Perlindungan HAKI bagi Orang Asli Papua Dinilai Belum Berjalan

0
113
Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) ‘Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten kota dalam 1 daerah Provinsi’ yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Papua, di Kotaraja, Rabu (27/10/2021). ((ariefnugroho/lintaspapua.com)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Papua Gelar FGD Tentang Pengelolaan Kebudayaan.

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA) – Karena dinilai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ataau HAKI bagi masyarakat adat atau OAP di Papua belum berjalan optimal, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, sebagai instansi teknis terkait, merasa perlu untuk mengambil beberapa langkah perbaikan.

Menuju kearah tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Papua khususnya bidang Budaya dan seni, menggelar Forum Grup Diskusi atau FGD tentang ‘Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten kota dalam 1 daerah Provinsi.’ Kegiatan dilaksanakan oleh di Kotaraja, Jayapura pada Rabu (27/10/21).

Pada acara pembukaan kegiatan FGD, mewakili Kadis, Kabid Budaya dan Seni Dinas Budpar Papua, Semuel Penggu, mengemukakan bahwa UU Otsus Papua yang turunannya berupa Perdasus no 19 tahun 2008 telah mengamanatkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi OAP, sayangnya hal tersebut belum berjalan atau tidak optimal.

‘’Maka melalui FGD ini, marilah kita sama-sama berembug untuk mengambil langkah yang baik secara perundangan dan inplementasi di lapangan bisa optimal untuk melindungai HAKI OAP sesuai amanat UU Otsus,’’ujarnya.

Ia mengemukakan sangat berharap agar para peserta kegiatan yang diundang adalah para pihak yang kompeten, bisa memberikan masukan dalam rangka implementasi HAKI bisa lebih optimal kedepannya.

Ada beberapa pihak yang diundang dan hadir pada acara yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut. Diantaranya dihari pertama ada jajaran dari Bidang Seni dan Budaya Disbudpar Papua, ada Dr. Susi Irianti dari Fak. Hukum Uncen, Dwi Agus P (Kemenkumham Kanwil Prov Papua), juga dari Jurusan Antroplogi FISIP Uncen, DPRP, Biro Hukum Prov. Papua dan juga direncanakan MRP, serta

Dijelaskan oleh Kasie Seni Budaya, Disbudpar Papua, Bpk. Koridama, bahwa kegiatan pembahasan ini akan berlangsung dua tahap selama 3 hari. Karena dalam perdasus ada 75 pasal, maka akan dibahas selama 3 hari, agar bisa lebih focus dan detil terhadap masing-masing pasal tersebut.

‘’Di penghujung acara, yaitu hari terakhir akan dilakukan seminar yang akan menyertakan lebih banyak pemikiran dan undangan agar apa yang dibahas dalam FGD di hari sebelumnya bisa menghasilkan rekomendasi konkrit yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan perlindungan HAKI bagi OAP sesuai Perdasus,’’tambahnya.

Ditambahkan bahwa pembahasan Perdasus nantinya mungkin saja ada usulan agar pasal yang perlu ditambah atau dikurangi, bahkan mungkin sesuai pembahasan, apakah akan dicabut Perdasus ini atau seperti apa.

‘’Intinya kita berharap kedepan peerlindungan HAKI sesuai Perdasus dan juga turunan dari amanat UU Otsus no 19 tahun 2008 ini bisa berjalan optimal,’’pungkasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here