PB PON XX Papua Serahkan Kewenangan Ke Sub PB PON Kota Jayapura, Kabupaten Timika, Merauke Dan Jayapura Menyusul

0
104

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua, menyerahkan pendelegasian kewenangan kepada Sub PB PON kota Jayapura. Timika, Merauke dan Kabupaten Jayapura menyusul.

Penyerahan kewenangan secara administrasi dilakukan dalam rapat pleno pergeseran program dan anggaran dari PB PON XX Papua ke Sub PB PON kota Jayapura, Kamis (3/6/2021).

“Hari ini kami menyerahkan pendelegasian kewenangan kepada Sub PB PON kota Jayapura secara administrasi, sehingga nantinya tim dari Sub PON mulai merasionalkan nilai yang sesuai dengan DPA dan juga master plan,” kata ketua harian PB PON XX Papua, Yunus Wonda.

Sementara, untuk Sub PB PON Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan Jumat, besok (4/6) pukul 10.00 Wit dilanjutkan dengan penyerahan kewenangan bagi Kabupaten Timika, pukul 16.00 Wit. Sedangkan Sub PB PON Merauke baru dilakukan hari Sabtu, (6/6).

Setelah disiapkan semua, kata Yunus, masing-masing Sub PB PON XX akan menyusun anggaran yang disesuaikan dengan DPA dan master plan sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

“Tim dari sub PB PON siapkan regulasi supaya semua harus sama dulu, jika sudah siap maka secara resmi kami akan menyerahkan baik itu kota dan Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke nanti di pada tanggal 11 Juni 2021,” ujarnya.

Menurut Yunus, dengan penyerahan secara administrasi, anggaran pada Sub PON sudah kelihatan, artinya sudah ada gambaran berapa dana yang nantinya dibutuhkan oleh masing-masing kluster penyelenggara PON XX.

“Untuk Sub PB PON kota Jayapura sudah bisa keliatan sekarang, dengan begitu kami sudah bisa tahu yang tidak ada dalam master plan harus dikeluarkan, jadi ini akan diurutkan lagi sampai cocok dengan   PON,” katanya.

Terkait dengan anggaran APBN yang nantinya dicairkan ke PB PON XX dirinya mengakui, sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan informasi pasti tetapi dari beredar informasi yang didengar terakhir bahwa anggaran dari APBN yang selama ini prosesnya di Kemenpora sudah bergeser ke Kementeri Keuangan. Meski begitu, sebelum ke Kemenkeu harus di BPKP (Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan) RI.

“BPKP harus melihat semua, baru setelah itu diserahkan ke Kemenkeu, setelah disetujui (dicairkan) anggaran tidak langsung ke PB PON tetapi kembali ke Menpora. Nanti setelah itu di DPAnya Menpora akan alihkan ke PB PON,” jelasnya.

Dengan waktu yang kian mepet menjelang pelaksanaan event empat tahunan tersebut, Ia berharap, pencairan APBN kepada PB PON XX Papua dilakukan satu kalu tidak melalui tahapan.

“Kalau bisa dana itu cair satu kaligus, seandainya sisa waktu satu tahun sebelum PON mungkin tidak apa-apa, tapi waktu sudah singkat sekali, jadi saya minta langsung di distribusikan kepada PB PON,” pinta Yunus.

Menurut dia, pencairan anggaran kepada PB PON XX yang dilakukan satu kali bertujuan untuk bagaimana melihat kewenangan yang nantinya diserahkan ke Sub PB PON.

“Contohmya seperti bidang konsumsi, kalau itu ada di Sub PB PON ya kita serahkan kepada mereka,” kata Yunus. (Gracio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here