Komisi A Akan Keluarkan Rekomendasi LKPJ Bupati Jayapura 2020, Termasuk Masalah Ganti Rugi Tanah dan Soroti Pimpinan OPD

0
115
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Hermes Felle, saat diwawancara. (Irfan/lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura akan memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2020 pada saat sidang paripurna tanggal 18 Juni 2021 mendatang.

Rekomendasi ini nantinya menjadi bekal bagi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura agar bisa menyelesaikan segala tuntutan masyarakat guna mewujudkan RPJMD 2017-2022 yang tinggal satu tahun lebih ini.
“Kalau mengacu pada jadwal di Bamus DPRD itu tidak tercantum pelaksanaan RDP atau hearing dengan OPD untuk membahas LKPJ Bupati Jayapura 2020. Ini ranahnya di seluruh komisi untum mengeluarkan rekomendasi (warning) terhadap saudara Bupati, guna melaksanakan sisa atau mengerjar ketertinggalan RPJMD yang belum tuntas itu,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle ketika ditanya wartawan media online ini usai melakukan kunjungan kerja ke Kampung Waya, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (10/6/2021).

“Dalam kaitan itu, maka sebuah rekomendasi akan dikeluarkan oleh kami pada tanggal 18 Juni nanti. Sehingga segera saudara Bupati Jayapura untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tambah Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura tersebut.

Menurut Hermes, ada beberapa rekomendasi yang akan dikeluarkan guna menjadi keputusan Komisi A. Diantaranya ialah berkaitan dengan persoalan tuntutan ganti rugi tanah, mutasi pimpinan Perangkat Daerah dan juga pelantikan kepala kampung yang tertunda.

“Pertama yakni terkait persoalan ganti rugi tanah. Rekomendasi yang kita keluarkan itu adalah penyelesaian ganti rugi tanah SD Negeri Inpres Depapre di Kampung Waya, Distrik Depapre dan penyelesaian ganti rugi tanah yang dibangun jalan alternatif dari Kampung Netar tembus Yabaso,” katanya.

Sebab, diakui atau sampai saat ini pemilik hak ulayat atas tanah yang digunakan SD Negeri Inpres Depapre itu belum pernah mendapat ganti rugi dari pemerintah daerah.

Karena yang jelasnya sebagai representasi dari masyarakat, pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengingatkan saudara Bupati Jayapura pada saat sidang paripurna istimewa tanggal 18 Juni 2021 nanti.
“Jadi melalui sidang paripurna istimewa itu, kami akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan adanya beberapa tanah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan salah satunya itu tanah SD Inpres Depapre yang ada di Kampung Waya,” tegas Hermes Felle.

Selain tanah SD Inpres Depapre, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura itu juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk tanah yang telah dibuat jalan alternatif dari Kampung Netar-Yabaso.

“Juga ada tanah yang dibuatkan jalan alternatif dari Kampung Netar-Yabaso. Karena terdapat masih ada tiga suku di Kampung Hobong yang belum mendapatkan ganti rugi atas tanah jalan alternatif tersebut. Jadi pembayaran ganti rugi itu harus segera direalisasikan, karena sedikit lagi jalan alternatif itu akan digunakan,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, harapan kami dari Komisi A DPRD itu agar pemerintah daerah serius untuk melihat tuntutan-tuntutan ganti rugi tanah ini. Sehingga untuk mengejar RPJMD Bupati Jayapura, yang notabene sisa hanya tinggal satu tahun lebih itu bisa terjawab dan teratasi dengan baik. Kalau tidak dapat direalisasikan, maka bisa dikonotasikan atau disebut juga bahwa saudara Bupati beserta seluruh perangkatnya itu gagal dalam hal mewujudkan RPJMD 2017-2022,” tambah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Selain masalah ganti rugi tanah, Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura juga akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera melakukan mutasi terhadap pimpinan-pimpinan OPD yang tidak bekerja secara maksimal.

“Beberapa (kepala) OPD itu perlu ada mutasi. Mereka yang harus betul-betul bekerja secara profesional dalam basic di tingkat OPD masing-masing. Sehingga ketertinggalan RPJMD 2017-2022 itu bisa teratasi. Begitupun juga mutasi terhadap Kabag dan Kasubbag, itu harus segera diperhatikan secara serius jika berniat untuk mengejar ketertinggalan RPJMD yang tinggal satu tahun lebih ini,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pelantikan Kepala Kampung Hobong yang sampai saat ini belum terlaksana, karena ada suatu persoalan itu agar tetap dilaksanakan.

“Terkait dengan pemilihan kepala kampung Hobong, ketika Komisi A lakukan kunjungan kerja kemarin pagi di Kampung Hobong. Saat melakukan pertemuan di para-para adat, kami juga meminta masukan, saran, usulan maupun pendapat dari kampung, kenapa sampai bisa tertunda proses pelantikan kepala kampung Hobong tersebut. Adapun wacana yang berkembang di kampung, bahwa saudara kepala kampung terpilih itu menggunakan ijazah palsu saat ikut dalam proses pemilihan kepala kampung di Kampung Hobong,” imbuhnya.
Menurutnya, kalau untuk proses pelantikan kepala kampung Hobong itu boleh dilaksanakan. Namun ketika ada penetapan hukum tetap yang dibuktikan melalui proses pengadilan, maka saat itu juga kepala kampung terpilih yang usai dilantik itu bisa langsung diberhentikan (copot),”.

“Tetapi kalau ini masih dalam tahapan penyelidikan, terus sementara proses pembangunan di kampung itu terkatung-katung akibat tidak mempunyai kepemimpinan atau tidak punya kepala kampung yang mengurus warga dan kampungnya, itu kesalahannya dimana dan membuat program pembangunan di kampung tidak bisa berjalan lagi. Karena ini mengacu pada ADD dan ADK, yang mana itu tentu mensupport pembangunan yang ada di kampung,” tukasnya. (Irf)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here