LMA Puncak Sikapi Keputusan Lima Perwakilan Adat Masuk Bomberay : Stop Buat Tim Tandingan Untuk Provinsi Papua  Tengah

0
238
Wakil Ketua LMA Kabupaten Puncak Denilson Wonda, saat di wawancara. (ISTIMEWA)

Denilson Wonda Sampaikan Hingga Saat ini Tujuh Suku di Timika Masuk Dalam Wilayah Meepago bukan Bomberay

TIMIKA (LINTAS PAPUA) –  Keputusan lima perwakilan adat yang sepakat untuk masuk dalam wilayah Bomberay,yang disampaikan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, kemarin, dan ingin membentuk Provinsi Papua Tengah, ditantang oleh Wakil Ketua LMA Kabupaten Puncak Denilson Wonda.

Dirinya menilai langkah yang dilakukan oleh Bupati Mimika dan timnya, justru akan menghambat pembentukan daerah otonom baru Provinsi papua Tengah, yang sudah diperjuangkan oleh tim sebelumnya, bahkan sudah sampai ke DPR-RI atau Jakarta.

Lanjut Denilson Wonda, berbicara soal tujuh suku di wilayah Kabupaten Mimika, diantaranya Komoro dan Amungme, Damal, Dani, Moni dan Nduga, Mee, sebenarnya secara kultur, adat istiadat, sosial budaya, ada kemiripan  dengan wilayah adat Meepago, atas dasar hubungan adat tersebut, maka dibentuklah wilayah Provinsi Papua Tengah,yang beribu Kota di Timika, jika masuk ke wilayah Bomberay, maka adat akan bedah jauh.

“Tujuh suku ini sudah ada sejak turun temurun, adat istiadat, hubungan kekerabatan, kami dekat ke wilayah Meepago, bukan masuk ke wilayah Bomberay, jika ke Bomberay,justru akan bedah jauh lagi, karena wilayah Bomberay itu masuk wilayah Kaimana dan Fak-fak,”tuturnya.

Kata Wonda, Apalagi dengan penambahan wilayah adat Fak-fak dan Kaimana, sudah tentu tim pembentukan pemekaran Provinsi Papua Tengah akan dibentuk ulang lagi, padahal tim pertama sudah ada sejak 2019 lalu.

“Saya heran, kok sudah ada tim yang sudah dibentuk untuk mengatur Provisi papua tengah, yang terdiri dari beberapa Bupati di wilayah Meepago, dan sudah perjuangkan sampai ke jakarta, ternyata mereka bentuk tim baru lagi, sama saja mulai dari nol lagi, bahkan bisa tidak jalan,” ungkapnya, di Timika.

Dijelaskan oleh Denilson Wonda, Tim pertama yang sudah dibentuk, sejak 2019 lalu,terdiri dari beberapa Bupati di wilayah Meepago, diantaranya Bupati Puncak, Nabire, Paniai, Timika, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan semua sudah bekerja dan sedang jalan, untuk lahirnya Provinsi Papua Tengah, dengan ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Timika, bahkan sudah masuk dalam kajian akademisi maupun kajian politik, guna memenuhi syarat Provinsi Papua Tengah, dan perjuangan tersebut, masih berjalan dan sudah masuk ke DPR-RI, tinggal menantikan Presiden mencabut moratoriumnya, maka proses pembentukan Provinsi Papua bisa terwujud.

“Kita ikuti perjuangan dari tim pertama, jangan buat tim lain lagi, kita sendiri saja tidak bersatu, bagaimana kami mau perjuangan Provinsi Papua tengah, karena perjuangan ini, perlu kekuatan besar,” jelasnya.

Lanjut Denilson, jika dibentuk tim lain lagi, maka perjuangan pembentukan Provinsi Papua tengah, justru akan lambat, karena banyak tim, seyogianya, semua mendukung tim yang dibentuk pertama, semua elit politik perlu bersatu, jangan pecah, sehingga kekuatan untuk membongkar kekuatan Jakarta bisa lebih kuat.

“jika kita bersatu, maka perjuangan ke Jakarta, akan lebih cepat, kalau buat begini, jangan kaget, Provinsi Papua Tengah akan lambat lagi, Jakarta akan melihat bahwa kita tidak bersatu,” tegasnya.

Untuk itu, Kata Denilson Wonda, semua elit politik, maupun kepala suku, harusnya bersatu, mendukung tim yang pertama, jangan bedah suara, atau bentuk tim tandingan, soal siapa pemimpin, itu dipikirkan nanti, yang utama adalah semua sepakat agar Provinsi Papua tengah jadi, dalam waktu yang tidak terlalu lama. (Cak/***)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here