LSM Barapen Papua Sikapi KUA-PPAS, John Wicklif Tegai Pastikan Telah Dibahas Sesuai Permendagri 90/2019

0
118
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM., saat di wawancara. (Irfan / LintasPapua.Com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang telah ditandatangani oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, saat Rapat Paripurna beberapa waktu lalu, mendapat sorotan dari Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Provinsi Papua, Edison Suebu.

Hal itu akibat dugaan atas ditemukannya dokumen yang menjiplak Kabupaten Pekalongan dan Kota Jayapura di dalam daftar.
Edison Suebu menjelaskan, penolakan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2021 oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari dua fraksi menandakan bahwa kredibilitas dan profesionalitas SDM di Bappeda perlu dipertanyakan.

Menurutnya, penyusunan dokumen KUA-PPAS bukanlah hal baru bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaliber Bappeda.

“Kalau soal itu kan saya baru dengar juga, makanya kitong sayangkan. Kenapa persoalan itu disamakan dengan Kabupaten Jayapura. Kenapa dorang tra punya ide dan gagasan tersendiri. Berarti kan mereka ini tidak punya kemampuan, sehingga terjadilah menjiplak kepada daerah lain (Kota Pekalongan),” jelas Edison kepada wartawan media online ini via telepon seluler, kemarin.
Lanjutnya, Edison mengatakan realitas sosial dan ekonomi politik di Kota Pekalongan dengan Kabupaten Jayapura sangatlah berbeda jauh ibarat langit dan bumi.

“Mereka inikan semua pejabat-pejabat yang sebenarnya, tapi pejabat politik yang semuanya ditunjuk-tunjuk. Maka nya tidak tahu orang bilang karbitan, artinya masak paksa atau dipaksakan, jadi dalamnya cepat membusuk,” terangnya.

“Ini persoalan yang sangat serius sehingga perlu dibijaki oleh kepala daerah untuk melakukan evaluasi secara totalitas terhadap aparatur di lingkup Bappeda Kabupaten Jayapura,” sambung Edi Suebu.

Menurutnya, ini bukan soal sengaja atau tidak sengaja, tapi lebih daripada itu dan ini sudah menjadi disdiskursus (wacana) yang sudah dikonsumsi oleh publik Kabupaten Jayapura.

“Loh kenapa Kabupaten Jayapura ini kabupaten yang besar kok disamakan dengan Pekalongan, baru dia punya nilai-nilai kan beda dengan Pekalongan seperti anggarannya. Atas dasar apa dong pake Pekalongan,” tuturnya.

“Itu sangat memalukan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kami cuma sayangkan saja sampai hal itu terjadi,” tukas Edi Suebu.

Secara Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura John Wicklif Tegai mengatakan, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 sesuai arahan Permendagri 90/2019 disusun oleh BPKAD.

“Itu saja ade, kk tidak mau komen untuk sesuatu yang tidak jelas. Maaf, kk no komen. Biar saja anggota dewan mau ngomong apa, yang penting kita kerja sesuai aturan,” ucapnya saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here