‘Raibnya’ Barang Inventaris di Rumdis Mantan Bupati Keerom Tengah Diselidiki

0
484
Kasatreskrim Polres Keerom, Iptu. Harydika Eka Anwar saat menjelaskan kasus ‘’Penggelapan dalam masa jabatan’’ yang tengah ditangani Sat Reskrim Polres Keerom. (Arief/lintaspapua.com)

Kasatreskrim Polres : Mantan Bupati Keerom Telah Kami Periksa Sebagai Saksi Sebanyak 3 Kali

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Kasatreskrim Polres Keerom, Iptu Bertu Harydika Eka Anwar, STI, SIK, membenarkan saat ini jajaran Sat Reskrim Polres Keerom tengah menangani kasus hilangnya atau raibnya barang-barang inventaris rumah tangga di rumah dinas Bupati Keerom yang sebelumnya dihuni mantan Bupati Keerom, Muh. Markum.

Ia mengemukakan hal ini saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Sat Reskrim Polres Keerom pada Selasa (15/6/21) kemarin. Menurutnya, untuk kasus tersebut pihaknya telah memeriksa 12 orang saksi termasuk saksi ahli dari Kemendagri dan juga mantan Bupati Keerom, Muh. Markum.

‘’Untuk kasus tersebut, Sesuai dengan laporan polisi no 77/III/2021/STK/Keerom, dimana Pemkab Keerom sebagai korban / pelapor, hingga saat ini kami telah memeriksa saksi sebanyak 12 orang termasuk saksi ahli dari Kemendagri. Sementara untuk saksi mantan Bupati Keerom, telah kami periksa sebanyak 3 kali sebagai saksi,’’ujarnya kepada awak media.

Kasatreskrim Polres Keerom, Iptu. Harydika Eka Anwar saat menjelaskan kasus ‘’Penggelapan dalam masa jabatan’’ yang tengah ditangani Sat Reskrim Polres Keerom. (Arief/lintaspapua.com)

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak penyidik telah merasa cukup atas penyelidikan yang dilakukan sehingga segera dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus tersebut dari lidik menjadi sidik.

‘’Praktis akan ada saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saat ini telah ada terduga tersangkanya, dan pastinya kasus ini akan tetap kita lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai gelar perkara sebelumnya kasus ini bukan pecurian namun tepatnya kita sebut sebagai ‘kasus penggelapan dalam masa jabatan,’’paparnya.

Mengenai kronologis peristiwa tersebut, menurutnya, berawal dari rencana Wakil Bupati Keerom yang baru untuk menempati rumah dinas yang sebelumnya dihuni mantan Bupati Keerom. Namun kenyataannya, dari daftar barang inventaris atau barang rumah tangga yang seharusnya ada di rumah dinas tersebut ternyata telah hilang atau tidak ada di tempatnya.

Dulu rumah dinas mantan Bupati Keerom, Muh. Markum, kini jadi rumah dinas wakil Bupati Keerom, W. Kosasih. (Aarief/lintaspapua.com)

‘’Barang-barang yang ada dalam daftar Simak milik badan asset daerah Keerom, disebutkan ada sekitar 30-40 item, seharusnya ada di rumah dinas tersebut, namun kenyataannya tidak ada. Diantaranya barang-barang tersebut, smart TV sebanyak 2 unit, kulkas, ac split, meja makan, dll. karena tak ada, maka bag rumah tangga atau asset melalui Setda Keerom kemudian melaporkan hal ini ke Polres Keerom yang kemudian kami selidiki kasusnya,’’jelasnya.

Ia juga menambahkan, saat ini dari beberapa barang atau item yang intinya adalah alat-alat rumah tangga tersebut, sebagian telah diambil kembali oleh pihak Pemkab Keerom.

‘’Ada beberapa barang yang telah ditarik kembali Pemkab Keerom, barang-barang tersebut ditarik dari gudang di rumah pribadi mantan Bupati Keerom, di areal SPBU Arso II meskipun memang belum semua uang ditemukan dari yang tertera di daftar Simak. Atas penarikan barang ini, kami dari jajaran Polres Keerom hanya mendampingi, sementara yang melakukan penarikan adalah pihak badan asset Pemkab Keerom,’’ujarnya.

Ia juga membenarkan nilai pembelian barang-barang inventaris tersebut mencapai Rp. 1 miliar lebih. Namun karena sifatnya barangnya adalah barang elektronik, tentunya ada nilai penyusutan yang saat ini tengah dilakukan pihak BPKAD Keerom.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun barang-barang tersebut telah dikembalikan atau ditemukan, namun karena kasus ini termasuk delik formil maka kasusnya akan tetap dilanjutkan meskipun barang-barang yang dimaksud telah dikembalikan.

‘’Karena yang kita fokuskan disini adalah tindakan melawan hukumnya. Untuk kasus ini, kita akan jerat pelakunya dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,’’pungkasya. (arief/lintaspapua.com)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here