Kementerian ATR/BPN Wacanakan GTMA Jadi Model Kelembagaan GTRA di Tanah Papua

0
234
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, saat diwawancara. (lrfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Nasional Tahun 2020, menyelenggarakan Pameran Virtual pada Senin 2 November 2020, Pukul 13.00 WIB – Selesai.

Dengan tema “Capaian Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020”.
Beberapa rangkaian acara Pameran Virtual yakni, ‘Talk Show Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, dengan tema “Reforma Agraria”. Dalam kesempatan itu, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, menceritakan saat dirinya melakukan kunjungan kerja selama di Papua yang menurutnya, begitu khas dengan sistem kepemilikan tanah adat atau ulayat secara komunal.

Menurut Surya Tjandra, jika bicara reforma agraria di Papua berbeda dengan Provinsi lain  yang ada di Indonesia, misalnya di Jawa dengan konsep pembagian sertifikat tanah.

“Saya cukup mengapresiasi kebijakan Bupati Jayapura terkait pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat ayu GTMA ini, yang melakukan pemetaan tanah adat/ulayat dan ini menjawab kebutuhan terkait hak-hak masyarakat adat. GTMA ini bisa menjadi model untuk Kabupaten lain di Papua,” katanya dalam pameran virtual dan talk show tersebut.

Selanjutnya, Bupati Jayapura, Matius Awoitauw, S.E., M.Si., dalam Talk Show menyampaikan tentang kebijakan daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Jayapura 2017-2020 yakni, Mendorong Keberdayaan dan Kemajuan Masyarakat Adat. Kemudian diturunkan 4 poin penting: 1). Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, 2). Perlindungan hak ekonomi, sosial, budaya dan Wilayah Adat melalui pemetaan dan perencanaan, 3). Pemberdayaan Masyarakat
Adat dengan pengembangan Distrik Model, dan 4). Penyelesaian konflik tenurial Wilayah Adat.

“Jadi bicara mengenai Masyarakat Adat di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, tanah itu melekat dalam diri manusia atau orang asli Papua. Dalam struktur adat, tanah dimiliki oleh Ondofolo dan Kepala Suku, serta sistem tersebut hanya ada di Kampung yang terikat dalam tatanan adat,” ujar Mathius Awoitauw.

Dikatakan, berkaitan dengan dengan pemetaan partisipatif Wilayah Adat, sesuai dengan kerangka hukum Nasional tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 1 dan Ayat 2. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2. Tingkat Provinsi ada Perdasus Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua serta Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah.

Selain itu ditingkat Kabupaten, terdapat Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Dalam upaya mempercepat pengakuan perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura membentuk Tim Kerja yang tertuang dalam SK Bupati Jayapura Nomor: 188.4/515 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

GTMA merupakan kelembagaan yang dibentuk tahun 2018 terdiri dari kolaborasi multipihak antara lain OPD, BPN Kabupaten Jayapura, Dewan Adat Suku (DAS), Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kelembagaan GTMA sendiri terdapat 4 (empat) Unit Kerja yakni, Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat, Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat, Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Penyelesaian Konflik Tenurial.

GTMA telah menyusun rencana aksi 2018-2021 terkait mendorong Pengakuan, Perlindungan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Adat. GTMA juga mendorong Penataan Hak Ulayat, Pemberdayaan Distrik dan Kampung Adat, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis Wilayah Adat Tahun 2020-2021.

Hingga saat ini, GTMA melalui Unit Kerja Pemetaan dan Perencanaan Wilayah Adat (PPWA) sudah melaksanakn kegiatan pemetaan Wilayah Adat Kampung di Wilayah Pembangunan I.

Terdiri dari Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw dan Waibhu dengan total 28 Kampung, dan menghasilkan data spasial dan sosial. Khusus data spasial yang tersedia masih bersifat indikatif dan akan didorong kesepakatan batas wilayah adat melalui musyawarah adat.
Unit Kerja PPWA dalam rencana kerja telah dijadwalkan akan segera melaksanakan kegiatan pemetaan di wilayah pembangunan lain yang ada di Kabupaten Jayapura. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here