Rektor Uncen : Aneh, Mahasiswa Berdemonstran, Dibubarkan, Saya Dituduh!

0
1195
Rektor Uncen, Dr.Ir.Apolo Safanpo, ST.MT. insert.Richard (LPC)
Rektor Uncen, Dr.Ir.Apolo Safanpo, ST.MT. insert.Richard (LPC)

LJAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pasca tak dijinkan untuk melakukan aksi, dimana aparat kepolisian bersama TNI membubarkan unjuk rasa, dari ratusan massa mahasiswa Universitas Cenderawasih yang berdemontrasi menolak pelaksanaan otonomi khusus khusus jilid II, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (27/10/2020). Dimana aksi unjuk rasa yang berlangsung di tiga lokasi di Kota Jayapura itu. Dinilai telah melanggar protokol kesehatan, dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Disamping itu juga, pembubaran aksi demo itu, menurut Kapolresta Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi, Gustav Urbinas, pihaknya tidak memberikan izin karena mencegah terjadinya kerumunan massa ditenggah kasus positif Covid-19 di Kota Jayapura yang terus meningkat. Apalagi, di Kota Jayapura merupakan daerah dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Provinsi Papua, dengan jumlah kumulatif sebanyak 4.614 kasus dan 78 orang meninggal.

Atas pembubaran aksi demonstran mahasiswa Uncen itu oleh aparat keamanan, direspon oleh oknum Anggota DPRP lewat media massa, menyatakan, bahwa Rektor Uncen yang memerintahkan aparat keamanan untuk membubarkan demonstrasi itu.

Berkaitan dengan tuduhan tak mendasar terhadap Rektor Universitas Cenderawasih Papua itu, berikut jawaban Rektor Uncen, Dr.Ir.Apolo Safanpo, ST.MT, kepada Lintas Papua.Com, Kamis (29/10/2020), di Jayapura.

“Ya, terkait peryataan dan tuduhan tak mendasar, oleh oknum Anggota DPRP, yang dipublis lewat media massa. Bahwa Rektor Uncen bertanggungjawab terhadap insiden demonstrasi yang terjadi, Selasa 27 Oktober 2020 lalu itu. Saya, sebagai pimpinan (rektor) Universitas Cenderawasih Papua. Ingin mengklarifikasi. Bahwa ketika kita sebagai pimpinan atau pun apa jabatan kita. Ketika kita menerima laporan atau informasi tentang suatu peristiwa. Maka sebaiknya kita mengecek kebenarannya dulu. Sebelum kita sebarkan ke publik. Sebab apa yang kita ucapkan ke publik itu, tidak benar. Maka potensinya adalah pencemaran nama baik terhadap sesorang, atas ucapan kita,” kata Rektor Uncen, Apolo Safanpo, mengawali klarifikasinya.

Jadi begini, sebut Rektor Uncen, terkait dengan demonstrasi, pada Selasa 27 Okteber 2020 kemarin itu, adalah inisiatif dari pada mahasiswa itu sendiri. Sehingga sepatutnya dan seharusnya, yang bertanggung jawab terhadap insiden tersebut adalah pihak-pihak yang ikut merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan aksi demonstrasi itu. Jangan menuduh orang lain yang tidak ikut dalam aksi demonstrasi itu. Lalu dituduh bertanggung jawab.

Ajak, Rektor, mari mencermati tentang makna dari kebebasan berpendapat dimuka umum, sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang, ‘Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat diMuka Umum, adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulisan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Undang-undang ini mengatur bahwa, setiap orang yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Berkewajiban dan bertanggungjawab. Untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,” apa yang salah dalam penjelasan undang-undang ini, terhadap peristiwa, pada Selasa 27 Okteber 2020 kemarin itu, ujar Rektor Uncen itu.

Lanjut, Rektor, undang-undang ini juga mengatur, bahwa penyampaian pendapat dimuka umum. Dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada peraturan perundangan yang mengatur. Bahwa penyampaian pendapat boleh dilakukan dengan memalang kampus, menghentikan aktifitas perkuliahan, mengusir dosen dan mahasiswa yang sedang kuliah keluar dari dalam kelas. Dan menghentikan semua aktifitas akademik dan kegiatan administrasi di dalam kampus.

“Kita semua harus bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat. Bahwa melakukan aksi pemalangan kampus dan menghentikan seluruh kegiatan akademik di kampus adalah bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Karena Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan di berbagai negara di dunia, mahasiswanya juga sering melakukan demonstrasi di kampus mereka. Tetapi mereka tidak melakukan aksi palang kampus. Dan mereka melakukan demonstrasi secara tertib, aman, dan tidak anarkis,” tegas Apolo Safanpo, sembari mengingatkan.

Sekedar diketahui, ungkapan Rektor Uncen ini, terkait dengan pernyataan dari oknum Anggota DPRP lewat media massa, menyatakan bahwa Rektor Uncen yang memerintahkan aparat keamanan untuk membubarkan demonstrasi.

Atas pernyataan itu, Rektor menegaskan, bahwa oknum Anggota DPRP itu, harus memahami bahwa, rektor tidak memiliki kewenangan untuk memerintah aparat kemanan yang bertugas di lapangan. Rektor hanya bisa perintah dosen, pegawai dan mahasiswa saja. Jadi kepada oknum Anggota DPRP, kedepannya ketika mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Agar jangan terjadi fitnah dan pencemaran nama baik.

Berkaitan dengan aksi penolakan Otsus yang disampaikan mahasiswa itu, Rektor menjelaskan, bahwa demonstrasi penolakan Otsus ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dan penyataan sikap tentang penolakan Otsus ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP.

“Jadi kalau mau mengetahui perkembangan dari pernyataan sikap yang sudah disampaikan kepada ketiga lembaga tersebut. Bisa langsung menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPRP atau MRP. Dan tidak perlu lagi, melakukan aksi demonstrasi tentang hal yang sama secara berulang-ulang,” tegas Rektor Uncen.

Mengakhiri klarifikasinya, Safanpo menegaskan lagi, Uncen hanya melakukan kajian akademik dan evaluasi, terhadap kegiatan implementasi pelaksanaan Otsus. Kajian akademik dan evaluasi, mengenai pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, serta pelaksanaan pembangunan dalam sektor-sektor yang lain dalam era Otsus.

Menyangkut revisi pasal-pasal atau norma-norma dalam Undang-undang Otsus. Bukan kewenangan Uncen. Otsus adalah sebuah produk undang-undang. Maka level kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Dan usul perubahan atau usul revisi terhadap Undang-undang Otsus ini. Dapat disampaikan melalui DPRP dan MRP, kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Sesuai dengan amanat pasal 77 Undang-undang Otsus. Pungkasnya. (Richard/Lintas Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here