Perlukah?, Nama Calon Peserta Pilkada 2020, Terkena Covid-19, Diumumkan KPU-Bawaslu?

0
648
Pemerhati Pemilu, dan juga kaum muda di Kota Jayapura, Harris E. Karubaba, S.IP. Richard (LPC)
Pemerhati Pemilu, dan juga kaum muda di Kota Jayapura, Harris E. Karubaba, S.IP. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu, ditenggah pelaksanaan Pilkada serentak, 2020, sebagaimana, di Papua. Ada 9 bakal calon Bupati-Wakil Bupati, di Pilkada Papua, yang terjangkit virus Covid-19.

Teterkait hal itu, apakah ke-sembelan bakal calon itu, nama-nama mereka harus diumumkan atau disebutkan KPU dan Bawaslu?

Berikut, tanggapan, dari pemerhati Pemilu, dan juga kaum muda di Kota Jayapura, Harris E. Karubaba, S.IP.

Harris Karubaba, kepada Lintas Papua.Com, Minggu (13/09/2020) bercerita, pasca diumumkannya nama-nama para bakal calon Bupati-Wakil Bupati, di 11 kabupaten di Provinsi Papua. Ada beberapa kabupaten, yang bakal calonnya terjangkit virus Covid-19. Dan hal itu sudah disampaikan oleh KPU.

Menurut, Harris, tokoh pemuda di Kota Jayapura, ia memberikan catatan kepada pihak penyelenggara agar melihat kembali asas kepemiluan selaku penyelenggara yakni, menjaga kerahasiaan dan independensi sebagai asas kepemiluan, langsung, umum bebas, jujur dan adil.

“KPU dan Bawaslu Papua, agar tidak meninggalkan kesan membawa “pesan sponsor”. Sebab akibat dari diumumkannya beberapa daerah, yang bakal calon Bupati-Wakil Bupatinya terkena Covid-19. Dan tersebar luas, mulai dari beredarnya hasil PCR/test swab di public, melalui media social Whattsap (WA) Facebook (FB), terkait data nama bakal calon Bupati-Wakil Bupati, yang positif Covid-19. Yang akibatnya tercipta pembunuhan karakter, terhadap kandidat tertentu. Dan dimanfaatkan menjadi black campaingn oleh pihak lain,” kata pemerhati Pemilu itu.

Disingung soal, apakah data dari nama-nama bakal calon itu, terpublikasi di media pers?, sebut Harris, yang jadi persoalan data dari nama-nama bakal calon itu, tersebar bukan dari media pers (wartawan), tapi tersebar begitu saja. Dan menjadi pertanyaan umum?. Apakah dari staf penyelenggara atau pihak lain, yang menyebarkan data itu?.

“Jika saja, ada kandidat yang dirugikan atas peneyebaran data itu, bisa saja, kandidat yang bersangkutan, menempuh jalur hukum, dengan melapor ke Kepolisian,” ujar Harris.

Apalagi penyakit Covid-19, bukan kategori yang masuk dalam pelanggaran Pemilu. Ini bencana non alam yang pasti, dan kapan saja bisa kena semua orang secara berulang. Ini menjadi catatan bagi Bawaslu Papua dan KPU Papua. Kenapa bukan, instansi yang berwenang yang mengumumkan hasilnya yakni, Dinas Kesehatan atau Satgas Covid-19 Papua.

Harris menambahkan, sekalipun pengguna datanya adalah penyelenggara (KPU-Bawaslu). Namun rekap data dan hasil tesnya, kenapa bisa tersebar?. Memang bukan KPU dan Bawaslu secara ekspilist atas menyebarnya data yang bocor ke public. Mungkin saja, “ada oknum-oknum” yang memanfatkan situasi ini. Maka, KPU dan Bawaslu, sebagai pengguna data. Kedepannya, data- data semacam ini, harus dijaga dan rahasia.

“Persoalannya data liar yang beredar di medsos siapa yang bertanggung jawab?. Data itu menyangkut hak asasi manusia dan nama baik seseorang, sebagai calon kepala daerah, yang dampaknya adalah moral social, tidak saja bagi yang bersangkutan, tapi juga keluarganya, dan masyarakat pemilih konstituennya,” tuturnya.

Kedepannya, penyelenggara dapat terus memberikan pemahaman dan sosialisasi protokoler Covid-19 terhadap masyarakat, agar terus berjalan dan optimal, hingga Pilkada pada 9 Desember 2020, yang berjalan tepat waktu. Sebab masyarakat sangat mengharapkan perubahan dan kesejahteraan di daerahnya masing-masing melalui hasil Pemilukada 2020 ini.

“Intinya siapa yang menyebarkan data dari hasil swab bakal calon. Harus ditindak tegas, dan diproses Hukum,” tegas kaum muda Kota Jayapura itu.

Disisi lain, Harris nama sapaannya, memberikan apresiasi kepada KPU Papua, KPU Kabupaten dan Bawaslu Papua, dan Bawaslu Kabupaten, berserta perangkatnya, atas terlaksananya tahapan pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19. Karena secara tegas, dalam instruksi protokoler kesehatan sesuai PKPU No.10 tahun 2020 perubahan atas peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota secara serentak.

Sehingga dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan setiap kandidat, masyarakat sebagai pemilih, dan semua penyelenggara KPU dan Bawaslu, dan perangkatnya wajib mematuhi protokoler Covid-19.pungkasnya. (Richard/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here