Revisi Bukan Solusi  (Menyamakan Visi dan Persepsi tentang Kekhususan Papua), Oleh : Yorrys Raweyai 

0
209
YORRYS RAWEYAI (ANGGOTA DPD RI DAPIL PAPUA 2019 - 2024 ) (Foto Pribadi)

Revisi Bukan Solusi  (Menyamakan Visi dan Persepsi tentang Kekhususan Papua)

Oleh :   Yorrys Raweyai  (Anggota DPD RI Dapil Papua/Ketua MPR for Papua)

 

Berakhirnya dana penerimaan khusus sebesar 2% (dua
persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk
Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 34 huruf (c) UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua telah mengundang berbagai diskursus seputar masa
depan Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sebagian kalangan memandang perlunya perubahan
terhadap UU Otonomi Khusus tersebut demi memberi payung
hukum keberlanjutan penerimaan khusus yang dimaksud.
Sebagian juga memandang bahwa jika hanya kepentingan
mengakomodasi penerimaan khusus, maka perubahan UU Otonomi
Khusus hanya mereduksi dinamika Papua yang justru memiliki
persoalan yang lebih kompleks.

Kekeliruan Sejarah

Kedua kutub perbedaan persepsi ini semakin mengemuka
dengan berbagai asumsi dan pertimbangannya masing-masing.
Tapi suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa
sesungguhnya referensi utama terkait UU 21 Tahun 2001 dengan
berbagai latar inisiasi kemunculannya sebagai solusi politik, telah
mengalami reduksi sejak UU 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan.

Selain memasukkan Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari Papua
sebagaimana dimaksudkan dalam UU Otonomi Khusus Papua, UU
tersebut juga menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam
memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih para utusan
Provinsi Papua sebagai Anggota MPR RI.

Semarak Pembukaan Festival Teluk Humboldt (FTH11) 2019. (Foto Facebook Genpi Papua)
Tampak suasana dalam Festival Biak Munara Wampasi 2019 di Biak Numfor. (Viona)

Hilangnya kewenangan tersebut juga diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010. Dalam salah satu
petikan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan
bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi
Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPR Papua tidak
memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat
pada daerah yang bersangkutan, baik karena hak asal-usul yang
melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup,
maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata
diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur
yang berbeda dengan provinsi lainnya hanya mengenai calon
gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua
dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP,
sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang
berlaku di daerah lainnya di Indonesia.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, Pasal 45 UU 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Papua yang mengamanatkan
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, juga menemui
jalan buntu seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa UU Nomor 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. Pada gilirannya, beberapa nomenklatur
kekhususan dengan berbagai filosofi keberadaannya yang terdapat
dalam UU 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus telah “diamputasi”
dalam rentang waktu pelaksanaannya.

 

Dimana Letak Kekhususan ???

Merujuk pada sekelumit realita tersebut, maka perubahan
UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sedang
mengalami jalan terjal persepsi yang tidak mudah untuk
diselesaikan. Logika kekhususan dengan berbagai pertimbangan
yuridis, sosiologis, historis dan filosofis berada dalam pemaknaan
yang kehilangan kesamaan visi dan makna. Akibatnya, upaya
“pragmatis” dan terburu-buru untuk melakukan perubahan
terbatas terhadap UU tersebut akan senantiasa mengalami
resistensi.

Ilustrasi Masyarakat Adat dalam suasana Festival Bahari Tanah Merah di Kampung Tablanusu, (19/11/2018)

Prinsip Otonomi Daerah yang termaktub dalam Pasal 18 UUD
1945 yang kemudian diturunkan dalam nomenklatur perundangundangan tentang desentralisasi sebagaimana termaktub dalam
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan pemerintah
Daerah pun mengalami persoalan yang sama. Belum lagi Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang entah
merujuk pada nilai-nilai kekhususan Papua yang telah
“diamputasi”.

Bahkan, revisi terbatas terkait Pasal 34 tentang Dana
Otonomi Khusus dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah (Daerah)

dalam UU 21 Tahun 2001, semakin menjauhkan roh kekhususan
Papua itu sendiri. Pada titik yang paling ekstrim, persoalan dana
penerimaan khusus menjadi poin tersendiri yang dianggap tidak
menyentuh persoalan yang sesungguhnya sedang berkecamuk.
Sejatinya, diskursus tentang Papua dalam rangka optimalisasi
pembangunan harus merapihkan dan menempatkan kembali
tentang kekhususan Papua.

Pentas tari tradisi di Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)
Aktivitas penata rias pada Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)

Secara khusus, desentralisasi fiskal yang merujuk pada
perolehan bagi hasil pertambangan umum sebesar 80% pun belum
menuai kejelasan disebabkan tidak disertai peraturan-peraturan
khusus yang mengatur pengelolaannya. Demikian juga aspek
kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi serta gas alam
yang berkisar 70% – 80%. Jika diterapkan dengan ketentuan dan
kewenangan yang tegas, boleh jadi, persoalan penerimaan dana
Otonomi Khusus tidak lagi diperdebatkan.

Hingga saat ini, perdebatan tentang Otonomi Khusus Papua
berada dalam suasana yang centang-perenang. Selain rujukan
perubahan yang kehilangan sumber, kita juga diperhadapkan pada
pemaknaan desentralisasi yang belum memadai. Kita tidak lagi
menemukan semangat Otonomi Khusus tentang upaya untuk
memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintahan daerah dan
rakyat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri,
menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan
kekayaan alamnya, selain kewenangan memberdayakan potensi
sosial, budaya dan perekonomian, serta pemberian peran yang
memadai bagi orang asli Papua. Sebaliknya, atas nama sinergi
nasional, Papua semakin kehilangan kekhususan.

Generasi Festival Tanah Merah (Anike Fonataba)

Namun, kompleksitas persoalan Papua dan Papua Barat
tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan sembari
menafikan latar belakang yuridis, sosiologis, historis dan filosofis
yang melahirkan UU 21 Tahun 2001. Inkonsistensi pelaksanaan UU
tersebutlah yang menjadi hulu dari sekian persoalan yang
menggejala dewasa ini. Mereduksinya dalam 2 Pasal Perubahan
kiranya hanya akan menambah deretan persoalan baru. (Penulis Adalah Anggota DPD RI Dapil Papua/Ketua MPR for Papua)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here