PT Freeport Indonesia Akan Rehabilitasi 3.810 Hektare Lahan Kritis di Kabupaten Jayapura

0
222
Foto bersama antara pihak PT Freeport Indonesia, Ondofolo Kampung Sereh Yanto Eluay dan juga para peserta sosialisasi. (Irfan /LPC)

Dari Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Jayapura

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – PT. Freeport Indonesia (PTFI) akan bekerjasama dengan masyarakat adat untuk merehabilitasi 3.810 hektare (ha) lahan kritis yang ada di Kabupaten/Kota Jayapura tahun 2021 nanti.
Lahan kritis ini meliputi 5 distrik di Kabupaten Jayapura dan 5 distrik di Kota Jayapura dengan cakupan kurang lebih 40 kampung.

“Mulainya tahun depan, kalau kita lihat tadi sudah ada presentasi di tahun 2021 nanti,” kata Wakil Presiden Bidang Lingkungan Hidup PT Freeport Indonesia (PTFI), Andi Mukhsia kepada wartawan usai kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Jayapura yang dihelat oleh PT Freeport Indonesia, di Obhe Igwa-igwa Ondikeleuw Haleufoiteuw Hele Wabhouw, Jalan Bisteur Pos, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (23/11/2020) siang.

“Jadi ini satu dari beberapa tahapan rehabilitasi lahan kritis yang merupakan kewajiban PT Freeport sebenarnya, karena kami ada ijin pinjam pakai kawasan hutan di daerah tambang yaitu di Grasberg-Mimika. Lokasinya sebenarnya harus dekat dengan lokasi tambang, tapi kita sudah cari bersama-sama BPDASHL tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan, lalu dari pemerintah mencarikan lokasinya di daerah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura,” tambahnya.

Andi Mukhsia menjelaskan rehabilitasi lahan kritis ini merupakan bentuk kerja sama antara pihak PT. Freeport, karena ada ijin pakai lahan di Gresberg di Timika. Namun untuk lokasi rehabilitasi yang di cari di sekitar tambang tidak ditemukan, maka pemerintah mencarikan lokasi di daerah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dengan total areal yang akan di rehabilitasi sebanyak 3810 hektar are yang berada di 10 Distrik dan 40 kampung yang tersebar di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura.
“Targetnya ini penanaman itu bisa dalam satu tahun hingga bisa selesai, tanamannya tanaman endemik yang bisa tumbuh di sini, yang disukai oleh masyarakat setempat dan akan melibatkan masyarakat adat di level kampung,” katanya saat didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan PT Freeport Indonesia di Jayapura, Anderson Worabai.

Selain itu, Andi Mukhsia kembali menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini juga sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat agar mereka dapat memahami latar belakang dan tujuan dari program rehabilitasi lahan dari PT Freeport Indonesia.

“Kita juga berterimakasih kepada pak Ondo Yanto Eluay dan BPDASHL, yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dari 10 distrik yang di maksud itu ada 5 distrik di Kota Jayapura dan 5 distrik lainnya berada di Kabupaten Jayapura, dimana PT Freeport sendiri memiliki standar yang di tentukan oleh pemerintah untuk besaran biaya yang dibutuhkan oleh Freeport dalam menunjang program rehabilitasi lahan kritis ini.

“Kita ada standarnya yang di berikan oleh pemerintah yabg menjadi acuan Rancangan Teknis atau Ranteks kita, tetapi akan di sesuaikan dengan pasaran di wilayah setempat. Sehingga tim juga lakukan survey untuk mencari berapa harga pasaran bibit tanaman,” tuturnya.

Dengan demikian, program rehabilitasi lahan kritis yang di pusatkan di dua wilayah ini akan mulai di kerjakan pada awal 2021 mendatang, dengan melihat daerah-daerah dengan potensi konflik lebih kecil untuk di kerjakan lebih dahulu.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay mengapresiasi langkah yang di ambil oleh PT Freeport Indonesia dengan pemulihan ekosisten di Cagar Alam Cycloop dengan mengembalikan lahan-lahan kristis tersebut agar bisa bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem dan manusia di sekitarnya.

“Pola dan teknis dalam program ini yaitu, melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dari 40 kampung yang ada,” imbuhnya.

Menurut Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua ini, penggunaan pola atau program seperti ini lebih bermanfaat bagi masyarakat, karena selama ini program-program seperti ini di berikan kepada pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat adat, sehingga sasarannya tidak tercapai.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Pemerintah Tingkat Distrik Sentani, Pemerintah Tingkat Distrik Waibhu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, sejumlah para Ondofolo/Khose pemilik hak ulayat, para tokoh adat, pemerhati lingkungan serta klub pecinta alam. (Irf)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here