti dua kasus besar yang saat ini terjadi di Papua, yakni kasus Korupsi dan Konflik. Dua masalah besar di Papua. Butuh penegakan hukum yang bijak dan tegas oleh negara termasuk peran Eksekutif Papua

Khusus penegakan hukum terhadap korupsi adalah tugas negara melalui penegak hukum baik dari pusat hingga daerah seperti KPK RI, BPK RI, Kapolri, Mahkama Agung RI dan seterusnya Polda, BPK Perwakilan Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan lembaga terkait lain. Menjadi pertanyaan adalah apakah para pihak/lembaga penegak hukum akan konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap Korupsi?

Sedangkan konflik dan HAM di Papua membutuhkan kebijakan politik baru oleh negara melalui Presiden. Pendekatan2 yang bermartabat sangat diperlukan dari pendekatan keamanan yang masih jalan dari tahun 1960 – 2021.”Tugas Pemerintah Daerah Paska PON XX di Papua adalah penyelesaikan masalah ganti rugi tanah ulayat venue PON XX yang belum tuntas, misalnya di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan tempat lain. Penyelesaian hak2 para relawan PON, Wartawan / Pers, Supir. Bonus atlit Peparnas,”katanya.

Dikatakan lagi, demi sukses administrasi baik PON XX maupun Peparnas 2021 saat ini banyak pihak meminta keterlibatan penegak hukum dalam menggali sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralamik Nasional (Peparnas) XVI.”Pertanggungjawaban harus dan saya yakin Panitia PON XX dan Peparnas pasti sudah siap mempertanggungjawabkan semua,”ucapnya.

Dirinya berharap, seluruh rakyat Papua tidak terprovokasi dengan urusan-urusan pemerintahan yang sedang akan berjalan kedepan, termasuk dua gawe even nasional tersebut.”Bila perlu rakyat mendesak dan ikut mengawal proses penegakan hukum sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi publik agar menjamin profesionalisme penegak hukum dalam proses penegakan hukum bagi Koruptor,”pungkasnya (*)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123