Dua Kepala Daerah Tolak RDP, Begini Reaksi Anggota DPR Papua, Decky Nawipa

0
241

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Decky Nawipa angkat bicara terkait penolakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) oleh dua kepala Daerah di wilayah Tabi.

Menurut Nawipa, RDP yang akan dilakukan oleh MRP sudah sesuai dengan pasal yang tertuang dalam Pasal 77 Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2001.

Dia menegaskan, perintah UU Otsus yang tertuang dalam Pasal 77 sudah sangat jelas. Yakni, usulan perubahan UU Otsus harus dikembalikan ke rakyat Papua melalui RDP yang difasilitasi MRP.

“Tahapan yang sedang dibuat MRP ini menurut saya sangat tepat. Dan saya memberikan apresiasi karena itu perintah undang-undang yang harus dilakukan,” kata Nawipa kepada awak media di Jayapura, Sabtu (14/11).

Dia berpendapat, tidak tepat jika seseorang pejabat atau tokoh berbicara mengatasnamakan rakyat untuk menolak pelaksanaan RDP. Karena RDP itu tidak bisa diwakili melainkan langsung dari mulut rakyat Papua.

“Saya lebih setuju dengan mekanisme yang sedang dilakukan sesuai dengan amanat UU Otsus. MRP membuka kesempatan untuk RDP itu memberikan solusi yang tepat mengamanakan situasi hari ini untuk kedepan,” tuturnya.

Untuk itu lanjut Decky Nawipa, dirinya secara pribadi menyampaikan ke seluruh pihak untuk menghargai dan mengikuti proses yang sedang dilakukan oleh MRP dan DPRP.

“Apapun itu aspirasi masing-masing di lima wilayah adat kita rampungkan. Karena di Papua ini kita tidak bisa terus berbicara pro dan kontra. UU Otsus pemerintah pusat yang kasih, maka apapun yang rakyat rasakan selama 21 tahun ini, kita harus sampaikan ke pusat. Entah mau memberikan jawaban seperti apa itu tanggung jawab negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Decky meminta, pejabat atau siapapun dia tidak boleh berbicara mengatasnamakan rakyat Papua.

“Jangan karena pejabat pemerintah daerah, ondoafi atau kepala suku jadi harus bicara melarang seperti ini. Solusi yang tepat itu undang rakyat semua. Biarkan rakyat sendiri yang bicara. Kita jadi pejabat karena rakyat, kita jadi kepala suku karena rakyat juga. Kita jadi pemimpin agama juga karena adanya umat atau rakyat,” katanya.

Dengan momentum berakhirnya alokasi DAU jelas Nawipa, ini benar-benar harus dilaksanakan perintah undang-undang Otsus. Sehingga dengan demikian bisa menjaga nama baik negara. Dan juga akan mengantisipasi dan menjaga hal-hal yang akan terjadi kedepan terkait respon rakyat terhadap berakhirnya alokasi DAU 2 persen.

“Saya pada prinsipnya lebih setuju dan memberikan apresiasi terhadap tahapan yang sedang dilakukan oleh MRP dan DPRP. Itu memberikan solusi untuk prediksi Papua kedepan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menegaskan, pihaknya menolak dilaksanakannya RDP di wilayah adat dan pemerintahan Port Numbay,

Hal tersebut diungkapkan Walikota ketika membacakan kesimpulan hasil rapat koordinasi yang diikuti forkopimda kota Jayapura, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan para kepala kampung, Jumat, (13/11/2020).

Selain itu, kesimpulan lainnya yang dibacakan Walikota yaitu, pemerintah kota akan menyurati langsung kepada MRP dan Gubernur provinsi Papua tentang hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut.

“Otsus tetap lanjut di kota Jayapura, menolak referendum di kota Jayapura, harus dilaksanakan evaluasi secara total tentang pelaksanaan Otsus di wilayah Tanah Papua, dilakukan penegakan hukum atas pelaksanaan dana Otsus di wilayah kota Jayapura dan pemekaran Tabi Saireri harus diwujudkan,” katanya.

Hal tersebut didukung juga oleh Ketua LMA, George Awi, tokoh masyarakat, Thaha Alhamid, tokoh agama, para kepala kampung yang mengikuti rapat koordinasi tersebut, menyatakan mendukung keputusan Walikota, terkait rencana MRP yang akan menggelar RDPU.

(Gracio/lintaspapua.com)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here