Komisi V DPRP Harap Ada Asupan Anggaran APBD Untuk KPA

0
143

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi V DPR Papua berharap dalam mendukung kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Papua, di bantu dari anggaran yang bersumber dari APBD.

Menurut Ketua Komisi V DPR Papua, Timeles Yikwa mengungkapkan bahwa selama ini anggaran KPA yang digunakan dalam menunjang kerja di lapangan dari dana hibah.

” Untuk itu minggu depan kan DPRP akan gelar sidang APBD, yang di dalamnya akan di sahkan beberapa Raperda termasuk diantaranya Regulasi untuk KPA,” ujar Timeles usai Rapat dengar pendapat dengan KPA Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kamis 16 September 2021.

Menurut Timeles, bukan saja anggaran KPA di kucurkan dari dana hibah, tetapi diharapkan juga dapat di ambil dari APBD.

” Jadi ketika regulasi sudah di sahkan oleh DPRP ini sangat membantu karena ini organisasi, sehingga semua kebutuhan penanggulangan AIDS ini dapat terjawab,” tuturnya.

Ia juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut, selain anggaran keluhan lain juga disampaikan yakni menyangkut sarana prasarana penunjang kerja KPA belum ada.

Menurutnya KPA sangat memerlukan satu gedung khusus untuk menampung pasien AIDS, sehingga tidak di tampung semuanya di rumah sakit.

” Jadi ada gedung, suster perawatnya dan Dokternya disiapkan, agar pasien AIDS dapat ditangani baik,” ucapnya

Selain itu KPA juga masih terkendala bekerja sama dengan pemerintah di 29 kabupaten karena beberapa kabupaten yang jaraknya jauh untuk sampai penangannya ke kampung -kampung
yang tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Disampaikan dari 29 kabupaten baru kabupaten Tolikara saja yang sudah terlayani dan jalin komunikasi baik.

“Pemkab harus singkongkan data dengan pemrov, agar pengelolaan dana juga jelas,” paparnya.

Sementra itu Ketua KPA Papua, Yanuel Matuan menambahkan KPA masih sangat kendala menyangkut dengan anggaran mengingat pelayanan KPA ini menjangkau banyak sekali.

” Kami sudah sampaikan kepada DPR dan nantinya dengan di sahkan perda no 8 tahun 2010 tentang penanggulangan HIV, sehingga anggaran jelas masuk APBD,” ujar Yanuel

Menurutnya mengapa KPA membutuhkan anggaran besar karena selama suvervisi tim.ke daerah banyak temukan masalah di antaranya tidak adanya kantor, pelayanan juga tidak jelas.

Sehingga perlu banyak anggaran untuk bisa lakukan pelayanan maksimal ke padalaman hingga kampung-kampung.

“Kita juga minta agar ada rumah sakit khusus untuk ODA, agar kiat jemput di lapangan agar dapat memberikan palayanan juga jelas,” Pungkasnya. (Gracio/LINTASPAPUA.COM)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here