Tuntut Ganti Rugi, Pemilik Ulayat Palang Akses Jalan Menuju BTN Pemda

0
79
Kondisi jalan akses menuju perumahan BTN Pemda, di Doyo Baru, Distrik Waibhu, yang dipalang oleh pihak pemilik ulayat, Kamis (3/6/2021). (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Akses jalan menuju perumahan BTN Pemda yang terletak di Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura dipalang oleh masyarakat pemilik hak ulayat pada Kamis (3/6/2021) pagi.
Akibat pemalangan jalan itu menyebabkan sejumlah masyarakat termasuk para pegawai (ASN) yang berdinas di Gunung Merah dan sebagainya harus berputar arah melalui jalan lain menuju perumahan BTN itu.

Otis Kreuta selalu pemilik hak ulayat tanah atas jalan itu mengatakan, pemalangan terhadap akses jalan menuju perumahan BTN itu dilakukan pihaknya, karena sampai saat ini pemerintah belum membayarkan ganti rugi atas tanah yang sudah dibangun jalan itu.

Padahal kata dia, pihaknya sudah menyurati pihak Pemkab Jayapura sebanyak dua kali untuk menuntut ganti rugi atas tanah itu. Namun sampai saat ini, pemerintah daerah belum memberikan jawaban atas surat yang pihaknya sudah sampaikan itu.

“Kami sudah surati Pemda Kabupaten Jayapura dan surat itu sebanyak dua kali. Tapi, mereka belum ada kasi jawaban. Makanya hari ini kami palang sampai ada kejelasan dari pemerintah daerah,” kata Otis Kreuta ketika ditemui wartawan dilokasi pemalangan, Kamis (3/6/2021).

Dirinya mengakui tanah dimana tempat yang saat ini sudah dibangun perumahan Pemda itu sudah dilepas kepada pemerintah daerah diwaktu yang lalu.

Menurutnya hal itu juga sudah dilakukan secara resmi antara pemilik hak ulayat dan pemerintah. Sehingga pihaknya hanya meminta pemerintah untuk mengganti rugi tanah yang kini sudah dibangun jalan akses menuju perumahan Pemda itu kurang lebih sepanjang 900 meter.

“Yang kami palang hanya jalan menuju perumahan, lain-lain sudah selesai. Tanah yang dibangun rumah sudah selesai, karena ada pelepasan dari orang tua kami,” paparnya.

Ketika disinggung soal tanah yang dibangun jalan itu merupakan bagian dari satu kesatuan dalam tanah seluas 15 hektar yang sudah dilepas ke pemerintah daerah. Menurutnya, soal jalan itu tidak tersirat atau tidak disebutkan poinnya didalam surat pelepasan atau dokumen tanah yang ada berkaitan dengan tanah itu.

“Kapan tertulis, mana dokumennya, saya minta itu. Tidak tertulis dalam satu kesatuan tanah yang dilepas itu. Kami palang sampai ada jawaban yang pasti dari pemerintah daerah,” tambah Otis Kreutha diakhir wawancaranya. (Irf)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here