Pesan Bupati Piter Gusbager Saat Penyerahan DIPA : Sejatinya APBD Adalah Uang Rakyat yang Harus Dipertanggungjawabkan

0
201
Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, saat melakukan penyerahan DPA di lingkungan Pemkab Keerom, Selasa (13/4/2021) di Aula Kantor Bupati Keerom. (Arief/LintasPapua.Com)

Pesan Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, Saat Penyerahan DPA SKPD Tahun 2021.

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengingatkan pimpinan OPD bahwa APBD yang diserahkan ke OPD dalam bentuk DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sejatinya adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Ia mengemukakan hal ini saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Keerom, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Keerom, Selasa (13/4/2021).

‘’Saya ingatkan kepada OPD untuk laksanakan DPA sesuai ketentuan yang ada dan harus dipedomi karena sejatinya APBD ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat Keerom, sehingga apa yang menjadi program SKPD ouputnya harus bisa dirasakan masyarakat,’’ungkapnya pada kesempatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan yang ada bukan sekadar dijalankan namun diharapkan kegiatan yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ‘’Terlebih di masa pandemic ini yang banyak berdampak luas pada menurunnya ekonomi masyarakat, maka diharap kegiatan OPD berdampak meningkatkan ekonomi masyarakat,’’ujarnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar usai penyerahan DPA, kadistrik-kadistrik juga segera kembali ke distrik masing-masing untuk melaksanakan DPA dan mengawasi kegiatannya berjalan dengan baik di distriknya.

‘’Saya ingatkan Kadistrik, dan kepala kampung untuk segera kembali ke distrik dan kampungnya, untuk laksanakan tugas, karena saat ini laporan masyarakat cukup banyak tentang distrik dan kampung yang kosong,’’ujarnya.

Sementara itu Ketua TAPD Keerom, Daniel Panca Pasanda, AP, MSi, dalam laporannya menyampaikan ringkasan APBD tahun 2021 Kabupaten Keerom yang terdiri dari pendapatan Rp. 864 Miliar lebih, Belanja 814 Miliar Lebih dan Pembiayaan Rp. 50 M.

Ia juga menyebut bahwa penetapan Perda APBD dan DPA SKPD Tahun 2021 mengalami keterlambatan karena beberapa hal.

‘’Pertama, karena penyusunan APBD tahun ini menggunakan system baru yaitu SIPD, sesuai Permendagri no 90 tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Kep. Mendagri 50-3708, juga amanat PMK no 17 tahun 2021 tentang pengelolaan TKDD tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid yang mana Keerom sendiri mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.21 M,’’ujarnya.

Acara penyerahan DPA dilakukan secara simbolis kepada 5 OPD diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, dan Sekretariat Daerah. Turut hadir dan menyaksikan acara ini, Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono, SE dan Wakil Ketua II DPRD Keerom, Sigit Widodo AMG. (ariefnugroho/lintaspapua.com)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here