Intektual dan Masyarakat Tolikara Sesalkan Mandeknya Pelayanan Pemerintahan di Wilayah Mereka

0
1502
Ketua Koalisi Masyarakat Kabupaten Tolikara Penegak Keadilan, Musa Moses Willyams Erelak (tenggah), didampingi Sekretaris, Juni Weya (kanan), dan Anggota, Marten Kogoya (kiri), saat menyampaikan keterangan pers. Richard (LPC)
Ketua Koalisi Masyarakat Kabupaten Tolikara Penegak Keadilan, Musa Moses Willyams Erelak (tenggah), didampingi Sekretaris, Juni Weya (kanan), dan Anggota, Marten Kogoya (kiri), saat menyampaikan keterangan pers. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Intektual dan masyarakat di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, mereka menyesalkan atas mandeknya pelayanan pemerintahan di wilayah mereka, karena kepala pemerintahan yakni, Bupati setempat, lebih banyak menghabiskan waktu di Ibu Kota Provinsi Papua yakni di Kota Jayapura.

Demikian disampaikan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Kabupaten Tolikara Penegak Keadilan, Musa Moses Willyams Erelak, kepada wartawan, Kamis 22 April 2021, di Jayapura.

Menurut, Erelak, selama kurun waktu 9 tahun dibawah kepemimpinan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, SE, M,Si, gagal dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini.

Tampak baliho yang ditunjukan oleh Intektual dan masyarakat Tolikara atas buruknya pelayanan pemerintahan di wilayah mereka. Richard (LPC)
Tampak baliho yang ditunjukan oleh Intektual dan masyarakat Tolikara atas buruknya pelayanan pemerintahan di wilayah mereka. (Richard/(LPC)

Berikut 7 poin tuntutan masyarakat Kabupaten Tolikara;

  1. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Tolikara mengalami angka kematian yang sangat signifikan. Dikarenakan tidak adanya pelayanan tenaga medis dan obat-obatan yang memadai dibidang kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.
  2. Pemerintah provinsi Papua perlu ketahui, bahwa sejak kepemimpinan Bupati, Usman Wanimbo, SE, M.Si, sebagai Bupati Kabupaten Tolikara. Kurang adanya perhatian serius di tenaga guru dan hak-hak dasar penunjang kesejahteraan guru di empat wilayah titik pembangunan.
  3. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini Kabupaten Tolikara seluruh akses infrastruktur, transportasi, ekonomi, dan pembangunan berhenti dan jalan ditempat. Mengakibatkan banyak persoalan diberbagai wilayah pembangunan lumpuh total.
Tampak baliho yang mengambarkan sejumlah akses pelayan public rusak dan jauh dari perhatian Pemerintah Daerah Kabupetan Tolikara. Richard (LPC)
Tampak baliho yang mengambarkan sejumlah akses pelayan public rusak dan jauh dari perhatian Pemerintah Daerah Kabupetan Tolikara. Richard (LPC)

4. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa dalam proses pembagian dana Desa, BLT, BST di Kabupaten Tolikara tidak tersalurkan ke penerima manfaat. Dan selalu ada pemotongan yang tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang tertera dalam juknis Kemendes dan Kemensos.

5. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini ASN di Kabupaten Tolikara mengalami kesulitan terkait hak-haka dasar mereka, mulai dari gaji pokok, tunjangan, uang lauk pauk, jatah beras selalu terjadi pemotongan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara.

6. Kami meminta Pemerintah Provinsi Papua, segera memerintahkan Ke Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk perekrutan tenaga guru, kesehatan, dan honorer, mengutamakan putra-putri ke Kabupaten Tolikara yang sedang menonton di negeri sendiri.

7. Kepada Gubernur Provinsi Papua , kami rakyat Tolikara meminta segera turunkan PJS untuk menjawab segala persoalan dan kesejahteraan yang selama ini tidak dirasakan masyarakat Kabupaten Tolikara. (Richard/Lintas Papua)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here