Hak Tak Kunjung Dibayar, Guru- Guru di Keerom Laporkan Bupati ke Polisi

0
343

Para guru yang membuat laporan ke kepolisian tentang hak-hak mereka yang belum dibayarkan, mereka melapor ke SPKT Polres Keerom, pada Kamis (21/1/2021).

Perwakilan Guru : Kami Bosan Hanya Terima Janji, Maka Kami Ambil Jalur Hukum

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Menyadari bahwa tuntutan mereka tentang hak-hak mereka yang belum kunjung dibayarkan, maka puluhan guru dari tingkat PAUD hingga SLTP di Kabupaten Keerom akhirnya mendatangi SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) Polres Keerom untuk mengadukan Bupati Keerom.

Para guru melaporkan keluhan mereka tersebut di Polres Keerom, Kampung Asyaman, Arso Swakarsa, Keerom pada Kamis (21/1/2021).

Para guru yang melaporkan dalam pengaduannya yang dihadapi petugas SPKT Polres Keerom menyebutkan bahwa, laporan tersebut terpaksa mereka lakukan karena tuntutan mereka dan upaya yang mereka lakukan dengan cara damai belum menemui jalan keluar.

Usai diterima laporannya, para guru kemudian mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian akan berupaya melakukan mediasi dengan pihak terlapor, yaitu Bupati Keerom dan Kepala BPKAD Keerom.

Kepada wartawan, salah satu guru yang melaporkan kejadian tersebut, Edi Yonathan, SPd, yang juga perwakilan para guru, mengemukakan bahwa tujuan mereka mendatangi Polres Keerom adalah untuk melaporkan Bupati Keerom dan Kepala BPKAD Keerom yang belum membayarkan hak-hak mereka.

‘’Kenapa kami melapor ke polisi, pertama karena kami sudah bosan menuntut hak kami dengan aksi demo damai yang sudah beberapa kali dilakukan namun tak kunjung ada solusi dan jawaban. Bahkan kami sudah beberapa kali dimediasi dengan kepala BPKAD Keerom namun hanya janji-janji bohong saja yang diucapkan,’’ujarnya.

Ditambahkan, langkah tersebut dilakukan karena para guru sudah bosan hanya dapat janji-janji saja. ‘’Langkah awal kami telah lakukan mediasi, dengan harapan Pemkab Keerom khususnya Bupati, Muh. Markum, punya hati untuk bertanggungjawab merealisasikan dan membayar hak kami. Karena tak kunjung ada kejelasan maka kami mengambil langkah jalur hokum seperti ini,’’jelasnya.

Ia menjelaskan hak-hak guru yang belum dibayar diperkirakan totalnya mencapai Rp. 13 milliar yang terdiri dari Tunjangan Kinerja sebanyak 2 triwulan (6 bulan), sertifikasi dan tunjangan khusus triwulan 4, serta dana BOP atau bantuan operasional pendidikan.

Sementara atas laporan tersebut, petugas kepolisian yang bertugas di SPKT Keerom, Ipda Daniel Tiala, SH, mengemukakan bahwa atas laporan yang ada maka pihak kepolisian sebagai langkah awal akan melakukan mediasi dengan pihak yang dilaporkan.

‘’Mediasi ini akan dilakukan dengan batas waktu seminggu, itu berarti hingga rabu minggu depan,’’ujarnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here