Ketua Komisi C DPRD Keerom Minta Tenaga Kontrak Ditinjau Kembali

0
903
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Keerom, dalam sebuah apel bersama di Kantor Bupati di Arso Keerom. (Arief/LPC)

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi C DPRD Keerom, Bonefasius Muenda, mengemukakan harapannya agar Pemkab Keerom meninjau kembali larangan pengangkatan pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Keerom.

Ketua Komisi C DPRD Keerom, Bonefasius Muenda, saat diwawancara. (Arief/lintaspapua.com)

Karena menurutnya banyak pertimbangan yang seharusnya membuat Pemkab Keerom masih menggunakan tenaga honor atau tenaga kontrak.

‘’Kalau memperhatikan dasar pelarangan yang dipakai Pemkab Keerom yaitu PP no 48 tahun 2005 dan edaran Mendagri no 814.1/169/SJ, saya rasa itu tidak tepat. Karena tenaga kontrak di Keerom dari tahun 2013 tetap ada hingga tahun 2020, kenapa tiba-tiba sekarang dilarang, maka kami minta ini ditinjau lagi,’’ ujarnya kepada lintaspapua.com.

Selain itu ia juga menilai pengecualian kepada 3 OPD yang boleh menggunakan tenaga kontrak dinilainya juga tidak tepat. Karena menurutnya, bukan cuma ketiga OPD tersebut yang membutuhkan tenaga honor.

‘’Saat ini yang boleh atau pengecualian adalah Dinkes, P&K serta Pol-PP, menurut saya setiap OPD perlu tenaga kontrak. Contoh saja kami di Sekretariat DPRD Keerom, mana mungkin ASN mau disuruh putar teh atau bikin kopi, apalagi kalau OPD yang banyak ASN tidak bisa computer, maka tenaga kontrak adalah jalan keluarnya,’’ lanjutnya.

Dengan demikian, maka menurutnya, tenaga kontrak diperlukan. Walaupun diakuinya alasan kalau tenaga kontrak tidak boleh dari luar Keerom juga disetujuinya. ‘’Saya setujua tenaga kontrak tidak boleh tinggal atau dari luar Keerom, harus tenaga tersebut warga Keerom dan tinggal di Keerom apalagi anak asli Keerom,’ ’tambahnya.

Maka ia meminta agar Pemkab Keerom melakukan verifikasi kembali terhadap 900 tenaga kontrak yang saat ini diputus kontraknya. Menurutnya dari jumlah tersebut ada sekitar 300-an tenaga kontrak bisa direkrut kembali sesuai kebutuhan, asalkan mereka berKTP dan KK Keerom.

‘’Saya minta ini ditinjau lagi, di DPRD Keerom juga baik fraksi dan komisi sudah sepakat mau menanyakan ini ke Pemkab Keerom, kami juga harapkan saat Bupati dan Wakil Bupati baru yang akan dilantik tak lama lagi bisa memperhatikan masalah ini, kasihan anak-anak kita yang sudah lama bekerja lalu diputus kontrak begitu saja, tidak boleh sewenang-wenang,’’pungkasnya.  (ariefnugroho/lintaspapua.com)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here