Terkait Pemalangan OPD, DPRD Pertanyakan Pemkab Keerom

0
200
Ketua Komisi A DPRD Keerom, Iwan Siswanto.. (Arief/LPC)

Iwan Siswanto : Semua Kegiatan Sudah Ada Anggarannya di APBD 2020

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Pemalangan kantor – kantor pemerintah dalam hal ini SKPD/OPD di lingkungan Pemkab Keerom yang berdampak pada pelayanan publik, menjadi sorotan DPRD Keerom.

Meskipun secara resmi lembaga ‘wakil rakyat’ tersebut baru akan mengambil sikap beberapa hari kedepan, namun secara personal (perorangan), beberapa anggota DPRD Keerom telah menyuarakan agar masalah yang membelit kabupaten tapal batas negeri ini bisa segera diselesaikan oleh pimpinan daerah Kabupaten Keerom yang saat ini masih dikomandani Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM.

H. Syahabuddin, SP, MSi. Wakil dari fraksi dan Partai Golongan Karya yang kesehariannya juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Keerom. (Arief /LPC)

Salah satunya dari H. Syahabuddin, SP, MSi. Wakil dari fraksi dan Partai Golongan Karya yang kesehariannya juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Keerom ini, meminta agar Pemkab Keerom sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya adalah harus memastikan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat harus tetap berjalan.

‘’Bagaimanapun suatu pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat itu menjadi prioritas, demikian juga pembinaan aparatur. Buat DPRD Keerom, pemerintah harus tetap berjalan tidak boleh stag dan harus tetap melayani masyarakat apalagi bidang-bidang yang terkait dengan publik,’’ujarnya.

Atas kondisi saat ini, maka pihak DPRD akan meminta penjelasan secara kepada Pemkab Keerom. ‘’Kita ingin jawaban pemerintah yang tegas, kenapa situasi ini bisa terjadi, banyak ASN yang demo, dinas dipalang, kita mau cari tahu ketegasan pemerintah soal penyebabnya ini apa?. Kalau kita lihat di media massa dan medsos ini kan masih tidak resmi, kita ingin mencari penjelasan formal dari pemerintah ini penyebabnya apa?,’’lanjutnya.

Soal kemungkinan kekuarangan anggaran dari Pemkab Keerom untuk memenuhi tuntutan ASN, ia juga merasa heran.

‘’Pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2020 mestinya juga berjalan dan tak perlu ada riak-riak seperti ini, mengingat misalnya pada penyusunan APBD 2020 semua neraca kita lihat balance (seimbang, red), bahkan saat APBD perubahan itu ‘kan balance dan baik-baik saja. Artinya tak ada kegiatan yang tak ada anggarannya, tak ada apapun yang menjadi kewajiban pemerintah tak disertai anggaran, itu kesepakatan pemerintah dan DPRD tetapi kemudian di tataran pelaksanaan terjadi riak seperti ini kita pasti perlu mendapat penjelasan langsung dari pemerintah ini yang kita minta, pemerintah harus berjalan tak boleh stag, itu sudah menjadi kewajiban,’’ tegasnya.

Ia mengingatkan agar masalah yang ada ini segera diatasi. ‘’Kalau memang ada masalah ya harus diatasi, karena yang paling relevan mengatasi ini ya pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, tanggungjawab, untuk menjalankan roda pemerintahan Kab Keerom, tentu dalam hal ini dikomandani Bupati Kabupaten Keerom saat ini, bpk. Markum (Muh. Markum, SH, MH, MM – red),’’tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Keerom periode sebelumnya ini juga mengingatkan agar penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme yang ada. ‘’Kalau memang masalah anggaran ya diselesaikan dengan mekanisme anggaran, kalau itu memang perlu dijelaskan ya dijelaskan, intinya harus diselesaikan, ini kan ada masalah, masalah diselesaikan karena ini bentuk tanggungjawab,’’tegasnya.

Ia juga membenarkan saat ini anggota-anggota DPRD telah memunculkan wacana untuk mempertanyakan masalah ini kepada Pemkab Keerom, kemungkinan melalui mekanisme Pansus.

‘’Poin saya, tolong persoalan ini diselesaikan, jangan dibiarkan, dijelaskan, jangan sampai kesannya kita lepas tangan, sehingga semua pihak jadi bingung. Karena kita tidak tahu upaya upaya apa yang telah dilakukan menyelesaikan persoalan, beliau bupati aktif, menyiasakan masalah itu tidak baik, kalau diselesaikan itu ‘kan lebih elegan,’’paparnya.

Suara yang tak jauh berbeda disampaikan oleh Wakil dari Partai Perindo yang juga Ketua Komisi A DPRD Keerom, Iwan Siswanto.

‘’Sebenarnya masalah ini yang timbul juga kebetulan paska Pilkada sebenarnya tak perlu terjadi, dan ini menjadi tanggungjawab penuh bupati dan wakil bupati. Karena DPRD telah syahkan APBD, persetujuan penganggaran sudah final pada anggaran tahun 2020, seluruhnya kegiatan semuanya sudah dianggarkan,’’ujarnya.

Sementara sebagai pengguna anggaran adalah Pemkab Keerom. ‘’Artinya marilah Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran, marilah sama-sama lihat masalahnya itu dimana, kalau dikatakan anggarannya tidak ada, seharusnya itu juga disampaikan ke DPRD, kondisi ini seperti apa. Kalau diam-diam saja, kita juga jadi timbul pertanyaan,’’ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa DPRD Keerom akan menggelar Paripurna untuk dibuatkan mekanisme lembaga untuk menanyakan kondisi Keerom secara resmin ke Pemkab Keerom.

‘’Dalam waktu dekat, saya sebagai salah satu saja anggota DPRD, juga beberapa teman anggota lain dan fraksi, telah mendorong untuk segera terbentuk semacam pansus interpelasi atau angket dan seterusnya. Intinya kita ingin penjelasan pemerintah dan mendorong agar pelayanan kepada masyarakat tak boleh terganggu,’’ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono, SE, yang ditemui awak media menjelang paripurna mengemukakan bahwa sikap resmi DPRD baru akan dibahas dalam paripurna tersebut. ‘’Nanti hasilnya akan kita sampaikan besok, (hari ini, red),’’ujarnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here