Tolak Evaluasi Otsus Jilid II, Dewan Rakyat Papua (DRP) Solusi Untuk Tanah Papua

0
424
Juru Bicara DPP PRIMA, urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. (Foto Pribadi)

Tolak Evaluasi Otsus Jilid II
Dewan Rakyat Papua (DRP) Solusi Untuk Tanah Papua

Evaluasi terhadap Undang-undang N0.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah, dimana bulan Juli tahun 2021 merupakan batas akhir, dan segera disahkan hasilnya.

Mencermati prosesnya hingga saat ini, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), memandang bahwa pansus otsus Papua tak membahas problem kekinian, yang menjadi tolok ukur keadaban daerah ini sebagai bagian integral di Indonesia.

Apalagi semangat evaluasi otsus demi percepatan pembangunan kesejahteraan, sebagaimana tujuan dari evaluasi, isian pembahasanya bukan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana cita-cita kemerdekaan, rakyat adil dan makmur.

Pandangan PRIMA Terkait Evaluasi Otsus Papua

Pertama, apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah melangkah jauh, fokus membahas nasib orang Papua. Terutama, cara pandang yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan (Sosio Nasionalisme) daripada moncong senjata, harus didorong agar benar-benar terealisasi. Keberpihakan Jokowi pada persoalan di negeri ini, perlu dibarengi dengan kebijakan tepat sasaran, agar otsus tak lagi lips service belaka bagi rakyat biasa di Papua dan Papua Barat dan juga tidak memberikan celah penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum Pejabat di Pusat dan daerah.

Kedua, rencana penambahan dana otsus dari subsidi 2% APBN, ditambah dengan kewenangan pengaturan dana tersebut, tak menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Sebab, sejak otsus berlaku 20 tahun, sudah berlaku kewenangan kelola dana. Awalnya, Pengelolaan dana otsus dari TIngkat kabupaten dan kota, lalu dilimpahkan kepada provinsi, dan sekarang hendak diserahi urusan tersebut kepada pemerintah pusat. Bolak balik kewenangan penanganan dana, sudah gagal membuat sejahtera rakyat biasa

Ketiga, Juli 2021, pansus otsus mendapat berbagai masukan dari wakil rakyat maupun eksekutif dari dua provinsi otonom tersebut. Terdapat 21 Daftar Inventarisasi masalah (DIM). Dari daftar tersebut, lebih banyak formasi afirmasi didalamnya. Seperti partai lokal, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib OAP. Bila disahkan, Papua kembali menjalankan pemerintahan sebagaimana di era Belanda. Padahal, Papua masa kini di tengah kepungan oligarki dan suburnya politik transaksional, seharusnya kebijakan pasca 20 tahun otsus sejalan dengan ruh Pancasila, bukan lagi copy paste pola Belanda.

Keempat, aspek musyawarah dan mufakat atau partisipasi rakyat melalui dialog yang seluas-luasnya, seakan dibatasi pasca evaluasi otsus. Untuk itu, mutu dan kualitas produk evaluasi bukan berasal dari keinginan rakyat Papua, namun semata-mata hanya bersumber dari cara pandang elit nasional dan lokal. Padahal, rakyatlah yang mengalami dampak otsus.

Kelima, Persoalan Papua bukanlah bagi-bagi jabatan atau kekuasaan dan banyaknya dana negara mengalir, yang kenyataanya Papua masih di teras rumah NKRI?. Tapi, integrasi sosial (pengakuan dan pelibatan). Strategi kebudayaan orang Papua sebagai nilai-nilai fundamentalnya Pancasila, diakui sebagai bagian dari hidup sesama berbangsa dan bernegara.

Tolak Evaluasi Otsus! PRIMA, DRP Solusi Untuk Papua dan Papua Barat

Partai Rakyat Adil Makmur telah terbentuk strukturnya di 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 Kabupaten/kota di Papua Barat. Dibanding parpol lain, kami telah menyusun solusi permanen dalam bentuk platform politik, ekonoi dan budaya, PRIMA Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (selengkapnya; https://primapapua.com/about/), antara lain;

Bidang politik; Otonomi Khusus harus bisa menjawab berbagai persoalan masyarakat Papua, Persoalan Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) harus mampu mewadahi aspirasi masyarakat Papua. Pada dasarnya struktur sosial masyarakat Papua yang paling mengakar adalah suku-suku. Karena itu kelembagaan Otonomi Khusus harus mampu mengakomodir hal tersebut. Untuk itu harus dibentuk sebuah badan legislatif yaitu Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai pengganti model kelembagaan politik lama (DPRD, DPRP dan MRP).

Bidang Ekonomi; Pembangunan ekonomi Papua ke depan harus berpijak pada tiga aras: pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Bidang Budaya; Setiap regulasi, baik nasional maupun lokal harus menghargai budaya dan tradisi masyarakat Papua
1. Mengangkat budaya yang maju seperti gotong-royong dan semangat kebersamaan
2. Mendorong kesetaraan gender di Papua
3. Menghargai filosofi rakyat Papua bahwa tanah adalah mama (ibu)
4. Mendata secara lengkap dan detail keberadaan suku-suku dan kebudayaan di Papua untuk menggali segala potensi yang ada
5. Memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis
6. Mendorong kemajuan dan kehidupan seni dan adat Papua dengan pendirian balai-balai kesenian dan kebudayaan, museum, perpustakaan, konservasi
7. Mendorong pertunjukan seni atau pameran kebudayaan Papua di tingkat nasional maupun internasional
8. Mendorong keterlibatan pekerja seni dan budaya Papua dalam berbagai ajang nasional
9. Menjadikan pahlawan nasional asal Papua menjadi nama-nama jalan, Gedung maupun fasilitas publik lainnya
10. Mendirikan kantor-kantor adat di setiap kota/kabupaten di Papua.


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here