Sikapi Polemik ASN Belum Terima Hak Dibayarkan, Pansus Realisasi APBD Kunjungi SKPD Keerom

0
194
Kegiatan kunjungan Pansus ke SKPD di lingkungan Pemkab Keerom belum lama ini. (Arief/LintasPapua.Com)

Kanesius Kango S.Sos : Kalau Masyarakat Ada Data, Silakan Sampaikan Kepada Kami

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Dalam rangka menyikapi kegaduhan yang terjadi di masyarakat terkait masih banyaknya ASN yang belum menerima hak serta ada pihak III yang belum dibayar pemerintah, maka DPRD Keerom membentuk Pansus Realisasi APBD 2020.

Ketua Pansus Realisasi APBD, DPRD Keerom, Kanesisu Kango, S.Sos., saat diwawancara. (Arief/LintasPapua.Com)

Ketua Pansus Realisasi APBD 2020 DPRD Keerom, Kanesius Kango, S.Sos, mengemukakan bahwa keberadaan Pansus adalah bentuk responsive dari DPRD Keerom dalam rangka menjawab dan menyikapi persoalan yang ada di masyarakat dan ASN yang belakangan ini berdampak pada belum terbayarkannya hak-hak ASN di Keerom sampai berujung pemalangan.

‘’Pansus ini sudah terbentuk seminggu lalu dan kami yang beranggotakan sebanyak 6 orang, telah memulai kerja. Pansus ini hadir untuk merespon tuntutan masyarakat terkait adanya kegaduhan selama ini yang indikasinya ada hak ASN yang terbayar dan beberapa kewajiban pemerintah terhadap pihak III yang belum terbayarkan, ini yang ingin kita ketahui duduk perkara dan hal yang sebenarnya terjadi,’’ungkapnya kepada media ini, saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPRD Keerom, belum lama ini.

Ia menambahkan, DPRD sebagai representasi masyarakat tentunya hadir untuk menjawab aspirasi masyarakat, termasuk terkait kondisi gaduh belakangan ini di Kabupaten Keerom. ‘’Untuk itu kita sd mulai bekerja dan kami dari Pansus diberi wajtu 2 minggu untuk mencari data yang ada. Maka saat ini kami telah mulai mengunjungi SKPD/OPD yang ada di lingkungan Pemkab Keerom diantaranya ke dinas kesehatan, RSUD Kwaingga, badan pendapatan daerah, Dispora, pariwisata, dll,’’lanjutnya.

Dalam rangka menyikapi kegaduhan yang terjadi di masyarakat terkait masih banyaknya ASN yang belum menerima hak serta ada pihak III yang belum dibayar pemerintah, maka DPRD Keerom membentuk Pansus Realisasi APBD 2020. (Arief/LPC)
Kegiatan kunjungan Pansus ke SKPD di lingkungan Pemkab Keerom belum lama ini. (Arief/LintasPapua.Com)

Ia menambahkan, bilamana semua data yang ada telah terkumpul maka selanjutnya Pansus akan membawa ke DPRD untuk segera melakukan pleno. ‘’Hasil dari kunjungan dan kerja pansusu ini akan kita bawa ke pleno untuk selanjutnya kita bahas dan simpulkan, bilamana ada hal yang perlu tindaklanjuti maka kami akan merekmendasikan untuk tindak lanjutnya seperti apa baik ke Pemkab atau lainnya,’’tambahnya.

Soal rasa pesimis dan apriori masyarakat terhadap kerja Pansus, Kanesius yang juga kader dari Partai Golkar Dapil III ini mengemukakan harapannya agar masyarakat mendukung Pansus. Karena tujuan dari pansus tak lain adalah untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada dan membelit keerom belakangan ini.

‘’Saya minta kepada masyarakat untuk sabar dan menaruh kepercayaan kepada kami, kalau masyarakat memiliki data tentang apa yang kamui butuhkan terkait realisasi APBD, kami silakan untuk disampaikan kepada kami di DPRD Keerom. selanjutnya data tersebut akan kami sandingkan dengan data yang kita punya agar kita bisa sampaikan kepada pemerintah rekomendasu yang lebih lengkap dan valid, kami dari Pansus tetap terbuka kepada masukan dari masyarakat,’’pungkasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here