<
Lintaspapua.com

Ruhut Sitompul: Saya Sedih, Partai Demokrat, Berikan B1KWK Kepada “Tersangka” Korupsi

LINTAS PAPUA - Jumat, 4 September 2020 - 02:38 WITA
Ruhut Sitompul: Saya Sedih, Partai Demokrat, Berikan B1KWK Kepada “Tersangka” Korupsi
Ruhut Sitompul, SH, seorang pengacara, pemeran sinetron, dan politikus Indonesia. Richard (LPC)  ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Ruhut Sitompul, SH, seorang pengacara, pemeran sinetron, dan politikus Indonesia, merasa sedih, ketika ada beberapa calon kepala daerah di Indonesia, yang sudah berstatus tersangka, dugaan tindak pidana korupsi, namun diberikan rekomendasi melalui surat B1KWK partai politik, kepada calon kepala daerah itu, untuk mendaftar dan mengikuti Pilkada Tahun 2020.

“Ya, sebagai orang hukum, tapi juga seorang politisi, saya banyak mendengar dari partai yang membesarkan saya yakni Partai Demokrat (PD). Dimana PD ini, memberikan dukungan B1KWK partai politik, kepada calon kepala daerah yang berstatus tersangka, dugaan tindak pidana korupsi. Aku sedih lihatnya,” kata Ruhut Sitompul, kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Kamis (03/08/2020).

Sebut Luhut, pimpinan partai politik, mestinya hati-hati dalam mengeluarkan sebuah surat rekomendasi (B1KWK partai politik), kepada calon yang diusungnya. Apalagi, calon usungan tersebut, sudah menjadi sorotan masyarakat. Dan itu terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Papua. Dimana calon petahana di Kabupaten Waropen, sudah ada status tersangkanya, malah direkomendasikan oleh Partai Demokrat (PD). Dirinya sedih, dan semestinya jangan. Karena tidak menguntungkan PD nanti, di tahun 2024. Sebab, tidak mudah, bisa lolos dari ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Maka PD harus kerja keras.

“Pimpinan partai politik, semestinya hati-hati dalam mengeluarkan B1KWK kepada calon. Apalagi calon tersebut, sudah menjadi sorotan masyarakat. Dan itu terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia, seperti di Papua. Calon petahana di Kabupaten Waropen, sudah ada status tersangkanya, malah direkomendasikan oleh partai politik, sebut saja Partai Demokrat (PD). Sebagai mantan kader PD, saya sedih. Dan semestinya jangan. Karena tidak diuntungkan nanti, di tahun 2024. Tidak mudah, bisa lolos parliamentary threshold. Maka harus kerja keras,” ujar mantan kader PD itu, kini berbaju PDI Perjuangan.

Disingung soal aspek hukum, apakah orang yang berstatus tersangka bisa mencalonkan diri di Pilkada?, Ruhut menegaskan, kalau masih proses hukum, dan belum inkrah atau putusan hukum tetap dari pengadilan terhadap yang bersangkutan. Maka yang bersangkutan masih bisa mencalonkan diri. Dan tetapi, ketika yang bersangkutan sudah terpidana, sebagaimana putusan pengadilan. Maka yang bersangkutan sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi.

“Dalam perspektif hukum, jika belum inkrah, apa lagi ada novum atau bukti baru yang bisa dibuktikan yang bersangkutan, bahwa dirinya tidak terlibat dalam tuduhan hukum terhadap dirinya, semisal dugaan tindak pidana korupsi atau pelangaran hukum lainnya. Maka yang bersangkutan, bole mencalonkan diri, sebagai seorang calon dalam Pilkada,” tegas, pengacara hukum itu. (Richard/Lintas Papua)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123