Rukun Keluarga Pegunungan Tengah di Keerom Dukung Otsus Papua II

0
302
Anggota Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) Kab Keerom, melakukan foto bersama usai kegiatan rapat dan jumpa pers di Arso Swakarsa, Sabtu (20/2/2021). (Arief/lintaspapua.com)

RKPT Keerom  Minta Presiden Bentuk Lembaga Pengawas Independen dalam Pelaksanaannya

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Menjelang masa berakhirnya Otsus Papua tahun 2021 ini, terjadi polemik di masyarakat Papua. Baik tentang berhasil ataukah tidak berhasilnya Otsus maupun perlu tidaknya Otsus diteruskan lagi di Papua atau yang dikenal dengan Otsus Jilid II.

Terlepas dari Polemik tersebut, masyarakat Papua khususnya masyarakat pegunungan tengah yang ada di kabupaten Keerom, melalui organisasinya, RKPT atau Rukun Keluarga Pegunungan Tengah, menyatakan dukungannya agar Otsus Jilid II untuk diteruskan bagi Papua dan Papua Barat.

Pernyataan dukungan atau aspirasi ini, mereka suarakan dan sepakati dalam suatu rapat RPKT yang dilaksanakan di Arso Swakarsa pada Sabtu (20/2/2021) siang. Hadir pada rapat ini, Ketua RKPT Keerom, Simon Kossay, Sekretaris RKPT, Vinsen Iman dan anggota-anggota yang berasal dari 13 suku pegunungan tengah yang berada di Kabupten Keerom. Diantaranya Piet Giay, Leki Enumbe, Thomas Wenda, dan lainnya.

Dalam jumpa pers usai kegiatan, Ketua RKPT, Simon Kossay, mengemukakan bahwa aspirasi yang dibawa RKPT karena menurutnya, masyarakat Papua saat ini masih sangat membutuhkan Otsus untuk keperluan pembangunan kemakmuran dan infrastruktur di Papua.

‘’Kita mau menyampaikan aspirasi, pada kesempatan kali ini kami minta Presiden mau mendengar aspirasi kami. Bahwa selama ini Otsus Papua sudah berjalan namun sebagian besar masyarakat di pedalaman Papua belum merasakan, maka diharapkan Otsus II harus berjalan dan bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat Papua hingga ke kabupaten, dan kampung-kampung di pedalaman,’’ujarnya.

Ia juga meminta, dalam rangka pengawasan Otsus II bisa berjalan baik maka perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Otsus agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi kedepannya.

‘’Lembaga independen ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Otsus dan memastikan ia berjalan baik. Anggota lembaga ini berasal dari tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, maka besar harapan kami dari hati kami mohon dengar aspirasi kami ini,’’tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan berikutnya, Sekretaris RKPT, Vinsen Iman, membacakan 7 aspirasi Otsus Jilid II. Ketujuh aspirasi tersebut adalah. ‘’Satu, hak politik orang asli Papua dikembalikan. Termasuk untuk pimpinan dari tingkat provinsi sampai ke kampung, juga perumahan bagi OAP,’’ujarnya.

Kedua, Memperhatikan utuh OAP untuk mengisi calon perwira Akpol dan Capa. Ketiga, perlu keterbukaan publik khususnya menyangkut dana Otsus untuk daerah terpencil. RKPT memohon dengan hormat kepada Presiden, untuk dibentuk lembaga independen yang mengawasi dan monitoring atas pembangunan di daerah.

Keempat, demi menjaga transparansi dan keterbukaan, setiap bantuan dari pusat untuk OAP perlu mengangkat dari unsur adat, tokoh agama, dll. Kelima, otsus Papua Jilid II merupakan tuntutan OAP demi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan OAP.

Keenam, Pemprov, Pemkot dan Pemkab agar tranparan dalam mengelola penggunaan dana Otsus dan tidak KKN, serta gunakan untuk pendidikan anak-anak asli Papua. Ketujuh, kami masyarakat mendorong pemerintah untuk mengaudit Otsus sehingga masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran tepat, tidak hanya dirasakan orang-orang tertentu. (ariefnugroho/lintaspapua.com)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here