Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Pertanyakan Keputusan Presiden Tetapkan Dance Flassy Sebagai Sekda Papua

0
245

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, mempertanyakan keputusan Presiden melalui Kemendegari dalam menetapkan sekretaris daerah (Sekda) definitif Provinsi Papua kepada Dance Yulian Flassy.

Wakil ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Ricky Ham Pagawak kepada wartawan di Jayapura, Selasa (3/11/2020) malam meminta, agar presiden dapat memberi penjelasan terkait kriteria dan syarat pengangkatan Sekda definitif sesuai dengan kepres yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

“Saya mewakili bupati pegunungan tengah Papua,berharap bapak presiden dapat menjawabnya,” tegas Ricky Ham Pagawak.

Menurutnya, dalam tahapan seleksi Sekda Papua di jakarta yang lalu, telah dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan nilai yang telah diketahui oleh seluruh publik di Papua.

Namun pada hasil akhirnya Presiden memilih Sekda dengan nilai terendah, ketimbang putra asli Papua yang telah memenuhi syarat dengan nilai tertinggi.

“Jadi ini yang jadi pertanyaan, ada apa ini apakah mungkin Negara menilai Doren Wakerkwa ini bukan bagian dari Indonesia ataukah ada hal hal lain Itu harus jelas,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebagaimana hasil tim seleksi Sekda, yang telah disampaikan secara terbuka, ada tiga calon dengan nilai tertinggi, masing-masing Doren Wakerkwa, Wasuok D. Siep dan Dance Flassy.

“Sehingga kami minta kepada presiden agar menyampaikan alasan penetapan Keppres itu. Publik di Papua telah mengetahui bahwasanya Doren Wakerkwa lah yang akan dilantik sebagai sekda Papua Definitif,” kata RHP sapaan akrabnya.

Dia meminta, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Mendagri memberikan pendidikan politik dan juga aparatur yang baik kepada orang Papua.

“Kami ini mau belajar, jika kami diajarkan yang tidak sesuai harapan, bagaimana orang Papua akan maju? Bagaimana Orang Papua bisa merasa di Indonesiakan jika penilaian dan keputusan akhirnya seperti ini,” ujar RHP.

Jikapun hasil akhirnya seperti ini, kata RHP, untuk apa ada seleksi terbuka. Silahkan ditunjuk langsung oleh negera. Ia justru pertanyaakan, apakah mungkin Negera menilai Doren Wakerkwa ini bukan bagian dari Indonesia.

“Intinya Doren adalah kader terbaik Lapago, dan sekda ini jabatan tertinggi. Harga diri orang Lapago di pertaruhkan, dan kita baru mau menanjak puncak itu pertama kali,” katanya

Ia pun mengaku jika ada langkah hukum terkait Keppres tersebut, semuanya dikembalikan kepada dua calon sekda, jika merasa di korban atas keppres tersebut.

“Jadi hargailah kader pemerintahan yang ingin bekerja di daerahnya sendiri. Sehinga perlu ada pertimbangan dari aspek-aspek lain,” jelas RHP.

Sehingga ia menilai bahwasanya ini adalah keputusan politik atau bahkan ada Parpol yang bermain. “Berarti ada orang Politik yang bermain, iu penilaian saya,” katanya.

Selain itu, Demokrat atau kader Demokrat tidak punya kewenangan untuk memberikan dukungan terhadap Sekda ini. “Kalau ada dukungan itu secara pribadi, bukan atas nama partai, siapun dia,” ujarnya.

Jadi kalau ada dari Demokrat yang menyatakan dukungannya dan membawa partai, saya katakan itu Pribafi oknumnya.

“Saya katakan Demokrat tidak pernah menyatakan dukungan kepada Dance Flassy, Gubernur itu Ketua DPD, terlepas dari itu keputusan Gubenur adalah keputusan politik,” pungkas RHP. (Gracio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here