Resmi Dibentuk, Kadin Papua Siap Lakukan Musyawarah Di 29 Kabupaten Dan Kota

0
444

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua, melakukan rapat dewan pengurus karateker, di kantor Kadin Papua, Sabtu (10/4/2021).

Dewan pengurus Kadin Papua dibentuk berdasarkan surat keputusan dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri  nomor : skeep/020/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang pembentukan Kepengerusan Sementara (Karateker) Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua, yang di tanda tangani oleh ketua umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roesiani, di Jakarta 31 Maret 2021.

Dalam SK (Surat Keputusan) penetapan tersebut komposisi terdapat enam orang Papua yang menjabat diantaranya, dua di Dewan Pertimbangan dan empat orang sebagai wakil ketua umum.

Berikut Susunan dan komposisi personalia karateker Kadin Provinsi Papua

Dewan Pertimbangan
1. Ketua : Andi Rukman Nurdin K.
2. Wakil ketua : A. Rachman Usman, Wisnu W. Pettalolo, Gorge Waromi, Nexon Ayomi

Dewan Pengurus
1. Ketua umum : Ali Said
2. Wakil ketua Umum : M. Taufik Mustafa, Andrie Tjioe, Ronald Antonio, Aples Numberi, Fran Kione O. Klone, Max Richard Krey dan Sony Mambrasar.

Setelah Ali Said mendapat SK karateker, dirinya mengeluarkan surat Keputusan dewan pengurus tentang penunjukan pelaksana tugas koordinator pelaksanaan musyawarah Kadin Kabupaten dan kota untuk Kadin untuk Kadin Provinsin Papua.

Hal itu tertuang dalam SK nomor : skeep/001/BP/IV/2021 memutuskan, menunjukan pelaksanaan tugas koordinator pelaksanaan musyawarah Kabupaten dan kota.

Pertama, menunjukan Ronal Antonio, Gorge Waromi, Max Richrad Krey sebagai pelaksanan tugas koordinator pelaksanaan musyawarah Kabupaten/kota Kadin Papua yang dilaksanakan selambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan yaitu 7 April 2021.

“Kami ditugasi melaksanakan Musyawarah di 29 Kabupaten/kota di Papua. Sehingga akan kami data dimana masih berlaku SK atau kepengerusannya itu akan tetap berjalan tetapi yang sudah berakhir akan segera melakukan musyawarah Kabupaten,” kata Ronal Antonio kepada wartawan, Sabtu sore.

Menurut Ronal, Musyawarah Provisi bisa dilakukan apabila musyawarah di setiap Kabupaten/kota tercapai.

Ia menerangkan, syarat yang diberikan dari Kadin Pusat sesuai dengan ADRT adalah setiap Kabupaten harus memilik 10 KTA sehingga Kabupaten/kota yang belum terbentuk pun harus menyiapkannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengangkat dan mempersiapkan ketua di setiap Kadin yang ada di Kabupaten dan kota.

“Sedangkan kami dari Provinsi yang sesuai SK karateker akan turun ke 29 Kabupaten/kota untuk melantik sehingga langkah selanjutnya setelah melaksanakan tugas kami untuk membentuk dan melaksanakan musyawarh Kabupaten/kota maka akan kami lanjutkan dengan mempersiapkan membuka pendaftaran serta mempersiapkan musyawarah Provinsi untuk memilih ketua umum untuk Kadin Provinsi Papua yang masa bakti sudah berakhir,” jelas Ronal.

Sementara Max R. Krey, mengatakan pengurus Kadin Papua periode 2014-2019  sudah berakhir masa jabatannya, akan tetapi masih diberi kesempatan sampai tahun 2020 untuk melakasanakan musyawarah Kabupaten/kota namun tidak dilaksanakan.

“Ada yang sudah dilaksanakan tetapi ada juga yang belum, sehingga tugas kami hanya melaksnakan musyawarah Kabupaten/kota  bagi kabupaten yang belum melaksanakan,” ujarnya.

Sedangkan yang sudah berakhir pihaknya tinggal melakukan musyawarah untuk diperpanjang. “Waktu kita satu bulan yakni sampai tanggal 7 Mei 2021 waktu yang sangat sempit sekali tapi itu harus kita selesaikan,” katanya.

Sehingga pihaknya berharap kepada seluruh anggota Kadin memberi dukungan sehingga bisa terlaksana musyawarah Kabupaten/kota dan juga terlaksana Musyawarah Provinsi yang rencananya akan dilakukan Mei nanti.

“kami mohon dukungan karena di Bulan Juni akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Kadin. Kami berharap ada dukungan baik dari para pengusaha yang masuk dalan kepengurusan Kadin masa bakti 2014-2019 harus berbesar hati dan mendukung kami,” ajaknya.

Dikatakan, Kadin Papua harus mendukung program Pemerintah, sebab sebagai payung organisasi di Papua, karena jika tidak menjalankan maka telah menyalahi aturan UU.

“Karena ini organisasi yang punya ADRT, jadi mari sama-sama kita mendukung untuk pelaksanaan musyawarah Kabupaten/kota dimana akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan,” katanya.

Terkait dengan penetapan susunan dan komposisi personalia karateker Kadin Provinsi Papua, Max berharap apa yang sudah diputuskan Kadin Indonesia harus di dikung baik dari kepengurusan yang lama yang sudah terbentuk yang sudah berkahir

“Kami berharap mendukung kami terutama kami anak-anak Papua yang menjadi kepengurusan di Kadin Papua,” pungkasnya. (Gracio/lintaspapua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here