<
Lintaspapua.com

Ketua  KBMP : Harusnya UU Otsus Yang Berlaku Di Papua Jangan Ada Aturan Lain

LINTAS PAPUA - Minggu, 23 Mei 2021 - 13:46 WITA
Ketua  KBMP : Harusnya UU Otsus Yang Berlaku Di Papua Jangan Ada Aturan Lain
 ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua  Komponen Barisan Merah Putih (KBMP) Papua, Yonas Nussi berpendapat bahwa, harusnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang berlaku di Provinsi Papua, jangan ada aturan lain.

“Diharapkan UU yang berlaku di Papua hanya UU Otsus tidak ada yang lain.
Bahwa dengan adanya UU tersebut kita bisa eksekusi penerimaan ASN, penebangan kayu, areal pertambangan dengan baik. Semua harus tunduk dibawah UU Otsus, harus ada tindakan yang nyata,” katanya di Jayapura, Jumat (21/5/2021).

Menurutnya, antara regulasi pemerintah daerah dan UU Otsus tidak ada hubungannya, sehingga wajar kalau Bupati dan wali kota membuat semaunya.

Hal tersebut kata Yonas, merupakan pergerakan awal instabilitas negeri. Bahkan dirinya pernah menyampaikan bahwa pemerintah sementara ini melakukan pelayanan publik menggunakan dua kaki.

“Ini jangan kita lakukan, harus satu kaki saja, kebijakan NKRI supaya memudahkan kita untuk mengatur seluruh aktifitas negara,” ujarnya.

“Kalau ada ada regulasi pemerintah daerah dan UU Otsus mana yang kita mau pakai, ini yang segera kita luruskan, sehingga harapannya UU yang berlaku di Papua hanya UU Otsus tidak ada yang lain,” katanya.

Ditambahkan, dana Otsus merupakan jaring pengaman untuk masyarakat yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Provinsi Papua selama kurang lebih 20 tahun.

“Dengan durasi yang cukup panjang, pembangunan dari dana otsus terlihat belum ada perubahan. Padahal kehadiran otsus untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Ditegaskan, meski banyak yang telah merasakan kehadiran otsus, tetapi masih banyak pula yang telah melewati fase kehidupan yang memilukan ketika dalam pelaksanaan otsus tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang – Undang tersebut.

“Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dana otsus cukup besar mengalir ke Papua, tetapi tidak merasakan. Ini yang harus kita bijaki dengan cara yang khusus. Kalau dana kampung bisa diatur langsung oleh Presiden RI dan dimonitor langsung dari istana, kenapa dana otsus tidak?, inikan komitmen negara. Harus ada spesifikasi khusus dilakukan agar sampai ke tangan rakyat Papua,” jelasnya.

Menurutnya, ketika salah dalam mengambil kebijakan, maka akan berdampak pada beberapa bidang seperti ekonomi, politik, termasuk stabilitas negara.

“KBMP punya hitungan terkait dengan stabilitas daerah ini. Yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu, 95 persen telah terjadi. Kami tahu apa yang akan terjadi di Papua ke depan, sehingga apa yang kami rekomendasikan bertujuan untuk merangkul semua dari kekuatan anak bangsa yang ada disini untuk bisa melihat ini dengan baik,” ucapnya.

Sementara, Pengurus DPP Komponen Merah Putih (KMP) Papua, Hendrikus Eben Gebze mengatakan, kehadiran UU otonomi khusus (Otsus) di Papua belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Hendrikus menilai, pemerintah sebagai orang tua bagi rakyatnya belum memberikan apa – apa dari dana Otsus.

“Dana Otsus yang bergulir selama 20 tahun dari pusat ke provinsi sampai kabupaten belum dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hendrikus.

Meski begitu, ia berharap Otsus untuk Papua tetap berlanjut, sehingga masyarakat yang belum tersentuh dapat merasakan kehadirannya.

Ia juga berharap pembentukan organisasi independen pengelola dana otsus. “Kami berharap ada organisasi yang menangani dana Otsus dari pusat ke Papua, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan kesehatan dapat teratasi,” katanya.

Ditempat yang sama pengurus KMP Kabupaten Jayapura, Maurits Kalem mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan, masyarakat di Papua, belum merasakan kehadiran otsus. Sehingga dirinya meminta pelaksanaan dana otsus dievaluasi.

Pengurus DPP KMP Papua Perwakilan Perempuan Papua, Ester Yaku mengungkapkan Otsus lahir karena kebutuhan masyarakat Papua. Meski mendukung kehadiran Otsus di Papua, namun dirinya menyayangkan lantaran belum menyentuh masyarakat terlebih yang berada di lapisan bawah.

“Dana Otsus hanya dinikmati kalangan tertentu. Bahkan masyarakat yang berada di kampung – kampung hanya mengetahui bahwa ada Otsus tetapi tidak mengetahui tujuan digulirkannya dana tersebut, ujar Ester

“Saya berharap ada regulasi yang kuat untuk mengatur pelaksanaan dana Otsus agar tetap sasaran,” katanya menambahkan. (Gracio)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123