Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Dideklarasikan di Hari Sumpah Pemuda

0
96
encetus P5 yang Juga Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay. (Irfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Tepat Hari Sumpah Pemuda, ke 92 tahun, pada 28 Oktober 2020 akan resmi didirikan Organisasi Masyarakat (Ormas) Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5).

Wadah perhimpunan putra putri pejuang Pepera ini dicetuskan oleh Yanto Eluay seorang tokoh adat Papua.
Rencananya Ormas P5 akan diresmikan langsung oleh Yanto Eluay selaku pencetus atau penggagas dari wadah perhimpunan tersebut di Pendopo Igwa-igwa Ondikeleuw Haleufoiteuw Hele Wabhouw Obhe, Jalan Bisteur Pos, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (28/10/2020) pada pukul 14.00 WIT.

“Tujuan didirikannya Ormas tersebut adalah untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Yanto Eluay, yang juga Ondofolo Kampung Sereh, saat ditemui di Pendopo Igwa-igwa Ondikeleuw Haleufoiteuw Hele Wabhouw, di Jalan Bisteur Pos, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (27/10/2020) sore.

Menurut Yanto, P5 telah mengurus pendirian wadah atau ormas ini di Badan Kesbangpol Papua. Selain itu, pihaknya telah selesai memenuhi syarat-syarat administrasi untuk pembentukan atau berdirinya suatu Ormas itu sudah dilakukan.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa seluruh anggota P5 merupakan anak-anak dan cucu dari para pejuang Pepera dan 1.026 tokoh Papua yang ikut dalam musyawarah Pepera pada tahun 1969 lalu.

“Jadi ormas P5 ini dibentuk karena kami punya tanggung jawab moril atas keputusan orang tua kita yang pada saat itu telah memutuskan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Ya, sudah seharusnya kita turut serta menjaganya,” imbuhnya.

Selain itu, Yanto juga menambahkan, yang menjadi alasan kenapa Ormas P5 ini dideklarasikan tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, menurutnya, karena Ormas P5 yang didirikannya ini memiliki tujuan yang sama dengan pesan yang tersirat dalam Sumpah Pemuda yaitu, untuk kesatuan bangsa.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Golkar ini juga mengungkapkan, bahwa hingga saat ini keputusan Pepera pada tahun 1969 itu sering di plintir oleh sejumlah pihak.

“Keputusan Pepera itu sudah final dan tidak dapat di ganggu gugat lagi. Walaupun sampai saat ini masih ada yang menyebut bahwa keputusan yang diambil dalam musyawarah Pepera pada saat itu adalah awal dari rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, kami berinisiatif mendirikan ormas ini untuk mengawal keputusan Pepera dan yang perlu dicatat adalah hasil dari musyawarah Pepera ini sudah tercatat dan diakui oleh PBB,” tegasnya.

Kembali ditambahkannya, tugas dari P5 ini nantinya bukan hanya untuk mengawal keputusan Pepera semata, tetapi juga punya kewajiban untuk mengawal semua hal yang dikerjakan oleh pemerintah daerah.

“Ini adalah kewajiban kita untuk menjembatani dan meneruskan situasi dan kondisi apa saja yang kurang. Baik itu dalam hal kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita juga,” cetusnya.

Diapun berharap agar pemerintah juga dapat memperhatikan tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan Papua menjadi bagian dari NKRI.

Ditanyai soal program apa saja yang akan dikerjakan, dirinya enggan menjabarkannya, karena menurutnya masih terlalu dini. “Ya, nanti besoklah baru dijabarkan seluruh programnya, karena kan deklarasinya besok (hari ini) to,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here