Jansen Previdea Kareth : Pro – Kontra Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus Papua Jadi Aspirasi Penting

0
132
Ketua  Koalisi  Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Proivinsi Papua, Jansen Previdea Kareth., saat memberikan keterangan ekapda media. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pro Kontra iPemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus  (Otsus) Papua Jadi Aspirasi Penting yang saat ini muncul di Permukaan menjadi Ruang Berekspresi dan Mengemukakan pendapat , sehingga kemudian di Perdebatkan pada publik Papua dari Kelompok Masyarakat di bawah sampai pada para Elit Daerah sebagai pemangku kepentingan.

Peta Pulau Papua. (http://ppibelanda.org/press-release-menuju-konvergensi-papua-damai-papua-tanpa-kekerasan/ )

Memperhatikan Permasalahan dimaksud di Satuan Pemeintah Papua dan Papua Barat dengan berakhirNya OTSUS Papua selama 21 tahun, ini sangat Penting dan perlu Pemerintah membuka pintu kebebasan untuk Masyarakat Papua menyampaikan aspirasi kepada Negara dan Pemerintah Pusat agar ada sebuah Solusi yang lahir.

“Karena Polemik Sejauh ini Sangat Membingungkan kami sebagai Masyarakat Papua. Inti Persoalan Pemekaran Sebeneranya Coba di lihat dari Asas Manfaatnya agar tidak saling Beropini yang membingunkan publik Papua. Sejauh ini Kondisi pro-kontra dan Langkah Otsus Jilid II semakin di Gegerkan Antara Tolak dan Terima serta Permintaan Masyarakat Papua berupa Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap masih saja Membingunkan kami Sebagai Kelompok Kecil,” ujar Ketua KOALISI MAHASISWA & PEMUDA PAPUA PEDULI RAKYAT (KMP3R),   Jansen Previdea Kareth., dalam release pers, Rabu, 25 Februari 2021.

Jalan Pikir Sederhana yang di Gagaskan begini sebuah Gerakan Penolakan Pemekaran pada Saat itu di tahun 2000-an dengan Kekauatan besar Masyarakat Papua Bersatu yang sangat di Takuti oleh Pemerintah Pusat (Negara) yaitu Kekuatan diantaranya Masyarakat Orang Asli Papua ,MRP, DPR Papua sampai Pemerintah Daerah Provinsi Papua tetapi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tetap di terbitkan dengan Mengesahkan Undang  – Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan DOB Provinsi Iran Jaya Barat Sekarang Provinsi Papua Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten MIMIKA, Paniai, Kota Sorong dan Puncak Jaya.

“Bahwa itu Bukti hari ini negara tetap menerbitkan iming – imingnya dengan Belandaskan Asas Hukum berupa Peraturan Terbaru dengan Mengesampingkan Peraturan sebelumnya ( Lex Posteriory derogate Leg Priory) aturan Kekhususan Seperti UU Otsus tetap di abaikan,” tutur Jansen.

Ilustrasi Burung Cenderawasih saat menari di pepohonan yang tinggi (istimewa)

Diakui, Catatan Sejarah Masa Lalu Perjalanan OTSUS Papua Jilid Pertama dan Pemekaran di Provinsi Papua Barat ini Menjadi Bagian Terpenting yang Kita Ambil Hikmahnya, agar tidak Saling persalahkan Kemudian harinya dan Sesama kita tidak Saling Menyerang dengan Saya ini dan itu.

“Maka Konsep yang di Pesiapan kita untuk menghadapi Kebijakan negara adalah Ketika OTSUS Papua Jilid Kedua serta Pemekaran yang di Upayakan Oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sudah di terbitkan bagian ini, agar tidak terlambat Kita Perlu Menawarkan Ide-Ide dan Gagasan-gagasan Kepada Pemnerintah DPRP, MRP serta Perangkat Pemerintah menjadi Masukan terhadap Revisi Otsus dan Pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Memperhatikan Sungguh-Sungguh Kesatuan Sosial Budaya OAP,” ucapnya.

Kesiapan Sumber Daya Manusia OAP, dan Kemampuan Ekonomi dan Perkembangan di Masa Mendatang di Tanah Papua. Agar Ketika Tantangan itu Datang Kita Orang Asli Papua sudah Siap.

Jansen menegaskan, demikian Pro-Kontra Penolakan Pemekaran DOB dan OTSUS Papua Jilid II, dengan ini KMP3R Menyatakan Sikap  Mendukung Agenda Pemerintah terkait Pembentukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

CENDERAWASIH PAPUA (Istimewa)

“Mempertanyakan Sikap dan Bobot Kerja MRP (Majelis Rakyat Papua) Serta KontribusInya Sejauh ini bagi Masyarakat Papua agar terkesan tidak membelokan Opini terkait TUPOKSI Menyikapi Kondisi Berakhirnya OTSUS Papua dan Pemekaran di Provinsi Papua,” katanya.

Mendorong Revisi UU OTSUS Papua Jilid II bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Serta Mendukung Penegak Hukum (KEJAGUNG, POLRI, KPK-RI) agar Mengaudit Implementasi Dana OTSUS Papua Selama PeruntukanNya 20 Tahun bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Infrastruktur. Demikian Pernyataan Sikap yang Dapat dibuat,  (Jan/LPC)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here