Izaach Rumsarwir Minta Selesaikan Secara Adat, Hak Ulayat Miliknya

0
228

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Beberapa wilayah adat pantai Hamadi atau terletak di belakang LMA Port Numbay saat ini sedang berstatus sengketa. Hal ini di sampaikan oleh Izaach Rumsarwir, saat jumpa pers Jumat (6/11/2020) bertempat di Dewan Adat Papua (DAP) Kamkey Jayapura.

Saat ini Izaach Rumsarwir, adalah pemilik tanah sengketa tersebut mengatakan lokasi tersebut ada dua kepemilikan. “Kira sudah coba mediasi di polsek Jayapura Selatan, dari kepolisian kita bersama pengacara bapak Gustaf Kawer. Dan dari kepolisian minta kita selesaikan secara adat (DAP), di dampingi oleh Kepala DAP dan Kepala Kantor DAP. Padahal kita lagi mediasi dalam penyelesaian secara keluarga, RD ambil ahli dan melakukan pemagaran, hanya ambil secara sepihak,”Katanya

Izaachpun melaporkan kepada  Dewan Adat Tobati-Enggros namun belum ada jawaban. Akhirnya mohon  bantuan dari Dewan Adat Papua (DAP). Persengketaan belum selesai namun beberapa wilayah sudah atas nama pengusaha berinisial RD.”Padahal kita lagi mediasi dalam penyelesaian secara keluarga, RD ambil ahli dan melakukan pemagaran, hanya ambil secara sepihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Dikesemptan yang sama Kepala Kantor DAP, Ferdinand Okoseray menjelaskan adanya peraturan kurang  berpihak rakyat saat ini. Karena  masalah keluarga, pihaknya berharap sekali polisi mempertemukan seluruh pihak  untuk selesaikan beserta bantuan hukum.”Diwilayah lain di NKRI ini, selain UUD 1945, ada UUD Pokok Agraria. Itu Pemerintah bisa aplikasikan kedalam Perda sehingga bisa menolong rakyatnya, bisa melindungi rakyatnya, tegasnya.Hari ini kita mau jual tanah di Port Numbay seperti jual kue saja, tidak ada perlindungan dari Pemerintah. Bisa beli online, langsung datang pagar. Masyarakat Pribumi harusnya dilindungi,” Jelasnya.

Kemudin,Pimpinan DAP, Weynand Watori merencanakan pertemuan semua  pihak duduk bersama sekaligus pengacara menjabarkan wilayah secara hukum, serta luas wilayah sesungguhnya, meminta masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri.

“Tapi kami mendengar sudah ada langkah-langkah yang diambil oleh pembeli. Semua situasi ini terutama dengan munculnya jembatan Youtefa seperti membuka proses percepatans sehingga orang mengesampingkan masyarakt adat. Masyarakat adat seperti diinterfensi dgn kencang, aparat juga seperti ikut dilibatkan dan diperalat kemudian menabrak hak-hak dari masyarakat adat, Kami akan proses. dan akan dipercakapkan dalam pleno bersama dewan adat, mungkin 10 tahun mendatang, masyarkat adat tidak akan punya tanah. Kita minta semua pihak hormati maysarakat adat, mestinya ada etika dalam berbisnis,”Ujarnya.

(Fransisca/lintaspapua.com)

_________________________________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here