Kekerasan Meningkat di Papua “Tito Karnavian Ngotot Evaluasi Otsus dan Pemekaran Wilayah”,  Oleh : Arkilaus Baho

0
469
Arkilaus Baho Adalah Jubir DPP PRIMA urusan Papua dan Papua Barat. (Foto Pribadi)

Kekerasan Meningkat di Papua “Tito Karnavian Ngotot Evaluasi Otsus dan Pemekaran Wilayah”,

Oleh: Arkilaus Baho

Bulan september ini terjadi dua peristiwa, penyerangan posramil Kisor di Papua Barat (2/9/2021 dan Pembakaran Puskesmas di Kiwirok Pegunungan bintang Papua (13/92021). Ujung barat hingga ujung timur Papua Bagian barat itu rusuh.

Bukanya memikirkan solusi permanen untuk selesaikan persoalan Papua, Mendagri Tito Karnavian malah ngotot evaluasi otsus jilid dua bahkan mendesak pemekaran provinsi Papua Selatan (12/9/2021). Seakan rekayasa, konflik dialihkan ke Pegunungan Bintang dan Maybrat supaya pemekaran di Merauke dan sekitarnya?

Oligarki pada dasarnya tidak memandang konflik sebagai bentuk kritik kepada kebijakan pemerintah yang tak becus, kaum 1% hanya memikirkan bagaimana mereka berkuasa agar terus memupuk kekayaan pribadi maupun kelompok nya.

Otsus dan Pemekaran Bukan Solusi Permanen

Daerah konflik seperti Papua, sejak era orde baru hingga saat ini, tak satupun gagasan atau tawaran solusi permanen, yang dihasilkan oleh rezim berganti rezim selama ini, agar persoalan di bumi paling timur Indonesia tak lagi muncul kekerasan dan praktik kebiadaban terus terulang.

Otonomi khusus 20 tahun sudah berjalan. Selama itu juga pemekaran wilayah gencar dilakukan. Dibarengi pendirian pos militer dari tingkat provinsi hingga kecamatan/distrik. Begitu juga praktik afirmasi tak kalah ketinggalan. Pejabat Gubernur sampai kepala kampung rata-rata OAP. Ada juga jatah penerimaan tentara dan polisi khusus orang asli Papua. Hingga PNS pun, kuota afirmasi diakomodir. Uang triliunan sudah dikucurkan. Dari DAU, DAK, PAD, Hibah, pajak, royalti, bahkan dana luar negeri. Apalagi yang kurang?

Lantaran bukan solusi permanen, otsus maupun pemekaran justru memupuk rasisme, fasisme, vandalisme di lingkungan rakyat biasa. Sementara segelintir orang (oligarki) makin memupuk kekayaan. Ribuan hektar tanah adat kini dikapling oleh perusahaan milik penguasa ekonomi maupun politik. Tanpa gotong royong, tanpa demokrasi ekonomi, tanpa industrialisasi nasional, tanpa keadilan pajak, upah yang layak, oligarki tak berperilaku sesuai Pancasila.

Solusi Permanen!

Watak oligarki tak ubahnya Tito Karnavian tetap ngotot evaluasi otsus dan pemekaran, disaat tenaga medis di Kiwirok teraniaya oleh kelompok yang dinamai pemerintah sebagai Teroris KKB. Disaat warga di Aifat Timur dan Selatan mengungsi akibat penyerangan pos oleh mereka yang juga dicap pemerintah “Kelompok Kriminal Bersenjata-KKB”.

Kini, pandangan para oligar soal Papua hanya “klise” semata. Menurut kaum tersebut, urusan KKB urusan angkatan bersenjata, sedangkan kebijakan tentang solusi non permanen tetap dipaksakan demi kenikmatan segelintir elit, tanpa melihat konflik sebagai sumber kebijakan yang salah.

Beri ruang kepada basis sosial rakyat di Papua (marga-marga), untuk memikirkan apa saja yang mereka inginkan. Beri kami hak kebijakan baik politik dan ekonomi untuk terlibat aktif, merancang, menyusun, mengontrol, mengevaluasi, tentang dusun, hutan, tanah, kali, laut, pendidikan, kesehatan, budaya, adat istiadat, dan persamaan hak (gender). Dewan Rakyat Papua solusi permanen yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Penulis Sebagai Juru Bicara (Jubir) DPP PRIMA Urusan Papua dan Papua Barat)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here