Antara Kemenangan Presiden Joe Biden, Isu Papua Merdeka dan Kebijakan Jokowi, Oleh : Marinus Yaung, S.IP, MA

0
1013
Presiden Jokowi dan Presiden Amerika, Joe Biden, saat masih menjadi Wakil Presiden Amerika dan berjumpa bersama. (ISTIMEWA)

Antara Kemenangan Joe Biden dan Isu Papua Merdeka

Oleh : Marinus Yaung, S.IP, MA

Selamat buat terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wapres AS ke – 46 saat ini.

Pengamat dan Pakar Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Fisip Universitas Cenderasih (Uncen) Papua, Marinus Yaung. (Richard Mayor/LINTASPAPUA.COM)

Soal isu Papua, Pemerintah AS sudah kehilangan dominasi dan kontrolnya terhadap isu Papua. Di era kepemimpinan Presiden Donald Trump 2016 – 2020, AS sudah kehilangan kontrol dan dominasinya terhadap isu Papua. Indikatornya terlihat jelas pada jatuhnya Freeport dalam kendali dan kontrol Presiden Jokowi tahun 2018.

Presiden Jokowi dan Presiden Amerika, Joe Biden, saat masih menjadi Wakil Presiden Amerika dan berjumpa bersama. (ISTIMEWA)

Dalam perspektif strategi keamanan dan geopolitik AS, Freeport di Mimika, Papua adalah negara dalam negara atau wilayah kedaulatan negara AS yang statusnya sama dengan Guam atau Republik Palau di Pasifik Barat Daya. Freeport di Mimika itu simbol hegemoni dan kedaulatan AS di Indonesia.

Namun simbol hegemoni dan kedaulatan AS ini pada akhirnya berakhir dan tinggal cerita di tangan Presiden Jokowi. Sejak 22 Desember 2018, Pemerintah AS sudah kehilangan kontrol dan hegemoninya atas isu Papua.

Presiden Trump dengan kebijakan luar negerinya yang bersifat merkantilisme dan isolasionis, membuat dia mengeluarkan kebijakan menarik AS keluar dari organisasi trans pacific partnership atau kemitraan perdagangan trans pasifik.

Kebijakan isolasionis ini seperti membuka pintu dan memberikan ” karpet merah ” kepada China untuk memasuki, mengontrol dan menghemoni kawasan Pasifik secara luas. Sehingga saat ini, seluruh kawasan Pasifik Selatan, termasuk negara – negara Melanesia seperti Vanuatu, PNG, Solomon Island dan Fiji, telah jatuh ke dalam cengkraman dan pelukan Presiden China Xi Jinping.

Sehingga perkembangan terkini di Pasifik Selatan, internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik, baik di MSG dan PIF, bergulir dalam kontrol dan kendali Presiden Xi Jinping. China saat ini yang berpotensi menjadikan isu Papua sebagai instrumen diplomasi untuk menekan Indonesia dalam menjamin kepentingan ekonomi dan investasinya.

Terpilihnya Joe Biden dari Partai Demokrat, menurut hemat saya, tidak akan bisa lagi ” menggoreng dan memainkan ” isu Papua seenaknya untuk menekan Indonesia seperti kebijakan – kebijakan Presiden AS sebelumnya. Amerika Serikat sudah kehilangan panggungnya dalam isu Papua saat ini.

Apakah yang dikuatir Dahlan Iskan, Fadli Zon, dan para pengamat Indonesia lainnya tentang isu Papua yang akan kembali memanas dalam hubungan bilateral AS – Indinesia di era Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, itu mungkin karena mereka kurang mengupdate perkembangan geipolitik di kawasan Pasifik Selatan saat ini.

Sehingga saya tiba pada kesimpulan bahwa, internasionalisasi isu Papua saat ini bukan lagi ditangan Presiden Joe Biden, tetapi berada di tangan Presiden China Xi Jinping.

Melalui Program pembangunan Belt and Road Initiative ( BRI ), China telah membangun infrastruktur besar – besaran di Negara Vanuatu dan Solomon Island. Dana kompensasi dari bantuan keuangan China, digunakan oleh Perdana Menteri Vanuatu Carlo Salwai dan Perdana Menteri Solomon Island Manasseh Sogavare untuk mengadvokasi dan menginternasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik, Afrika dan di sidang Majelis Umum PBB.

Kantor ULMWP di ibu kota Port Villa, Vanuatu, yang bersebelahan dengan areal perkantoran Perdana Menteri Vanuatu dibangun oleh Pemerintah China.

Jadi isu Papua di komunitas internasional saat ini ditentukan dikontrol oleh Beijing, bukan lagi oleh Washington. Era dominasi AS dalam isu Papua sudah selesai. Era global saat ini adalah Abad Asia. China adalah pemimpin Abad Asia. Isu Papua di Asia telah disetting dalam agenda dan kepentingan China ke depan.

Saya sekali lagi bisa memahami kekuatiran Dahlan Iskan, Fadli Zon dan beberapa pengamat Indonesia karena mereka masih menggunakan perspektif lama dalam membaca kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia dalam isu Papua.

Memang kalau saya boleh flassback sedikit pandangan saya ttg kebijakan AS terhadap isu Papua, kita sudah tauh bersama bahwa sejak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy berkuasa tahun 1960, AS mulai terlibat langsung dalam konflik Papua. Namun isu Papua sejak era Kennedy sampai Presiden Trump 2016 – 2020, isu Papua hanya digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan diplomasi AS untuk menjaga dan merawat kepentingan nasionalnya dengan Indonesia.

Presiden John Kennedy, sebagai Presiden Katolik pertama di Gedung Putih, memanfaatkan isu Papua saat berkuasa tahun 1960 – 1963 untuk kepentingan keamanan dan hegemoni ekonomi AS di Indonesia dari pengaruh blok timur.

Saat ini Joe Biden terpilih dan menjadi Presiden kedua beragama Katolik yang berkuasa di Gedung Putih, isu Papua masih akan tetap ditempatkan sebagai instrumen diplomasi dan kebijakan luar negeri untuk mendukung kepentingan nasional AS di Indonesia.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan terpilihnya Joe Biden dari Partai Demokrat, perjuangan ULMWP untuk kemerdekaan Papua, akan didukung dan difasilitasi Partai Demokrat di kongres AS dan di Gedung Putih ?.

Kalau Papua merdeka dan lepas dari Indonesia, akan menguntungkan kepentingan nasional AS, maka Joe Biden akan mengambil kebijakan luar negeri untuk mendukungnya. Sebaliknya kalau Papua merdeka dan lepas dari NKRI akan merugikan kepentingan ekonomi dan politiknya di Indonesia, maka isu Papua hanya akan dijadikan komoditas politik luar negeri AS untuk mengontrol persepsi nasional dan kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang tidak boleh merugikan kepentingan AS.

Tetapi sekali lagi, kekuatan Politik luar negeri Joe Biden dan Partai Demokrat AS sudah tidak bisa lagi mendominasi isu Papua dalam hubungan bilateral dengan Indonesia.

Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, S.IP, MA, saat foto bersama Presiden Jokowi. (ISTIMEWA)

Politik luar negeri Presiden China Xi Jinping yang saat ini menentukan arah internasionalisasi isu Papua. China tidak mungkin berani mengusik pelanggaran HAM Papua karena China memiliki masalah pelanggaran HAM yang lebih serius pada etnik muslim Uyghur, Provinsi Xinjiang. China juga sedang bermasalah dgn Taiwan soal kedaulatan negara. Jadi China tidak mungkin berkonfrontasi langsung dgn Indonesia soal pelanggaran ham Papua. China hanya mungkin menggunakan ” invisible hands strategy ” atau menggunakan tangan negara – negara MSG seperti Vanuatu dan Solomon Island dalam isu pelanggaran HAM Papua untuk memperingatkan Presiden Jokowi agar melayani dan melindungi kepentingan China di Indonesia dengan baik. (Marinus Yaung, SIP, MA, adalah dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here