Insiden Pembakaran di Areal Bandara Sentani Minta Diselesaikan Secara Adat

0
28
Ketua LMA Papua yang juga Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Lenis Kogoya. (Irfan /lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya meminta dengan hormat terkait kasus yang menimpa Ondofolo Kampung Sereh Yanto Khomlay Eluay agar dikembalikan ke adat dan adat siap bertanggung jawab untuk selesaikan di para-para adat.

“Atas nama adat, saya meminta kepada bapak Kapolda Papua dan jajarannya agar tidak melakukan proses hukum terhadap Ondofolo Yanto Eluay. Kembalikan persoalan ini kepada kami adat Papua, untuk menyelesaikannya di para-para adat,” pinta Lenis Kogoya dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan media online ini, Minggu (12/9/2021) malam.
Terkait insiden pembakaran sejumlah rumah dan ruko milik warga di seputaran arela Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura yang mengakibatkan Mapolsek Kawasan Bandara Sentani juga ikut terbakar beberapa waktu lalu. Sementara ini kasus tersebut tengah didalami dan diproses hukum oleh pihak berwajib.

Ondofolo Kampung Sereh Yanto Khomlay Eluay disebut-sebut sebagai dalang atas insiden tersebut dan tengah diperiksa serta sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Jayapura.

“Saya memastikan, bahwa adat siap bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi,” ujarnya.

Lebih jauh Lenis menilai kasus tersebut adalah murni kesalah pahaman antara Ondofolo dan masyarakat adatnya. Oleh sebab itu, masalah ini harus diselesaikan dulu diatas para-para adat.

Dijelaskannya, jika dilihat dari kronologisnya tujuan pemerintah itu baik dan tujuan Ondofolo juga baik untuk kepentingan umum masyarakat banyak guna mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021.

Sehingga, dibenarkan bahwa Ondofolo Yanto Eluay melaksanakan perintah pemerintah untuk kepentingan umum. Disisi lain, seorang Ondofolo adalah orang yang secara struktur adat sangat sakral dihargai, bahkan keputusan yang diambil itu semata-mata untuk menjaga marwah dan harga diri seorang pimpinan adat turun temurun.

Untuk itu, Lenis Kogoya berharap, pimpinan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini bapak Bupati Jayapura agar jangan tinggal diam, segera koordinasi ke pihak adat untuk mencari solusi penyelesaiannya.

“Pemerintah punya kewajiban juga bertanggungjawab ganti rugi segala harta benda yang rusak, karena kasus ini bermula dari perintah bupati untuk membuat panggung atau stand di areal lapangan makam Theys Eluay, dalam rangka mensukseskan PON XX Papua pada Oktober 2021 mendatang,” paparnya.

Menurut Lenis, dari insiden itu hendaknya kita mengambil hikmahnya dan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, adat dan masyarakat, untuk terus berkoordinasi dan komunikasi dengan baik, sehingga kedepan insiden serupa tidak terjadi lagi.

“Kalau kita lihat sisi baiknya dulu, yang mana tujuan bapak Bupati Jayapura untuk meminta ijin guna memakai lapangan makam Theys Eluay untuk mendirikan panggung dan stand atau pondok-pondok jualan dalam rangka mendukung pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021 dalam acara Gebyar PON XX di Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, menurut saya itu hal positif,” terang Lenis.

Disisi lain, kata Lenis Kogoya, pikiran Ondofolo juga baik, mendukung pemerintah untuk sesuatu yang positif bagi kepentingan umum. Berikutnya adalah kepentingan masyarakat adat jangan diabaikan.
“Ondoafi, Ondofolo, kepala-kepala suku harus dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam kepentingan agenda Negara yaitu PON XX Papua, kemudian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang mendiami kampung dusun dan hutan juga harus dilibatkan, jangan mereka nantinya menjadi penonton disaat PON XX berlangsung,” beber Lenis mengingatkan.
Lebih jauh pria yang juga Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini mengatakan, bahwa dirinya dalam pekan depan akan turun ke Papua yaitu, di Kabupaten Jayapura untuk melakukan mediasi agar proses penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan baik. (Irf)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here