Dewan Minta Pemkab Jayapura Perbaiki Jaringan Air Bersih di Kampung Mamei

0
39
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam Komisi B ketika melakukan kunjungan kerja (Kunker) guna melihat secara langsung kerusakan jaringan pipa air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Rabu (9/6/2021). (Arief/lintaspapua.com)

Dari Kunker Komisi B untuk Merespon LKPJ Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2020.

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, mulai hari Rabu (9/6/2021) mengadakan kunjungan kerja (Kunker) untuk merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2020 lalu, yang telah disampaikan pengantar LKPJ nya oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro saat Rapat Paripurna LKPJ Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2020, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (7/6/2021).

Kunker yang membahas LKPJ Bupati Jayapura itu dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura ke Kampung Mamei, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, yang dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, dan juga dihadiri wakil ketua dan sekretaris serta anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura.

Ketua Komisi B DPRD kabupaten Jayapura, Eymus Weya menjelaskan, sesuai jadwal pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Pembangunan (WP) III di Distrik Kemtuk dan Distrik Kemtuk Gresi dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Jayapura tahun anggaran 2020.

“Salah satu yang kita turun lihat adalah sarana air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk. Mata airnya berasal dari Kampung Yanim, di Distrik Kemtuk Gresi,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela Kunker itu, Rabu (9/6/2021).

Eymus Weya Politisi dari Fraksi BTI ini mengatakan, proses pembangunan jaringan instalasi air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk itu dilakukan oleh pihak ketiga pada tahun anggaran 2018 lalu. Namun sampai saat ini air bersih itu tidak kunjung mengalir, karena persoalan ulayat di Kammpung Yanim. Persoalan lainnya, jaringan pipa air tersebut juga dilanda bencana yang terjadi pada tahun 2019 bersamaan dengan beberapa distrik lainnya di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Salah satunya sarana dan fasilitas air bersih yang ada di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk,” ujarnya.

Akibat bencana tersebut, pipa yang melintasi salah satu sungai di kampung tersebut rusak dan tidak bisa berfungsi lagi. Dari hasil kunjungan kerja itu, Komisi B menyimpulkan, bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam proses pembangunan fasilitas dan sarana air bersih di wilayah tersebut tidak sesuai dengan kondisi alam atau daerah yang ada di sekitar kampung tersebut. Semestinya, perencanaan mengenai instalasi fasilitas air bersih di kampung tersebut harus terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi topografi di wilayah itu.

“Bencana di tahun 2019 itu kan sarana pipa air bersih ini juga mengalami kerusakan akibat bencana itu, kepala dinas terkait dan kepala bidang harusnya menganggarkan kembali untuk proses pembangunannya,” tegas Legislator PAN Kabupaten Jayapura ini.

Di sisi lain, kata Eymus, seharusnya masalah yang terjadi berkaitan dengan sarana dan prasarana air bersih itu juga semestinya dianggarkan melalui dana rehabilitasi pascabencana. Karena kerusakan pada jaringan pipa itu terdampak akibat bencana pada tahun 2019 lalu.

“Di beberapa tempat yang tidak terlalu terkena dampak bencana, malah programnya itu bisa masuk. Sedangkan yang benar-benar kena bencana, itu tidak masuk. Anggaran 275 miliar rupiah itu seharusnya masalah ini dia bisa masuk, tapi ini kan tidak di kasi masuk,” cetusnya.

“Ini akan menjadi tanggung jawab kami di Komisi B. Selanjutnya, kami akan rapat lebih internal lagi. Kalau memang ada waktu, maka kami akan panggil dinas terkait untuk lakukan hearing atau RDP. Setelah itu, baru kita simpulkan masalah ini dan kita rekomendasikan atas LKPJ Bupati Jayapura tahun 2020,” tukasnya. (Irf)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here