Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Dukung Pemekaran Papua dan Papua Barat : Semangat Nasionalisme Negeri Cenderawasih

0
1233
Ketua  Koalisi  Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Proivinsi Papua, Jansen Previdea Kareth., saat memberikan keterangan ekapda media. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPIUA) – Koalisi  Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat ( (KMP3R) Proivinsi Papua menyatakan Mendukung Agenda Pemerintaterkait Pembentukan Pemekaran Daerah Otonomo Baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini disampaikan Ketua  Koalisi  Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Proivinsi Papua, Jansen Previdea Kareth., sekaligus menjelaskan Secara Yuridisi bahwa Amanat dariUU OTSUS Papua Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi Papuamenjadi PemekaranProvinsi-Provinsi di Tanah Papuaadalah atas Persetujuan DPRP dan MRP setelah Memperhatikan dengan Sungguh-SungguhKesatuan Sosial Budaya, Kesiapan Sumber Daya Manusia,dan Kemampuan Ekonomi dan Perkembangan di Masa Mendatang,

 

“KMP3R) Proivinsi Papua mendorong, adanya Implementasi Ototomi Khusus (OTSUS) Papua dan Papua Barat Jilid II dilanjutkan,” ujar Ketua  Koalisi  Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Proivinsi Papua, Jansen Previdea Kareth., di Jayapura, Selasa, 9 Februari 2021.

“ Serta Mendukung Penegakan Hukum (POLRI,BPK-RI,KPK-RI) MengauditDana OTSUS PapuaSelama PeruntukanNya 20 Tahun bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Infrastruktur,” tutur Jansen Previdea Kareth.

 

Dikatakan, sebagaiKaum Terdidik dan terpelajar yang berada di Dunia Perguruan Tinggidi tanah Papua baik Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri bahwa harus Mendahulukan Konseptual (Teori) Secara Intelek dan juga dapat di Pertanggung jawabkan Secara Ilmiah. Sebab Garis Perjuangan yang selalu di mainkan oleh gerakan Kampus Mendorong Pengabdian Masyarakat sebagai salah Satu Pilar Tri Dharma Perguruan tinggi ini wajar-wajar sajadan itu Sah.

Peta Pulau Papua. (http://ppibelanda.org/press-release-menuju-konvergensi-papua-damai-papua-tanpa-kekerasan/ )

 

“Jangan Kita di Giringatau di jadikan sebagai ObjekKelompok Elit Daerah yang punya KepentinganSesatsehingga MerugikanKitaatau banyak orang Papua sebagai Korban di Lapangan.,” lanjutnya.

 

Dirinya menilai,  pemekaran jumlah banyak di Papua tak masalah, sebab yang , terpenting bagi saya, nasionalisme Papua jangan dipadam oleh segregasi adminitrasi wilayah.

 

“Ide tertinggi terhadap nasionalisme Papua adalah menjadi tuan di negeri sendiri, dimana bumi  Papua di pijak, disitu langit Papua dijunjung~. Sederhana nya begini kalu saya anak sorong (Domberai) ketika saya ada di Jayapura (Tabi) atas nama nasionalisme Papua, tidak boleh ada kelas sosial terhadap saya, Sebaliknya Saya Anak Paniai (Mee) ketika saya ada di Fak-fak (Bomberay),,” tandasnya.

WACANA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Rabu (27/1/2021). Rapat kerja itu membahas Rancangan Undang–Undang (RUU) Perubahan atas Undang–Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Dalam kesimpulannya, rapat kerja ini menyetujui beberapa hal, termasuk kesepakatan bersama Komite I DPD RI dengan Mendagri tentang kriteria yang jelas terkait pemekaran Provinsi Papua yang akan dituangkan dalam RUU perubahan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pemekaran Provinsi Papua harus berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua.

Kesimpulan itu, Pertama, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepakat bahwa revisi terbatas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua harus memberikan prioritas pada aspek afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua (OAP), sebagaiamna dikutip dari https://indonesia.go.id/

Kedua, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sepakat bahwa bentuk dan pola pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan otonomi khusus tersebut perlu dipertegas di dalam revisi terbatas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ketiga, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyepakati perlunya kriteria yang jelas mengenai pemekaran Provinsi di Papua dalam revisi terbatas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam rapat kerja ini, sejumlah anggota Komite I menyampaikan masukannya terhadap draf revisi terbatas UU Otsus yang sudah ada. Dalam pandangan Filep Wamafma dari Papua Barat, draf revisi UU Otsus belum memberikan gambaran mengenai kewenangan Pemerintah Papua. Menurutnya pula, itu perlu dimasukkan dalam konsideran menimbang. Wamafma juga meminta pemerintah merangkul semua pihak dalam pembahasan revisi UU Otsus ini, dan sebelum kebijakan pemekaran diimplementasikan perlu adanya dialog dengan berbagai pihak di Papua agar dapat diimplementasikan dengan baik. (***)


 

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here