KI Papua Lakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Kepada 9 Kategori Badan Publik

0
210

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dalam rangka monitoring evaluasi untuk menilai serta mengukur kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU 14 tahun 2008, Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua akan melakukan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Papua Tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua/Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Andriani Wally menjelaskan, pihaknya akan mengirimkan Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang kemudian akan diisi oleh badan publik.

“SAQ untuk mengukur implementasi dan atau penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di badan publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP),” katanya didampingi Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Joel Betuel Agaki Wanda, Ketua Bidang Penelitian  dan Dokumentasi  Syamsuddin Levi dan Staf Ahli Christi Sudarmo, Senin (2/8/2021).

Sementara Joel Betuel menjelaskan, Tim Penilai KI Papua akan mengirimkan SAQ dalam bentuk hard file melalui alamat sejumlah badan publik di Papua pada 2 Agustus 2021 kepada sembilan kategori badan publik.

Dijelaskan, pengembalian SAQ dari badan publik kepada tim penilai dalam bentuk hard file dan/atau soft file (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut Email ke ki.provinsipapua@gmail.com dengan subyek email: Monev2021_Nama Badan Publik_Papua. (Contoh : Monev2021_KIPapua).

SAQ tersebut diantar langsung ke Kantor KI Provinsi Papua, yang berada Jalan Raya Abepura, Entrop, Jayapura Selatan (Bersebelahan Kantor Bawaslu Provinsi Papua). Sementara Jasa kiriman/kurir dalam batas stempel pos sesuai waktu yang telah ditentukan.

“Batas waktu pengembalian kuesioner selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 23.59 WIT. Keterlambatan pengembalian atau stempel pos melebihi tanggal dan waktu yang ditetapkan, maka kuesioner penilaian mandiri tidak diproses,” jelasnya.

Ditambahkan Joel, pengisian kuesioner/responden dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk dan memiliki kewenangan di bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan badan publik.

Dirinya mengatakan, untuk verifikasi dilakukan melalui  situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuesioner dan data dukung berupa dokumen soft file dalam format Jpeg atau Pdf (dokumen utuh) dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan kuesioner.

Visitasi dilaksanakan secara langsung pada setiap badan publik, yang menjadi objek pelaksanaan monev. Visitasi dilaksanakan untuk memastikan atas hasil pengisian dan verifikasi kuesioner yang diterima oleh tim penilai monev KI Papua 2021.

“Bagi badan publik yang dikarenakan sesuatu dan lain hal kemudian tidak dapat dilakukan visitasi, maka akan dikondisikan melalui presentasi badan publik dihadapan Tim Penilai yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun daring,” ujarnya.

“Hasil dari visitasi dan atau presentasi menjadi dasar penilaian akhir bagi tim penilai dalam menetapkan peringkat/kualifikasi keterbukaan informasi badan publik,” kata Joel menambahkan.

Sementara itu, Ketua Bidang Penelitian  dan Dokumentasi Syamsuddin Levi, menjelaskan, jumlah total  badan publik di Papua sebanyak 150.

“Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua 29, OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 35, Kementerian di Tingkat Provinsi Papua 4, Lembaga Negara/Lembaga Negara Non Kementerian di Tingkat Provinsi Papua  8, Lembaga Non Struktural (LNS) di Provinsi Papua 13, BUMN di Tingkat Provinsi Papua 20, BUMD di Provinsi Papua 4,  Partai Politik di Tingkat Provinsi Papua 16, Perguruan Tinggi di Provinsi Papua 21,” tutur Syamsuddin.

(Gracio)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here