Pro Kontra Soal DOB, Begini Tanggapan Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarkat Papua

0
255

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pro dan kontra terkait wacana pemekaran wilayah Daerah otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua sampai saat ini masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat tak terkecuali tokoh masyarakat maupun tokoh adat.

Ketua P2MA-PTP, Marthen Omaleng, berpendapat jika pemekaran wilayah tetap disahkan maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi yang baru dimekarkan seperti Papua Tengah itu harus diperhatikan.

“Karena tujuan pemekaran itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan nanti pemekaran Provinsi ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan mereka,” kata tokoh masyarakat wilayah Papua Tengah di Jayapura, Senin (21/3/2021).

Tokoh adat dari Selatan Papua, Paskalis Netep, mengatakan semua masyarakat di wilayah Selatan Papua sudah dan siap dilakukan pemekaran wilayah.

“Waktu saya di Boven Digoel itu mereka datang antar aspirasi penolakan namun saya pelajari beberapa hal dan saya dalami dan pelajari poin-poin permasalahan salah satunya itu 9 perusahaan 7 menara namun mereka kerja yang ada maka itu kami hentikan,” kata Paskalis.

Menurutnya, tokoh – tokoh adat di wilayah selatan Papua sudah setuju untuk pemekaran tetap dialaksanakan sehingga pihaknya mendorong agar proses pemekaran cepat dilaksanakan.

“Selama saya di Merauke, Boven Digoel, tokoh-tokoh adat setuju bahwa pemekaran tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala kantor Dewan Adat Papua, Ferdinand Okoseray, mengatakan lambat atau cepat pro kontra soal pemekaran wilayah Papua akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.

Dirinya mencontohkan kasus jabatan Sekda Papua, yang sebelumnya ada penjabat Sekda (dilantik oleh wakil gubernur Papua) di Papua dan Sekda definitif (dilantik oleh Mendgari) di Jakarta yang mana proses pelantikannya di hari yang sama. Akan tetapi realitanya yang diputuskan oleh pemerintah pusat itulah yang disahkan.

“Saya kira Mendagri mengerti dan mengetahui soal watak orang Papua. Sehingga kalau kita bersuara mereka anggap kita pro-kontra pemerintah pusat netralitas maka jadi sorotan mereka itu yang terjadi diProvinsi Papua,” kata Ferdinand.

Dalam wacana pemekaran, menurut Ferdinand, ada ada dua sisi sebenarnya yang pertama persoalan pembangunan.

Sehingga secara tidak langsung Orang Asli Papua akan terdampak positif dari pemekaran, kalau Ibu Kota Provinsi ada di Wamena atau Timika pemikiran orang kan tertuju ke situ, atau berbagai tidak tujuannya ke Jayapura nilai positifnya.

“Saya sempat ikuti berita di media terkait permintaan ke Presiden agar otsus harus dievaluasi total, entah dievaluasi lanjut atau tidak. Kemudian kita terima atau tidak dievaluasi, misalnya itu dievaluasi total dana dan hasil pembangunan harus dibagi baik diseluruh Papua,” pungkasnya. (Gracio/lintaspapua)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here