Dewan Soroti Eksekutif : Pemkab Jayapura Dinilai Tak Serius dan Tak Punya Tindakan Nyata Urus Warga Terdampak Banjir Bandang dan Longsor

0
154
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee, S.IP, M.Si. (Irfan /lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  DPRD Kabupaten Jayapura menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tidak ada langkah kongkrit untuk merealisasikan bantuan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor dari pemerintah pusat (Pempus) ke Pemda Kabupaten Jayapura pada September 2020 lalu yang berjumlah Rp 275.068.200.000.

Selain tidak adanya langkah kongkrit, keseriusan Pemkab Jayapura dalam mengurus persoalan-persoalan warganya yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor juga patut dipertanyakan.

“Dana ini kan sudah masuk di APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura pada bulan September 2020 lalu. Namun di tahun 2021 ini, dana bantuan itu tidak (belum) direalisasikan hingga bulan sudah masuk bulan April 2021. Sehingga patut kami menilai, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak serius mengurus persoalan yang dihadapi masyarakatnya yang terdampak bencana alam tersebut,” cakap Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura Clief W. Ohee, S.IP, M.Si, ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, Kamis (22/4/2021).

Lanjut Clief Ohee yang juga Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jayapura ini, jika memang alasannya pemerintah karena tidak terkoneksi ke APBD, seharusnya bisa terkoneksi ke APBD Perubahan. Tapi juga terkoneksi, hal ini kan jadi pertanyaan besar bahwa kenapa ada kendala ini.

“Padahal saat ini masyarakat sedang menanti uluran tangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui bantuan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan di tahun 2021 ini, sudah masuk triwulan kedua, tetapi belum juga direalisasikan. Sebenarnya ada apa, dan mengapa persoalan ini bisa terjadi. Kalau memang ada kendala atau sedang diproses, seharusnya dipublikasikan agar masyarakat kita tahu sudah sejauh mana progresnya,” papar pria yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura tersebut.

Politisi Partai Perindo ini menuturkan, hal ini harus ada keterbukaan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan masyarakat terkait dana bantuan tersebut, agar ruang publik terpenuhi dan masyarakat pun tidak bertanya-tanya seperti saat ini.

“Sebagai wakil rakyat, saya sangat berharap ada keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Supaya tidak ada dusta diantara kita,” harap Clief Ohee diakhir wawancaranya. (Irf)


_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here