Bupati Keerom Ingatkan OPD Untuk Laporkan ‘Progres’ DPA

0
258

Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, saat memimpin apel pagi rutin senin (19/4/21) memberikan penegasan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan ASN Kab. Keerom. (Arief/lintaspapua.com)

Piter Gusbager, SHut, MUP Juga Tekankan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Keerom.

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Setelah menyerahkan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD seminggu lalu, Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengingatkan agar OPD-OPD penerimanya untuk melaporkan progres atau perkembangan pelaksanaannya. Karena hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, dalam rakor beberapa waktu lalu.

Bupati Keerom, menyampaikan hal ini dalam arahannya pada saat menjadi inspektur Apel Rutin Pemkab Keerom, pada Senin (19/4/2021) pagi di Halaman Kantor Bupati Keerom.

Pada kesempatan itu, ia menekankan bahwa arahan Presiden RI, Joko Widodo juga sangat jelas, agar target atau capaian hasil pembangunan tahun ini bisa digenjot untuk mencapai 50 persen di triwulan kedua tahun ini.

‘’Arahan Presiden dan Mendagri saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020, yang baru dilaksanakan 2 hari lalu, sangat jelas, dalam triwulan kedua ini serapan anggaran atau pelaksanaan DPA tahun ini diharapkan mencapai 50 persen di setiap daerah tingkat I maupun kabupaten/kota,’’ujarnya di kesempatan tersebut.

Sementara dalam sesi wawancara, kepada media ini, Bupati mengemukakan bahwa arahan Kepala Negara ini memang tegas dan diharapkan bisa berdampak positif pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Walaupun diakuinya hal tersebut cukup berat untuk dicapai namun OPD di lingkungan Pemkab Keerom ditegaskan untuk berupaya mencapai hasil terbaik dari pelaksanaan DPA di lingkungan OPD masing-masing.

Piter Gusbager, SHut, MUP juga menekankan bahwa selain mentargetkan capaian pelaksanaan OPD, pelaksanaan program pembangunan (DPA) juga merupakan upaya dari apa yang menjadi visi misi Pemkab Keerom tahun 2021-2024 yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Keerom.

‘’Kabupaten ini sudah 18 tahun berdiri, namun dampak dari pembangunan yang ada tidak bisa dirasakan seluruh masyarakat Keerom. Mulai saat ini saya tegaskan itu tidak boleh lagi terjadi. Pembangunan ini harus bisa dirasakan seluruh masyarakat Towe dari Skanto sampai pedalaman, Towe, Web, Kaisenar dan distrik-distrik di wilayah selatan,’’tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan adalah menjadi perhatiannya. ‘’Pembangunan harus cepat dan merata di seluruh Keerom, tak boleh ada penumpukan tenaga guru hanya di salah satu distrik tertentu, tak boleh ada pembangunan yang menumpuk di salah satu distrik tertentu dan selanjutnya, pemerataan pembangunan harus dilakukan, masyarakat di Towe, web dan Kaisenar punya hak dan kesempatan yang sama untuk merasakan pembangunan,’’pesannya.

Dengan demikian, maka ia meminta agar OPD penerima DPA untuk focus dalam bekerja dan ia akan melakukan control dan pengawasan yang ketat untuk pelaksanaannya. ‘’Saya minta untuk OPD melakukan laporan secara berkala atas progress pelaksanaan DPA-nya,’’pungkasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here