Rapat Dengar Pendapat Otsus Papua Majelis Rakyat Papua (MRP) 2020 : Ada Agenda Separatisme ???, Oleh : Ridwan al-Makassary

0
1521
Pasukan Brimob Polda Papua, saat megamankan pengibaran Bendera Bintang Kejora yang menuntut Papua Merdeka depan Kantor Majelis Rakyat Papua pada tanggal 16 November 2009. Hingga kini gerakan rakyat masih terus terlihat, sehingga Pemerintah Perlu Memberikan Perhatian dan Solusi atas Persoalan Papua. (Eveerth Joumilena / lintaspapua.com)

RAPAT DENGAR PENDAPAT OTSUS PAPUA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) 2020: ADA AGENDA SEPARATISME ?

Oleh : Ridwan al-Makassary

Rapat Dengan Pendapat Otonomi Khusus (RDP Otsus) Papua oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) telah membuahkan resistensi masyarakat Pro Otsus dan ujungnya gagal diwujudkan di sejumlah wilayah Adat Papua. MRP, sejatinya, telah mengagendakan RDP dengan stakeholders (pemangku kepentingan) dari sepuluh kabupaten di wilayah Adat Lapago, yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak Ilaga, Maberamo Tengah dan Puncak Jaya. RDP tersebut rencananya akan dilangsungkan di Wamena pada 17-18 November 2020, dan juga di sejumlah wilayah Adat lainnya. Untuk melaksanakan misinya tersebut, tim MRP yang berjumlah 36 orang tersebut telah terbang menuju Wamena pada 15 November 2020, Minggu.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menghadiri acara syukuran HUT Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dilaksankan di kantor MRP Papua, Wahno, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Pada Selasa (05/11/2019). (ISTIMEWA)
Pasukan Brimob Polda Papua, saat megamankan pengibaran Bendera Bintang Kejora yang menuntut Papua Merdeka depan Kantor Majelis Rakyat Papua pada tanggal 16 November 2009. Hingga kini gerakan rakyat masih terus terlihat, sehingga Pemerintah Perlu Memberikan Perhatian dan Solusi atas Persoalan Papua. (Eveerth Joumilena / lintaspapua.com)

Namun, Tim RDP MRP telah dihadang oleh pendukung Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wamena di bandara Wamena, yang mendukung otonomi khusus Papua untuk dilanjutkan. Bagi LMA Wamena, RDP MRP tersebut dipandang akan menyuarakan referendum untuk Papua merdeka.

Akhirnya, setelah tertahan 6 jam di bandara, dan pertimbangan keamanan serta niatan menjauhi konflik horizontal, tim MRP memutuskan kembali ke Jayapura.

Sama halnya, RDP OTSUS Papua oleh MRP di Merauke juga batal digelar, oleh karena adanya penolakan lantaran ada isu penyuaraan referendum dalam kegiatan tersebut. Bahkan, dalam kasus terakhir dua anggota MRP Papua sempat diamankan pihak pengampu keamanan sebelum kembali dilepaskan.

Entry point dua kasus di atas menunjukkan bahwa wacana Otsus Papua telah menjadi satu isu sensiitif, yang diperebutkan oleh pihak pendukung Otsus Papua, yang pro NKRI, dan pihak penentang Otsus, yang digerakkan nasionalis Papua merdeka. Berbagai pro dan kontra atas kasus di atas, yang diframing oleh masing-masing pendukung. Kontroversi pemberitaan tersebut dapat dibaca di berbagai media online, dipolitisasi masing-masing pendukung untuk mengunggulkan framingnya semata-mata dalam upaya memenangkan opini publik di tanah air. Tidak terkecuali, para “pembela” Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah air yang mengklaim negara telah melakukan kriminalisasi dan juga mengekang kebebasan berpendapat orang asli Papua. Sesuatu yang bisa diperdebatkan (debatable).

Karenanya, penulis berpandangan bahwa penolakan sebagian pihak pendukung Otsus Papua terhadap RDP Otsus Papua oleh MRP karena RDP otsus tersebut dinilai akan menyuarakan referendum untuk agenda Papua merdeka.

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw ,SE mengatakan akan menindak lanjuti usulan yang dihasilkan dari, kegiatan Rapat Dengar Pendapat tentang pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati , Walikota, Wakil Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bersama stakeholder yang digelar Majelis Rakyat Papua,(MRP) di hotel Sunny Garden Sentani, kamis (27/2/2020). (https://dpr-papua.go.id/ketua-dprp-hasil-rapat-dengar-pendapat-mrp-siap-ditindaklanjuti-dprp/)

Dalam praktisnya, untuk memahami kompleksitas Rapat Dengar Pendapat Otsus Papua tersebut, tulisan ini akan menjelaskan: pertama, sejarah dan status Otsus Papua, kedua, upaya nasionalis Papua menyuarakan kegagalan Otsus, ketiga, masa depan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah dan Status Otsus Papua

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2001, Papua telah ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) yang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2002. Peraturan ini, sejatinya, diandaikan agar masyarakat Papua berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan regional, isu-isu strategis seperti mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dengan menghormati kesetaraan serta keragaman.

Ini juga menyangkut pelestarian budaya dan lingkungan alam di Papua. Singkatnya, Otsus menekankan bahwa rasa hormat terhadap budaya dan pelestarian budaya perlu ditegakkan, sementara itu memberikan Papua beberapa kebebasan dalam kegiatan politik dan ekonomi mereka.

Sejarah Otsus di Papua terbilang sangat kompleks. Tidak dipungkiri bahwa Otsus diterapkan di Papua beberapa tahun setelah penggulingan rezim Suharto dan setelah masyarakat Papua mengalami memoria passionis(ingatan akan kekelaman) terkait dengan tindakan pemerintah Orba yang menggunakan pendekatan kekerasan.

Terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang membagi provinsi menjadi dua telah menyebabkan banyak suara nasionalis Papua yang menyerukan penolakan bahkan mendesakkan kemerdekaan. Bahkan, pihak nasionalis Papua menilai bahwa implementasi Otsus adalah upaya untuk membungkam ekspresi untuk hak menentukan nasib sendiri. Terlepas dari kontroversi tersebut, Otonomi ini mesti dipahami sebagai hasil dari dialog panjang untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) untuk penyelesaian konflik Papua.

Pada Juli 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, menggantikan Gus Dur. Pemerintahan Megawati, yang sepertinya mewarisi imajinasi Sukarno tentang keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke, bersikap keras terhadap nasionalis Papua. Dalam pidato pada 17 Agustus 2001, Megawati meminta maaf atas perlakuan pemerintah Indonesia terhadap Papua dan bersikeras bahwa akan mencari keadilan untuk peristiwa masa lalu.

Namun, dia secara tegas menolak kemerdekaan Papua dan mendukung satuan NKRI. Dalam praktiknya, Megawati telah mendukung langkah-langkah militer untuk melemahkan nasionalisme Papua dan mendukung penerapan Otonomi Khusus untuk Papua. Bahkan, pada masa jabatannya, Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) telah membunuh Ketua PDP, Theys Eluway, pada November 2001.

Pada Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terpilih sebagai presiden Indonesia menggantikan Megawati. Dia berjanji untuk menerapkan otonomi khusus dan menjanjikan pendekatan non-militer untuk mengakhiri konflik di Papua. Setelah kontroversi mengenai pembagian Papua menjadi tiga provinsi oleh pengadilan konstitusi, SBY meresmikan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah lama tertunda. Namun, sampai saat ini wewenang MRP terbatas pada masalah yang berkaitan dengan adat (adat istiadat), agama dan wanita. Singkatnya, MRP adalah sebuah lembaga simbolis tanpa kekuatan politik. Pada akhirnya, ada pandangan bahwa hanya orang yang setia kepada Indonesia yang bekerja di lembaga itu.

Namun, dewasa ini dari informasi yang penulis dapatkan ada kecurigaan bahwa terdapat personil tim MRP Provinsi Papua, periode jilid 3, yang tampaknya hadir dengan nasionalisme ganda, di mana satu sisi tegak memperjuangkan tupoksinya, namun sisi lain telah memfasilitasi agenda-agenda terselubung separatisme. Namun, sejauh mana infiltrasi ideologi nasionalisme Papua di tubuh MRP perlu kajian yang lebih jauh. Sayangnya, MRP tampaknya terlibat dalam menyuarakan isu penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II.

Bagaimana status Otsus Papua Jilid II setelah berakhir Desember tahun depan? Sejauh ini pihak nasionalis dan simpatisan Papua merdeka mengklaim bahwa Otsus telah gagal sehingga tidak perlu diperpanjang dan ditawarkan referendum untuk penentuan self-determination.

Sementara secara de jure (hukum yang berlaku), pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perpanjangan Otsus Papua. Mahfud MD, Menkopulhulkam, menyatakan bahwa Otsus tak bisa diperpanjang karena hal itu adalah sebuah kebijakan yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Menurut Mahfud, “Saya tegaskan tidak ada perpanjangan Otsus Papua karena keberlakuan Otsus itu memang tidak perlu diperpanjang.

Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Tidak ada perpanjangan, tidak ada perpendekan”. Menurut Mahfud lebih jauh, “Otsus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif. Sekarang kita bicara dananya karena dana itu akan berakhir tahun depan”. Jadi, Kesimpulannya adalah berdasarkan UU Otsus tahun 2001 yang berlaku tidak ada justifikasi bahwa Otsus akan dihentikan setelah berakhirnya Otsus Desember tahun depan.

Nasionalis Papua menyuarakan Penolakan Otsus Papua

Bagi nasionalis Papua, Otsus dituding telah gagal dan hanyalah “gula-gula” dari Jakarta untuk menggagalkan aspirasi kemerdekaan Papua. Karenanya, sejauh ini, wacana penolakan Otsus Papua jilid II Papua sangat mengemuka oleh para nasionalis dan simpatisan Papua merdeka. Upaya tersebut kuat disuarakan baik secara offline, termasuk di berbagai media online dan media sosial para pendukung dan simpatisan Papua merdeka. Berbagai macam aksi penolakan, oleh berbagai agensi yang pro Papua merdeka telah mengumandangkan kegagalan Otsus dan meminta diadakannya referendum penentuan nasib Papua.

Misalnya, Dewan Gereja Papua (WPCC) mengklaim Otsus jilid II dirancang secara sepihak oleh Jakarta dan telah mengeluarkan refleksi tahunan berjudul “Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia sudah mati”. ULMWP, bahkan, mengeluarkan rilis, “Rakyat Papua telah bersepakat menolak pemberlakuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus jilid II dan meminta pemerintah segera mengelar referendum bagi West Papua itu sebagai solusinya”. Intinya, para nasionalis Papua menilai Otsus telah gagal dan mengharapkan referendum untuk penentuan masa depan Papua.

Belakangan, kegiatan RDP Otsus Papua yang dinisiasi MRP Papua, untuk beberapa derajat, dipandang mewakili kepentingan nasionalis Papua merdeka seperti yang telah dimulai dengan RDP Otsus di Manokwari. Misalnya, pada RDP Otsus yang dilakukan oleh MRP Papua Barat telah dijadikan kendaraan oleh para peserta RDP untuk menyuarakan referendum total bagi Papua dan menolak perpanjangan Otsus.

Karenanya, sinyalemen akan penggunaan RDP Otsus sebagai kendaraan yang resmi untuk menyuarakan isu referendum telah membangkitkan resistensi dan penolakan pendukung Otsus Papua dilanjutkan. Penolakan terhadap RDP terjadi disejumlah wilayah. Di Jayapura, agenda RDP ditolak oleh sejumlah komponen masyarakat, termasuk Barisan Merah Putih.

Sedangkan, tim MRP di wilayah Sarmi dan Keerom telah ditolak oleh Bupati Jayapura. Singkatnya, pembubaran dilakukan pendukung NKRI dan kepolisian yang merujuk Maklumat Kapolda Papua Nomor: Mak/1/Xl/2020 sebagai dasar pembubaran acara evaluasi otonomi khusus yang akan habis tahun depan setelah berlaku 20 tahun. Penolakan tersebut tampaknya cukup beralasan karena dalam rencana kegiatan di Merauke, terdapat ‘buku kuning’ yang ditemukan dalam penggerebekan, yang diklaim oleh polisi berisi pedoman dasar negara Republik Federal Papua Barat.

Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI

Papua adalah wilayah yang mengalami konflik berlarut-larut antara nasionalis Papua yang meragukan keabasahan integrasi Papua ke NKRI sejak resmi Papua dinyatakan bagian dari Indonesia paska referendum 1969.

Karenanya, nasionalis Papua tidak henti-hentinya bermanuver untuk mendelegitimasi eksistensi Papua dalam bingkai NKRI, termasuk dalam kegiatan RDP Otsus oleh MRP Papua dan Papua Barat. Upaya menyabotase RDP yang absah untuk penyuaran referendum telah menimbulkan kemarahan, resistensi dan penolakan dari pendukung NKRI. Di sini, kita tidak bisa mengklaim bahwa penolakan Otsus adalah aspirasi seluruh rakyat Papua, karena sejak awal berintegrasinya Papua hingga sekarang terdapat barisan Merah Putih yang setia dengan NKRI. Bahkan, beberapa pejuang dari Papua telah berjuang untuk kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda.

Penulis berpandangan bahwa terdapat kompleksitas pelaksaan RDP Otsus karena tampaknya RDP Otsus tersebut hendak dijadikan kendaraan untuk menyuarakan referendum secara resmi oleh badan yang sah yang dibentuk sebagai produk Otsus Papua. Kareananya, penulis menilai bahwa saat ini hingga setahun ke depan, termasuk menyambut hari “kemerdekaan” Papua pada 1 Desember, suara-suara kegagalan Otsus dan meminta referendum akan semakin nyaring berkumnadang. Kemungkinan akan terjadinya gesekan, ketegangan dan konflik skala kecil antara pihak Pro NKRI dan pro Papua merdeka mungkin akan terjadi di lapangan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama juga di era Covid-19 yang belum berakhir, mungkin MRP Papua dan Papua Barat memikirkan ulang rencana RDP Otsus Papua untuk dilaksanakan, jika tidak bisa meyakinkan publik yang terpecah bahwa RDP bisa berjalan dengan adil dan tidak disabotase oleh pihak nasionalis Papua merdeka.

Penulis: Pekerja perdamaian, founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia. (Foto Pribadi)

Selain itu, pemerintah setempat dan juga aparat penegak hukum mesti bisa memberikan rasa aman bagi semua warga yang berada dalam wilayang kewenangan hukum di Papua. Pendekatan refresif mesti dijauhi dan diganti dengan pendekatan dialog perdamaian dan pendekatan hati untuk menghindari pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa dari kedua pihak yang saling memperjuangkan agenda perjuangannya. Damai Papua Damai Indonesia.

(Penulis adalah Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI), Pandangan berikut bersifat pandangan personal dan tidak mencerminkan sikap lembaga secara resmi.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here