<
Lintaspapua.com

Saran Untuk Gubernur Papua Tentang Pengisian Posisi Juru Bicara

LINTAS PAPUA - Senin, 28 Juni 2021 - 17:11 WITA
Saran Untuk Gubernur Papua Tentang Pengisian Posisi Juru Bicara
Gubernur Papua,  Lukas Enembe, (Erwin) ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Dalam memantau perkembangan Pemerintahan Provinsi Papua belakangan, khususnya “polemik penunjukan Plh Gubernur Papua” dimana Juru BIcara (Jubir) Gubernur Papua,  Rifai Darus mengambil peran.

“Saya memandang terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi dari peran tersebut, antara lain  Belajar dari Jubir Presiden, tugas seorang jubir adalah representasi lembaga bukan perorangan,” ujar  Alumni Universitas Pertahanan dan Pemerhati Pemerintahan Daerah,  Habelino Sawaki, SH, MSi (HAN), kepada media di Abepura, Senin, 28 Juni 2021.

Pemerhati  Pemerintahan Daerah, Habelino Sawaki, S.H., MSi (HAN). (ISTIMEWA)

Dikatakan, hal ini disampaikan, sehingga ketika terjadi dinamika di internal kabinet, maka Jubir tidak perlu bicara ke publik.

“Jubir akan tampil berbicara ke publik, ketika terdapat keadaan yang terhubung kepada sikap istana, kebijakan yang diambil, situasi yang terjadi di tengah masyarakat hingga hal-hal lain yang memerlukan penjelasan resmi “Lembaga”,” tuturnya.

Habelino Sawaki menilai, mengapa jubir tidak bicara soal internal ? Pertama, karena memang tidak etis, bukan pada tempatnya terjun langsung terlibat dalam polemik internal organisasi birokrasi.

“Apalagi  dalam kasus Jubir Rifai Darus, dimana yang bersangkutan bukan bagian dari organisasi birokrasi pemprov. Papua/non ASN. dan yang kedua, campur tangan jubir yang melampaui peran dan kewenangannya tersebut, justru dapat memperkeruh polemik dan berpotensi memperburuk komunikasi internal di pemerintahan provinsi,” ungkap Habelino Sawaki.

Dirinya berpesan,  oleh karenanya, terkait dinamika internal pemerintahan, sebaiknya Gubernur diberikan advis, bahwa peran komunikasi langsung oleh internal pemerintahan dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika.

“Kita musti tahu batasan-batasan. Jangan justru menabrak batas seperti yang sedang terjadi. Kita berada disamping seorang pemimpin untuk membantu mencarikan jalan keluar dan bukan menambah rumitnya persoalan,” ucapTokoh Muda Papua ini.

Disampaikan,  bahwa mengambil peran sebagai seorang juru bicara tidak bisa asal-asalan apalagi minus referensi soal birokrasi pemerintahan dan aturan hukum serta minim pengalaman dalam birokrasi.

“Juru bicara adalah quasi dari primer pembicara, ketika ada frasa yang ditambah atau dikurangi, maka pesan rakyat, bisa berubah arti atau ditafsir berbeda. Butuh seorang juru bicara, yang cerdas namun juga berhati-hati,” tuturnya.

Habelino meminta,  kepada Bapak Gubernur Papua, bahwa dimengerti bahwa posisi jubir walaupun belum ada nomenklatur hukumnya, secara politik adalah bagian dari niat pak Gubernur untuk distribusi kader Partai Demokrat dan juga distribusi peran kader Partai.

“Namun dengan kerendahan hati kami sampaikan beberapa saran kepada pak Gubernur agar pertama, perlu ada payung hukum terhadap jubir,  sehingga tidak mal admistrasi dan yang kedua, jika telah ada payung hukum, alangkah bijak jika jubir diisi oleh kelompok profesional (bukan dari partai) yang paham pemerintahan dan aturan. Sebab bisa saja posisi pak gubernur justru bisa saja terjebak akibat tidak profesionalnya jubir,” jelasnya dalam meminta kepada Gubernur Papua.

Diakhir Komentarnya, Habelino Sawaki mendoakan kesehatan kepada bapak Gubernur Lukas Enembem  semoga Tuhan memberkati Bapak dengan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa memimpin rakyat Papua untuk mencapai visi Papua bangkit sesuai nubuatan I.S. Keijne. (***)


 

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123