Khawatir Buang Anggaran, Pemkab Jayapura Diminta Kaji Ulang Akuisisi PT Nayag Baliem

0
250
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Golkar Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, SH. (Irfan/lintaspapua.com)

Anggota DPRD Sihar Lumban Tobing : Jangan Beli Barang Rongsokan.

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, SH, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengurungkan niat dan rencana mengakuisisi (membeli) PT. Nayag Baliem. Terutama jika wacana pembelian PT Nayag Baliem itu belum dilakukan kajian secara permanen dan profesional. Karena dikhawatirkan hanya akan menambah masalah dikemudian hari dan membuang-buang anggaran saja.

“Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan ke pihak Pemda, yang pertama tolong dikaji baik-baik rencana mengakuisisi PT Nayag Baliem. Harus ada pengkajian yang betul-betul permanen dan profesional. Bisa dikaji ulang, misalnya apakah PT Nayag itu termasuk perusahaan sehat. Kemudian yang kedua, apakah PT Nayag itu tidak sedang meninggalkan beban yang banyak (utang),” ujar politisi Golkar Kabupaten Jayapura ini ketika dikonfirmasi wartawan media online ini terkait akuisisi PT Nayag Baliem tersebut, di Kota Sentani, Selasa (8/6/2021).

Tak hanya itu, Sihar Tobing juga meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan rencana pembelian PT Nayag Baliem, karena PT Nayag Baliem ini masa kontraknya dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan berakhir pada tahun 2023. Ia menawarkan satu solusi agar Pemkab Jayapura sebaiknya bisa menjalin komunikasi dengan PT Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola Bandara Sentani saat ini mengenai pembelian aset perusahaan Nayag tersebut. Tentunya, hal itu bisa dilakukan setelah masa kontraknya selesai.

“Setahu saya, secara operasional mereka (PT Nayag Baliem) itu akan berakhir di 2023 nanti. Yang mana selanjutnya, berarti akan di kuasai oleh Angkasa Pura I. Karena secara operasional semua kegiatan kebandarudaraan itu sudah dibawah kendali operasional PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara Sentani saat ini. Kenapa masalah cargo di PT Nayag itu tidak ditangani oleh Angkasa Pura saat ini, karena masih terikat perjanjian antara PT Nayag Baliem dengan Dirjen Perhubungan dan kontrak itu berakhir di 2023 nanti,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura ini juga menjelaskan, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aset dari PT Nayag Baliem sebelum mengakuisisinya. “Yang berikut juga kalau dibayar (beli) itu perlu dipertimbangkan, bahwa apa sih aset dari PT Nayag. Asetnya apa dia, apalagi yang saya dengar mau ditawarin 60 miliar rupiah, itu asetnya apa coba,” tanyanya.

Tidak hanya itu, Sihar Tobing juga mengingatkan pemerintah daerah harus berhati-hati terkait rencana membeli PT Nayag Baliem dengan harga jual mencapai Rp 60 miliar itu dananya dari mana. Lanjutnya, di tahun 2020 lalu itu Pemkab Jayapura pernah berutang di Bank Papua senilai Rp 54 miliar dan sejauh ini Pemkab Jayapura belum memiliki cukup anggaran untuk membeli aset perusahaan Nayag dengan harga puluhan miliar tersebut.

“Kalaupun mau dibeli dengan angka puluhan miliar, itu dananya dari mana. Orang kemarin kita tahun lalu ada utang 54 miliar kok, mau tambah utang lagi. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam hal rencana pembelian PT Nayag. Kata kasarnya, maaf saja, janganlah kita beli barang rongsokan,” harapnya.

Meski demikian, Sihar mengaku sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk mengakuisisi PT Nayag Baliem sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. Apalagi kata dia, ada potensi di kawasan Bandara Sentani sehubungan dengan kegiatan untuk mendatangkan uang.

Selain itu, ia meminta kepada pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana pembelian PT Nayag Baliem dengan cara mengkaji ulang secara baik dan harus dikaji secara permanen serta profesional.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga Praktisi Hukum itu mengancam akan mempidanakan siapa saja yang terlibat dalam kebijakan pembelian PT Nayag Baliem. “Apabila terjadi pembayaran dan dalam pembelian itu terjadi masalah atau menimbulkan adanya kerugian negara, maka saya akan pidanakan yang terlibat dalam kebijakan akuisisi tersebut. Kalau ini sampai terjadi dan ada hal yang tidak bagus, saya akan polisikan dia, saya akan pidanakan siapapun dia. Jangan main-main dengan uang rakyat. Sekali lagi saya minta kepada pemerintah daerah, tolong dikaji betul upaya pembelian PT Nayag Baliem itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Sihar Tobing meminta kepada Eksekutif agar tidak jalan sendiri dan tolong hargai pihak Legislatif dengan cara minta pendapat tentang rencana akuisisi atau pembelian PT Nayag Baliem.

“Coba sekali-kali pemerintah daerah hargai kita yang ada di DPR. Ajak bicaralah sekali-kali DPR, jangan ketika ada masalah nanti baru kita akan ramai di media. Kayak kemarin penggunaan dana hibah, itukan gak ada persetujuan dan minta pendapat DPR. Makanya, saya komentari dan itukan uang cukup besar. Ini (rencana akuisisi PT Nayag) juga, saya minta eksekutif agar hargai dan minta pendapat DPR soal akuisisi tersebut,” pintanya.

“Sedikit banyak saya tahu tentang PT Nayag Baliem, karena saya pernah menangani perkara di PT Nayag dengan masalah uang puluhan miliar yang hilang,” tukas Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, menuturkan rencana mengakuisisi PT Nayag Baliem dalam rangka mendongkrak PAD Kabupaten Jayapura.

“Rencana kami membeli PT Nayag Baliem ini, karena untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jayapura,” tegas Sekda Hanna ketika dikonfirmasi secara terpisah di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (4/6/2021) lalu. (Irf)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here