Titus Lao Mohy  : Pemprov Papua Perlu Jemput Bola Loloskan Otonomi Khusus Plus

0
76
Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si. (Foto Pribadi)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Salah Satu eks aktivis pemuda atau KNPI Yahukimo, Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si., menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memanfaatkan peluang yang ada ini dalam rangka mendorong kembali rancangan UU Otsus Plus yang sebelumnya belum direspon baik oleh pemerintah Pusat itu.

 

“Sekarang  bagaimana sikap pemerintah provinsi papua melihat peluang-peluang yang ada ini dan dorong kembali rancangan perubahan UU Otsus menjadi UU Otsus plus yang disiapkan itu. Supaya dengan pro dan kontra terkait wacana tentang pemekaran provinsi Papua ini dapat digoalkan tujuan baik Gubernur Lukas Enembe tersebut,” ujar Titus Lao Mohy., dalam keterangan kepada media, Selasa, 20 April 2021.

 

Dijelaskan,  sekalipun banyak pro dan kontra terkait pemekaran provinsi Papua menjadi beberapa provinsi adalah kewenangan pemerintah pusat dan nasibnya akan sama dengan provinsi Papua Barat, dimana demi kepentingan negara pemekaran telah terjadi.

 

“Pasti nasibnya sama seperti provinsi Papua Barat. Waktu itu banyak yang pro dan kontra tapi akhirnya pemekaran papua barat telah terjadi. Kemungkinan besar Papua akan bernasib sama bisa terulang lagi pemekaran beberapa provinsi,”  lanjutnya.

“Karena banyak tokoh-tokoh Papua tidak bersatu untuk satukan pikiran sesuaikan dengan keinginan rakyat. Ini kondisi rill yang menjadi pintu masuknya pemekaran, sehingga saya sarankan Pemda Provinsi, DPRP dan MRP melihat peluang ini untuk mendorong kembali rancangan UU Otsus Plus itu sebagai solusi demi menjawab kompleksitas masalah di Papua,” ungkap Titus Lao Mohy.

 

Dirinya berharap, kepada pemerintah pusat, bahwa kewenangan penyusunan perundangan-undangan semua kendali pusat melalui DPR RI, sehingga para anggota Dewan utusan Papua harusnya mendorong pikiran rakyat yang diperjuangkan Gubernur terkait perubahan UU Otsus ini, demi kepentingan hak hidup orang asli Papua, dan pemerintah pusat harus membuka diri dalam rangka menerima aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Papua selama ini.

 

“Semua yang diperjuangkan oleh pemerintah daerah baik Gubuernur, DPR dan MRP dengan mendorong perubahan UU Otsus semuanya bertujuan untuk kepentingan rakyat Papua. Karena pada UU No 21 tentang Otsus kewenangannya belum diatur baik. Sehingga ketika kepentingan rakyat diperjuangkan maka pemerintah Pusat jangan alergi. Pemerintah Pusat harus menerima dan melihat perjuangan tersebut dari sisi positifnya, dengan tujuan pembangunan nasional dan di Provinsi Papua dapat terlaksana dengan baik seperti harapan rakyat. Sebab dana Otsus triliunan turun ke Papua tetapi hal-hal teknis belum ditur baik, ya sangat pesimis uang itu terserap baik di Papua atau kembali ke Jakarta ?. ini kondisi rill di Papua,” pesannya.

 

Mantan Wartawan di Papua ini  berharap kepada tokoh-tokoh yang berkepentingan supaya berhenti manuver-manuver di pemerintah Pusat, karena hal itu membingungkan pemerintah Pusat, karena aspirasi yang disampaikan banyak versi dan berbagai kepentingan, kebanyakan bukan murni pikiran rakyat Papua.

 

“Kalau tujuannya untuk kepentingan pembangunan Papua agar satukan pikiran dengan rakyat dan pemerintah provinsi untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi supaya itu dapat didengar oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

 

“Jangan munculkan banyak kelompok kepentingan yang mendorong persoalan Papua, nanti pemerintah pusat tidak akan memberikan jawaban karena orang Papua tidak bersatu. Itu kelemahan besar yang saya lihat selama ini. Stop buat kelompok-kelompok tapi satukan kekuatan untuk mendorong hal-hal besar bagi kepentingan rakyat Papua demi kepentingan anak cucuh kita kedepan,” tandasnya mengakhiri  keterangan kepada media. (***)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here