Political Will Pemerintah Jadi Sandungan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua

0
128

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dr. Basir Rohrohmana berpendapat jika political will pemerintah menjadi sandungan lambatnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam melakukan penyeledikan pelanggaran HAM di Papua.

Dikatakan, Universitas Cenderawasih sebenarnya sudah memulai itu sejak tujuh tahun lalu karena dilihat dari kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Pelanggaran HAM berat masa lalu itu menjadi sandungan politik untuk menjadi konsumsi internasional terhadap Papua,” kata Basir, usai memberikan materi dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Penyusunan draf Perpres Tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), di Hotel Swissbell, Selasa, (10/11/2020).

Sehingga, kata Basir ini dilihat oleh Uncen dan kemudian didorong untuk dilakukan diskusi sampai dengan pembicaraan bersama Gubernur Papua.

“Sehingga kami berharap KKR ini bisa dirancang dalam satu bentuk pokok bahasan dan akan dibicarakan secara terbuka,” ujarnya.

“Seperti contoh hari ini, jadi kita sadar dan kira tidak bisa salahkan pemerintah karena situasi Papua kadang-kadang baik dan kadang-kadang bergoncang sedikit,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum Uncen itu menilai, yang terpenting adalah masalah pelanggaran HAM yang menjadi konsumsi politik untuk menggoyang Papua di dunia internasional harus dicatat baik-baik.

Untuk itu, pasal 46 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) betul-betul diwujudkan karena itu bagian dari amanat Otsus bahwa yang merupakan bagian dari menyelesaikan masalah Papua secara total.

“Itu harus, kita boleh bicara apa saja tetapi kalau ini tidak beres dia akan menjadi batu sandungan untuk yang lain,” jelasnya.

Kegiatan penyusunan draf Perpres Tentang KKR ini menurut Basri, bahwa kebijakan yang telah di susun cukup baik sehingga nanti akan di sosialisasikan kepada masyarakat. (Gracio / lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here