Johny Banua Rouw : Dualisme Sekda Papua dapat menghambat Kinerja Pemerintah

0
113
Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw / Gracio

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Johny Banua Rouw meminta dualisme Sekda Papua segera diselesaikan karena akan menghambat kinerja pemerintah.

Hal ini disampaikan Johny, dengan adanya pelantikan dua orang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Papua di hari yang sama.

“Saya pikir ini adalah hal yang harus diselesaikan. Dengan dualisme ini saran saya adalah pemerintah pusat mengundang Gubernur Papua untuk bisa bersama-sama bicarakan, mencari solusi yang terbaik supaya tidak ada dualisme,” kata Johny di Jayapura, Senin sore.

“Karena kalau ada dualisme saya yakin bahwa kinerja pemerintah akan sangat terganggu, sebab sudah ada dua versi,” timpalnya.

Dirinya menjelaskan, salah satu kinerja pemerintah yang akan terganggu yakni pengesahan APBD. Dicontohkan, bila dalam agenda tersebut pihaknya mengundang pemerintah dalam hal ini Gubernur Papua, sementara Gubernur mengutus Sekda, maka yang hadir dalam rapat pejabat definitif atau Pj sekda.

“Jika kami mengundang Gubernur dan yang datang sekda yang versinya Gubernur apakah APBD ini nanti sah atau tidak,? Ini yang harus dipikirkan. Pertanyaan ini harus diselesaikan,jadi saya pikir ini sangat penting haru diselesaikan dengan pemerintah Pusat dengan pemda,” pinta Johny.

Seperti diketahui, pada Senin (1/3/2021) Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik Dance Y. Flassy sebagai Sekda definitif Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal di Jayapura melantik Doren Wakerkwa sebagai penjabat (Pj) Sekda Papua.

Terkait itu, Johny mengakui tidak tahu-menahu soal adanya pelantikan Sekda definitif  dan Pj Sekda Papua secara bersamaan.” Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan acara pelantikan saya sendiri belum terima undangan itu,” ujarnya.

Menurutnya, kewenangan Pemerintah pusat untuk adalah untuk memutuskan jabatan Sekda, karena dalam keseharian Sekda bekerja membantu Gubernur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Berarti ini kan pekerjaan yang sama, harusnya kalau perpanjangan tangan harus duduk bersama, jadi baiknya pusat undang Pemda bicara supaya tidak ada dualisme,” pungkas Johny. (Gracio/lintaspapua)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here